Revitalisasi Peran Komite Sekolah, Menjawab Tantangan dan Mengoptimalkan Potensi

Pembentukan Komite Sekolah di Indonesia merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan. 

Gagasan ini secara resmi diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud), dengan semangat awal yang sangat mulia. 

Komite Sekolah dirancang sebagai lembaga mandiri non-struktural yang menjembatani komunikasi antara satuan pendidikan dengan orang tua peserta didik serta masyarakat luas. 

Tujuannya adalah menghadirkan tata kelola pendidikan yang inklusif, transparan, dan partisipatif.

Sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Permendikbud Nomor 75 Tahun 2016, Komite Sekolah adalah "lembaga mandiri yang beranggotakan orang tua/wali peserta didik, komunitas sekolah, serta tokoh masyarakat yang peduli pendidikan." 

Komite tidak berada di bawah struktur sekolah, namun berdiri sendiri sebagai mitra strategis yang berperan memberi dukungan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan pendidikan di satuan pendidikan.

Dalam kerangka tersebut, Komite Sekolah diharapkan mampu memainkan peran strategis, mulai dari pemberi pertimbangan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan, pendukung dalam bentuk dukungan finansial maupun non-finansial, pengontrol atas pelaksanaan program, hingga sebagai mediator yang menjembatani kepentingan warga sekolah dan masyarakat. 

Harapan ini dilandasi oleh keyakinan bahwa keterlibatan berbagai unsur sosial akan memperkaya proses pengambilan keputusan dan meningkatkan akuntabilitas pengelolaan pendidikan.

Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa implementasi ideal tersebut belum sepenuhnya terwujud. 

Dalam banyak kasus, peran Komite Sekolah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Bahkan, tidak jarang kehadirannya justru memunculkan friksi baru antara pihak sekolah dan orang tua murid, yang sejatinya merupakan mitra strategis dalam pendidikan.