Mohon tunggu...
Harmoko Al-Harist
Harmoko Al-Harist Mohon Tunggu... wirausaha -

Nama Lengkap Harmoko, kelahiran Palembang 20 Juli 1986. Manusia asli Sumatera Selatan tapi masih keturunan Nabi Adam

Selanjutnya

Tutup

Politik

PKS Kesulitan Jaring Caleg

10 April 2013   12:12 Diperbarui: 24 Juni 2015   15:25 693
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Politik. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Saat partai lain sibuk membuka meja pendaftaran dalam rangka menjaring para bakal caleg untuk diikut sertakan pada kompetisi pemilihan umum 2014, banyak kalangan berduyun-duyun mengajukan diri (mendaftarkan diri) sebagai caleg, bahkan tidak segan walaupun harus mengeruk kocek cukup dalam. Hal ini ternyata tidak berlaku bagi pencalegan PKS loh, di saat yang lain bersikap demikian, di PKS malah berlaku sebaliknya. Kesulitan itu terjadi ketika sekian banyak para kader menolak ditunjuk untuk maju pada kompetisi 5 tahunan sekali ini. Penulis pun adalah salah satu saksi hidup proses recruitmen pencalegan itu.

Penolakan ini bukan disebabkan para kader tak mampu atau kapasitas kader PKS tak layak loh, bayangkan para pengamat sendiri mengamini bahwa PKS adalah satu-satunya partai yang kaya dengan Intelektual dan professional muda berkualitas, serta paling siap menyambut kemenangan pada kompetisi pemilu 2014. Jadi perlu digaris bawahi BUKAN KARENA PKS MISKIN KADER BERKUALITAS, namun lebih kepada tugas anggota dewan adalah amanah berat yang dibebankan kepada para kader maka mereka memilih menolak. Saat tulisan ini dibuat, nama-nama yang telah tercantum pada DCS (Daftar Caleg Sementara) berulang kali menyampaikan permohonan maaf agar tidak dimajukan baik disampaikan secara lisan maupun SMS karena takut tidak bisa menjalankan amanah dengan sebaik-baiknya. Tapi bagaimanapun ini adalah amanah, ketika para qiyadah mengusulkan nama kader untuk maju, itu menandakan bahwa mereka dilihat paling layak berjuang di tingkat legislator.

Beberapa orang saudara bertanya kepada penulis tentang pencalegan 2014, mengingat mereka tahu bahwa penulis merupakan salah satu pengurus PKS di tingkat DPC. Mereka heran kenapa penulis tak ikut maju seperti parpol lain yang berbondong- bondong mendaftarkan diri, padahal penulis juga adalah pengurus aktif. Penulis tersenyum saja, Inilah bedanya PKS dengan parpol lain, mekanisme penjaringan caleg PKS sangat jauh dari unsur KKN seperti partai kebanyakan. Menjadi caleg bukanlah kebanggan atau barang mewah tapi menjadi kabar yang tidak sedap untuk kader, saya yakin hal ini tidak pernah terjadi di parpol lain. Karena setiap kader dibebankan amanah masing-masing, baik ditingkat struktur maupun dalam posisinya sebagai seorang legislator, semuanya memegang peran penting masing-masing untuk kemaslahatan dakwah Islam demi terwujud masyarakat berkeadilan.

Sepanjang yang penulis alami, ada banyak sekali kalangan eksternal yang melamarkan diri untuk dimajukan sebagai caleg 2014 lewat PKS Banyuasin, tapi PKS memegang teguh semangat perbaikan dan perubahan sehingga selalu melihat rekam jejak (track record) dan pendapat jama’ah bagi sang pelamar sehingga tidak sembarang terima, maka siapa saja yang ditunjuk oleh jama’ah dalam mekanisme suro itu’, artinya mereka dipercaya oleh jama’ah untuk mengemban amanah yang lebih besar, bukan itu saja jama’ah akan all out mendukung (memperjuangkan) kader atau siapa saja yang diamanahi tugas ini untuk bisa memenangkan kompetisi. Ini merupakan bagian dari tradisi PKS menghindari anggota dewan yang bermain ketika mereka resmi memangku jabatan nanti. Sudah sedimikin ketat saja prosesnya terkadang masih saja kecolongan (maklum manusia, tapi alhamdulillah sampai saat ini setiap kader yang ketahuan menyalahgunakan jabatan akan gampang sekali diturunkan bahkan dikeluarkan), apalagi jika proses itu seperti parpol tetangga, yang untuk menjadi Bacaleg saja harus sikut-sikutan sesama kader mereka (baca : saling semebelih), wajar jika aroma KKN itu akan sangat kental, bukan itu saja disamping faktor duit, faktor kedekatan dengan pejabat tinggi di parpolnya atau keluarga pun menjadi hal yang tidak bisa dipungkiri saat recruitmen caleg (ini juga diamini oleh caleg bersangkutan)

Rangkap Jabatan

Saat qiyadah mengumumkan bahwa para kader dilarang rangkap jabatan, suami atau istri pejabat publik tidak mencalonkan diri sebagai anggota dewan, bagi para kader hal ini tidak begitu mengagetkan mengingat hal itu sudah menjadi tradisi turun temurun di PKS untuk tidak rangkap jabatan sehingga roda organisasi dapat bekerja secara optimal dalam menangkap pesan dari lapisan paling bawah masyarakat Indonesia. Tentu budaya baik yang turun temurun ini perlu diwariskan ke partai politik lainnya, insyaAllah ini juga adalah dakwah.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun