Mohon tunggu...
Haris Fauzi
Haris Fauzi Mohon Tunggu... Pembelajar

Penyuka Kajian Keislaman dan Humaniora || Penikmat anime One Piece.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Problem Riset dan Pemerintahan Jokowi Jilid Dua

8 Juli 2019   14:31 Diperbarui: 9 Juli 2019   07:23 0 1 1 Mohon Tunggu...
Problem Riset dan Pemerintahan Jokowi Jilid Dua
Jokowi ~ Sumber gambar: Twitter Setkab RI

Tidak ada temuan tanpa didahului oleh riset oleh para ilmuwan untuk menguji basis ilmu pengetahuan yang telah lalu. Kita tidak menemukan inovasi tanpa ada menemukan hal yang baru di alam sekitar kita. Para ilmuwan melakukan riset dilatar belakangi oleh tujuan yang beragam, diantaranya dengan menghadirkan produk yang lebih efisien, menghasilkan produk yang ramah masyarakat, atau membuat barang yang memiliki tingkat emisi yang rendah dan sebagainya. 

Beberapa dekade yang lalu, Indonesia sempat tertinggal dengan negara-negara asia pasifik dalam bidang produksi ilmu pengetahuan. Pemerintah kini menyadari betapa pentingnya sektor pengetahuan tersebut. Namun apakah pemerintahan memberikan perhatian yang proporsional dalam menciptakan iklim riset terlebih setelah kepemimpinan Jokowi bertransisi ke dalam periode kedua?

Rekonsiliasi pasca pemilihan pemimpin negeri ini seharusnya menjadi starting point dalam menggerakkan lingkungan akademik berbasis riset dengan dijadikannya prioritas riset Indonesia dalam rencana pembangunan nasional dan menjadikan sistem nasional ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai pembentuk ekosistem riset. Berbagai upaya tadi memberikan ruang gerak bagi pemerintah dan pihak yang berkepentingan agar penciptaan ilmu pengetahuan berjalan. Penataan dan pengelolaan riset di Indonesia mencakup balitbang, universitas bertaraf internasional, badan riset nasional dan dana abadi penelitian.

Menciptakan ekosistem riset menjadi goal dan prasyarat yang harus dipenuhi. Ekosistem yang baik menciptakan riset yang bermutu pula. Tentu ekosistem tersebut memiliki aktor dan fungsi masing-masing. Pemerintah dan lembaga terkait harus memiliki tata kelola riset seperti akuntabilitas riset, otonomi dan kualitas riset, pendanaan riset, kelembagaan yang menaungi, sumber daya ilmuwan dan regulasi riset yang tidak berbelit.

Pendanaan riset menjadi hal perlu dikelola untuk menghasilkan riset ilmu pengetahuaun yang kompetitif. Investasi untuk riset dan pengembangan ilmu pengetahuan di Indonesia terbilang masih minim. Pendanaan riset di Indonesia masih begitu rendah hanya mencapai 0,91 persen dari produksi domestik bruto pada tahun 2018 atau sekitar USD 10,23 miliar. Untuk menjamin kualitas riset, pendanaan seharusnya kompetitif. Pemanfaatan hasil riset menjadi poin penting menentukan kualitas riset, bukan hanyay dalam taraf publikasi semata.

Selanjutnya dalam sisi kelembagaan riset, perlu sinergi antara perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah untuk mensinergikan peran lembaga. Di Indonesia tercatat pada tahun 2018, ada lebih dari 4.700 perguruan tinggi dan 81 lembaga pemerintah yang berkutat dalam bidang riset dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam hal sumber daya manusia, kini ada lebih dari 292.000 dosen aktif dan 8.700 peneliti yang tersebar di perguruan tinggi dan lembaga riset pemerintah.

Sumber daya yang begitu banyak harus dikelola untuk menghasilkan budaya ilmiah masif.  Merumuskan strategi untuk mendorong insan unggul berpartisipasi dalam membangun negara berbasis riset. Membangun budaya riset di tingkat universitas yang menghargai kompetensi dan kualitas menjadi prasyarat utama yang harus dipenuhi. Internasionalisasi universitas melalui perekrutan akademisi berkualitas dan memberikan tunjangan yang kompetitif untuk menelurkan riset-riset yang kredibel.

Tata kelola regulasi yang profesional akan memperlancar kemajuan ilmu pengetahuan dan pembangunan berbasis ilmu pengetahuan. Beban administrasi yang berlebihan menghambat para peneliti dan ilmuwan untuk melakukan riset. Menjadikan interaksi dinamis diantara pemegang kebijakan dan para ilmuwan akan mendorong pertumbuhan ekosistem riset akan terwujud.

Perbaikan di berbagai lini meliputi lembaga riset yag akutabel, pembagian tugas pemangku kebijakan yang jelas dan terukur, pendanaan riset yang kompetitif, serta pengelolaan sumber daya manusia adalah komponen yang perlu dikelola. Menyatukan upaya di bidang riset termasuk mensinergikan dan mengoordinasikan kelmebagaan terkait, kebijakan dan regulasi yang efektif menjadikan Indonesia unggul dalam riset ilmu pengetahuan di tahun mendatang.