Yang perlu dimatangkan bisa kita mulai dengan beberapa pertanyaan. Pertama, apakah tujuan rekonsiliasi untuk menghindari kritik? Jelas salah. Kritik bukan menghancurkan, tapi membangun atau menutupi lubang-lubang kesalahan. Tidak ada pemerintahan suatu negara tanpa celah-celah buruknya. Apalagi Indonesia yang menopang berbagai perbedaan. Tapi dengan kritik, celah-celah itu bisa kita perbaiki bersama. Hanya pemerintahan otoriterlah yang tidak menginginkan kritik.
Penawaran kursi jabatan sebagai bentuk rekonsiliasi yang tujuannya meniadakan kritik, di satu sisi menciptakan kedamaian, namun di sisi lain menciptakan kebobrokan sistem di dalamnya. Mengapa demikian? Karena rekonsiliasi tidak untuk kedamaian, tapi kerja sama agar tidak saling mengkritik.
Selain itu, kebobrokan sistem disebabkan oleh orang-orang tertunjuk yang tidak memiliki watak kecocokan dengan pekerjaannya. Akibatnya, terjadilah pelanggaran-pelanggaran yang merugikan negara.
Lalu pada akhirnya rekonsiliasi menawarkan kedamaian, tapi sekaligus menciptakan masalah yang lebih substansial. Lebih baik tidak ada rekonsiliasi, tapi tidak ada keresahan substansial yang merugikan negara dan menghianati masyarakat.
Oleh karena itu, perlu kita tinjau ulang pembagian kursi-kursi jabatan tersebut sebagai bentuk rekonsiliasi agar tidak menimbulkan masalah-masalah baru. Tawaran itu boleh-boleh saja, asal orang-orang tertunjuk selaras dengan watak tugasnya. Rekonsiliasi untuk sebuah kedamaian, tapi kedamaian yang tidak membiarkan masalah-masalah yang ada terus tumbuh,
Artinya, pemerintah harus terbuka dengan kritik, baik itu dari anggota pemerintahan maupun dari oposisi. Jika ini menjadi tujuan dari rekonsiliasi, bentuk apa pun yang ditawarkan akan menciptakan keseimbangan. Tentunya, tidak ada konsekuensi khusus bagi mereka yang kritis. Karena hal itu bisa menambal celah-celah buruk yang mungkin tidak kita sadari bersama.
