Baru beberapa bulan lalu saya membahas soal wisata halal. Waktu itu semburan amarah dari netizen maha julid langsung menghantam tanpa peduli apa yang sebenarnya saya usulkan, yaitu semacam peta atau layar interaksi untuk menunjukkan di mana saja makanan halal (bukan hanya restonya saja ya, tapi spesifik makanan per makanan) bisa ditemukan.
Alas, sialnya banyak orang sudah ambil kesimpulan dulu kalau yang saya usulkan adalah dukungan terhadap transformasi Danau Toba menjadi tempat yang sama sekali tidak boleh menyajikan babi.
Jadilah saya dimaki-maki tanpa memperhatikan substansi. Pokoknya Hariadhi itu rasis dan mau merusak kesenangan kita makan kerbau kaki pendek, begitulah kura-kura.
Padahal yang saya minta sama sekali tidak ada hubungannya dengan melarang orang makan apapun yang mereka mau.
Saya mengusulkan ya karena sudah pernah mencoba sendiri nyetir dan menikmati Danau Toba beberapa kali.
Memang cukup menyulitkan menemukan masakan khas Sumatera Utara yang bisa terjamin halal di sana, terutama di beberapa titik.
Saya tentu ingin makan ikan Arsik, mi gomak, pagit-pagit, atau masakan Sumatera apapun yang bisa dijamin bebas dari stigma campuran minyak babi.
Ini tentu tidak bisa selesai begitu saja dengan menyediakan Rumah Makan Padang di sekitar Toba, karena bukan masakan Sumatera Barat yang saya cari kalau main-main ke Danau Toba.
Dan tentu saya mendukung demokrasi, terutama demokrasi masalah perut. Karena makan apapun yang disukai adalah hak setiap orang yang tidak boleh dilarang-larang.
Kini keributan serupa mulai lagi menjalar dan membakar setiap orang. Gara-gara usul serupa kembali dimunculkan oleh Menteri Pariwisata Wishnutama dan Wamennya, Angela Tanoesoedibjo, yang baru saja dilantik di posisi masing-masing.
Wisata halal yang diusulkan bukanlah melarang penganut agama dan/atau budaya Hindu dan Buddha di Bali dalam menjalankan kepercayaannya.
