Pemindahan Ibu Kota Ramai dibicarakan lagi, dan seperti biasa kandidat-kandidat kota pun beredar baik di mulut mau pun berita. Palangkaraya menjadi yang paling sering dibicarakan. Kota ini memang sudah digadang-gadang menjadi Ibu kota Indonesia sejak masa presiden Soekarno. Anti kolonialisme yang digemborkan presiden Soekarno memang mendorong republik untuk memiliki ibu kota yang dibangun bangsa sendiri, bukan meneruskan Batavia yang merupakan warisan kolonial.
Selain Palangkaraya, juga muncul nama-nama baru seperti Banjarmasin, Palembang, dan Mamuju yang diusulkan oleh Wakil Presiden Jusuf Kalla yang memang berasal dari Sulawesi. Hal yang dilakukan Jusuf Kalla ini juga mendorong daerah-daerah lain untuk mengusulkan wilayahnya sebagai Ibu Kota Indonesia yang baru.Â
Melihat hal ini, pemindahan ibu kota harus dilakukan dengan hati-hati, pengertian dan alasan yang kuat harus disosialisasikan sehingga seleuruh masayarakat Indonesia menerima keputusan tersebut, karena ini bisa menjadi hal yang sensitif. Alih-alih meningkatkan persatuan dan keindonesiaan, pemindahan ibu kota bisa melahirkan kecemburuan baru dan potensi perpecahan.
Di samping itu, alasan-alasan yang sering disampaikan di media mengenai alasan pemindahan masih sekitar tentang kondisi Jakarta. Ibu kota dipindah karena Jakarta sudah kelebihan beban, over populated, tidak efektif, dan lain-lain. Alasan ini tidak salah, tapi bukanlah yang utama. Seakan-akan Ibu kota pindah untuk kepentingan Jakarta.Â
Perpindahan Ibu Kota dilakukan untuk kepentingan Indonesia, walau pun kota Jakarta juga akan mendapat keuntungan. Pemerataan keadilan sosial ekonomi, distribusi pembangunan, dan penghapusan suasana psikologi bahwa Indonesia adalah Jawa harus menjadi alasan yang lebih sering dikemukakan di muka publik.
