Oleh: Supriadi Purba
Bencana Nasional hari ini bukan karena Tsunami yang memporak-porandakan pesisir pantai, bukan karena gempa yang merobohkan bangunan-bangunan tinggi atau banjir yang menenggelamkan daratan tetapi karena korupsi serta pertikaian politik yang berujung pada penderitaan rakyat
Kepercayaan publik terhadap pemerintah serta partai politik semakin mengkhawatirkan. Penyebabnya tidak lain karena oknum pemerintahan serta partai politik menjadi pemberitaan negatif seiring terbuktinya melakukan tindakan pidana korupsi dan penyelewengan uang negara serta pelanggaran hukum lainnya. Muhammad Nazaruddin adalah salah kader Partai Demokrat yang sekaligus juga mantan bendahara yang menjadi bulan-bulanan media akhir-akhir ini akibat tindakannya yang diketahui KPK sudah menyalahi aturan dan melanggar hukum akibatnya Nazaruddin melarikan diri dan tidak tahu rimbannya dimana, anehnya dia membuka tabir buruk partai Demokrat yang membuat SBY dan kader partai Demokrat geram.
Kasus Nazaruddin hanya satu dari banyak permasalahan yang berujung pada hilangnya kepercayaan masyarakat akibat ulah dan tindakannya yang tidak terpuji. Kepercayaan masyarakat terhadap partai politik salah satunya kepada Demokrat kian luntur dimana Nazaruddin yang kemudian berbicara banyak soal kader Demokrat yang juga melakukan tindakan korupsi serta aib yang pernah dilakukan para kadernya. Pertanyaannya adalah apakah ini awal runtuhnya kekuatan partai Demokrat dan citra presiden yang tergores karena presiden juga berasal dari partai yang sama.
Munculnya reaksi dari masyarakat juga diikuti oleh elemen mahasiswa yang kemudian menyepakati bahwa pemerintah sudah melakukan penyelewengan kekuasaan serta tidak melakukan fungsinya mensejahterakan masyarakat. Berkaitan dengan kasus korupsi yang ujung-ujungnya selalu tenggelam terbawa arus dan tidak pernah terselesaikan menunjukkan lemahnya hukum di negeri ini, kasus Bank Century, mafia pajak Gayus Tambunan, Hakim dan jaksa yang disuap merupakan kasus yang tidak memiliki kejelasan penyelesaiannya sehingga kemudian muncul sikap apatis dari masyarakat terhadap pemerintah, sikap apatis tersebut merupakan reaksi masyarakat yang merasa dibohongi dan dibohongi.
Hukum yang tidak tegas
Dari banyak kasus yang ada, hanya beberapa kasus yang bisa terselesaikan dengan baik selebihnya terkubur dengan ketiadaan hukum yang jelas. Pada dasarnya kasus besar yang dikomandoi oleh orang-orang berpengaruh seakan-akan hukum tidak berani menindak serta menjatuhkan sanksi sehingga tak jarang kasus di negeri ini hilang dimakan waktu. Kasus lumpur Lapindo, Kasus BLBI, rekening gendut petinggi Polri, kasus HAM serta TKI yang menjadi korban kekerasan di luar negeri. Tetapi tidak berlaku bagi masyarakat kecil yang hanya mencuri satu buah sarung dihukum bertahun-tahun, ironi di negeri yang sering disebut sebagai negara hukum.
Penderitaan masyarakat akibat ulah dan tindakan para petinggi negara menujukkan bahwasanya kebijakan pemerintah masih belum sepenuhnya untuk masyarakat tetapi lebih sebagai permainan di elite pemerintah yang berkuasa. Kehadiran Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sejatinya masih diragukan karena ternyata KPK juga tidak memiliki kekuatan yang lebih akibat masih ada interpensi dari pemerintah, apalagi kejaksaan kita yang menjadi tempat permainan bagi penguasa dan pengusaha serta kepolisian yang memperkaya diri dan tempat perlindungan bagi orang-orang besar bukan untuk masyarakat.
Disisi lain legeslatif yang fungsinya menjadi penyeimbang kekuatan negara melakukan tindakan-tindakan yang jauh dari moral, bukan melahirkan kebijakan-kebijakan yang baik tetapi malah memperkaya diri gara-gara ongkos politik yang mahal. Partai pendukung juga yang merupakan tempat aspirasi masyarakat tidak terharapkan karena partai politik sangat praktis hanya mementingkan kekuasaan dengan mengorbankan masyarakat sebagai pemilik demokrasi. Pentas demokrasi juga sirna akibat ulah Partai politik lebih kepada bagaimana mendapat kekauasan bukan untuk mensejahterakan masyarakat.
Tidak jarang anggota legeslatif yang sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK misalnya msih bebas melakukan aktivitasnya akibat dilindungi oleh partai politik sebagai kendaraannya dan lobi-lobi yang dilakukannya. Tidak berlaku bagi masyarakat kecil yang hanya gara-gara persoalan kecil harus mendekam di balik jeruji sebut saja kasus Prita yang kemudian dibuka lagi oleh keputusan MA.
Sadar atau tidak sadar permasalahan di atasa mulai dari kasus Nazaruddin sampai kasus Prita adalah drama serta sandiwara yang memenangkan orang besar dan mengkerdirkan orang kecil. Akibat drama dan sandiwara tersebut tidak jarang masyarakat terlelap dalam penderitaan dan masuk dalam perangkap ketidakadilan.
Bencana Nasional
Bencana Nasional hari ini bukan karena Tsunami yang memporak-porandakan pesisir pantai, bukan karena gempa yang merobohkan bangunan-bangunan tinggi atau banjir yang menenggelamkan daratan tetapi karena korupsi serta pertikaian politik yang berujung pada penderitaan rakyat. Pernyataan ini merupakan wujud nyata dari tidak adanya keadilan bagi masyarakat pada khususnya. Reformasi yang didengung-dengungkan hanya wacana, pada prakteknya reformasi jauh dari cita-cita.
(sumber www.kepakgaruda.com)
Kesejahteraan masyarakat, keadilan sosial yang tertuang dalam pembukaan UUD 1945 dan Pancasila habis dilalap oleh api keserakahan segelintir orang yang mementingkan kepentingan sendiri. Sehingga di berbagai daerah masih bisa ditemukan masyarakat miskin dan dimiskinkan selain oleh sistem juga oleh keadaan yang tidak mendukung. Orientasi pemerintah lebih kepada pemberdayaan masyarakat menengah ke atas dan menghiraukan masyarakat kecil sehingga kebijakan serta rancangan pemerintah hanya dinikmati oleh para orang-orang kaya. Proyek pembangunan nasional bukan mensejahterakan masyarakat luas tetapi hanya berorientasi terhadap pembangunan masyarakat elite.
Pertarungan elite politik baik di legeslatif maupun di eksekutif bukan karena faktor kepentingan masyarakat tetapi lebih kepada faktor kepentingan. Sense Of Belonging oleh partai politik dan pemerintah terhadap masyarakat tidak ada akibat begitu praktisnya tujuan berpolitik atau berkuasa itu sendiri. Akibatnya ketidakjelasan moral dan hukum menjadi pemandangan yang terus-menerus menjadi tontonan sehingga sifat yang kemudian melahirkan sikappun tidak jauh berbeda seperti korupsi, nefotisme dan tindakan yang melanggar hukum lainnya.
