[caption id="attachment_339588" align="aligncenter" width="503" caption="gambar: liputan6.com"][/caption]
Pasca putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatan kubu Prabowo-Hatta sekaligus mengukuhkan kemenangan Jokowi-JK sebagai Presiden terpilih dalam Pemilu Presiden 2014, Presiden SBY sedikit-demi sedikit mulai menitipkan persoalan bangsa ini kepada Jokowi. Cara menitipkan itu bukan dengan memanggil Jokowi ke Istana, tetapi melalui berbagai momentum yang dihadiri publik. Tujuannya, agar rakyat juga ikut mendengarkan apa yang sudah dilakukan oleh Presiden SBY dan apa yang masih menjadi pekerjaan rumah untuk dilanjutkan oleh Presiden penggantinya.
Contohnya ketika Presiden memberikan sambutan dalam puncak perayaan Sail Raja Ampat 2014Sabtu (23/8/2014) di Pantai Waisai Torang Cinta (WTC) Kabupaten Raja Ampat, Presiden SBY memberikan sambutan, sekaligus mengucapkan terima kasih dan salam perpisahan jelang akhir masa 10 tahun kepemimpinannya. Presiden menitipkan Papua kepada Presiden terpilih Jokowi.
“Saya juga menerima titipan tolong nanti disampaikan kepada Pak Joko Widodo, Presiden kita yang baru. Titipan ini bukan hanya dari tanah Papua agar belilau juga memiliki komitmen yang besar untuk membangun tanah Papua ini, tapi juga dari saudara-saudara kita di banyak Provinsi. Insya Allah, akan saya sampaikan,” kata SBY sebagaimana dirilis Antaranews, 23/8/2014.
Karena acara itu digelar di Tanah Papua, maka amatlah tepat Presiden SBY berbicara tentang permasalahan Papua yang masih harus dilanjutkan oleh Jokowi. Entah secara kebetulan atau tidak, acara puncak Sail Raja Ampat ini nyaris bertepatan dengan tanggal penandatanganan New York Agreement 15 Agustus 1962.Baik pula jika momentum ini menjadi pembelajaran bersama bagi Kompasianer untuk memahami lebih dalam tentang status politik wilayah Papua dalam konteks kemerdekaan Indonesia.
Sekadar kilas balik, New York Agreement adalah sebuah kesepakatan antara Pemerintah Indonesia dengan kerajaan Belanda yang difasilitasi Amerika Serikat untuk mengakhiri perdebatan mengenai status politik wilayah Papua. Perjanjian ini ditindak-lanjuti dengan pembentukan UNTEA (Pemerintahan sementara PBB untuk mengurus dan menerima peralihan kekuasaan administrasi pemerintahan di wilayah Papua dari Kerajaan Belanda ke PBB, dan dari PBB ke Pemerintah Indonesia). Dan terakhir dikukuhkan melalui pelaksanaan plebisit (referendum) yang melibatkan seluruh warga Papua tahun 1969 dengan opsi : merdeka atau integrasi dengan NKRI. Sejarah mencatat, opsi integrasi lah yang menang. Lalu PBB menggelar Sidang Majelis UMUM untuk membahas pelaksanaan referendum tersebut, dan mengeluarkan sebuah Resolusi No. 2504 tanggal 19 Oktober 1969 yang menegaskan bahwa Papua adalah wilayah kedaulatan NKRI. http://politik.kompasiana.com/2012/08/16/mengenang-50-tahun-new-york-agreement-sejarah-integrasi-papua-akan-ditulis-ulang-486720.html
Kendati secara hukum internasional kedaulatan NKRI di wilayah Papua sudah final, namun selama 10 tahun masa kepemimpinan Presiden SBY, ia mengalami sendiri bagaimana upaya-upaya terselubung maupun terang-terangan telah dilakukan baik di dalam maupun di luar negeri untuk memisahkan Papua dari NKRI. Saya bisa menunjukkan beberapa di antaranya:
1.Aksi-aksi penembakan yang dilakukan kelompok sipil bersenjata (Kelompok TNP-OPM) masih terus terjadi hingga tahun ini. Sasaran penembakan tidak hanya anggota TNI dan Polri tetapi juga warga sipil, khususnya warga pendatang. Kita bisa baca data-data penembakan itu disini : http://hankam.kompasiana.com/2013/06/30/luar-biasa-komnas-ham-tidak-peduli-terhadap-penembakan-tni-di-papua-569661.html, http://regional.kompasiana.com/2012/08/22/imparsial-sesalkan-maraknya-aksi-penembakan-di-papua-481310.html, http://sosbud.kompasiana.com/2013/08/21/penembakan-di-papua-dan-skenario-referendum-585248.html , http://regional.kompasiana.com/2013/12/29/kaleidoskop-kekerasan-papua-tahun-2013-bagian-1-620627.html dan http://hukum.kompasiana.com/2014/06/02/inilah-kasus-kekerasan-di-papua-5-bulan-terakhir--656183.html
2.Pelaksanaan Kongres Rakyat Papua sudah tiga kali digelar yang didalamnya mengandung muatan (motif) melepaskan Papua dari NKRI. Kongres terakhir (ke-3) dilaksanakan 16-19 September 2011 yang menghasilkan deklarasi berdirinya ‘Negara’ Republik Federasi Papua Barat (NRFPB) dengan ‘presiden’-nya Forkorus Yaboisembut (Ketua Dewan Adat Papua). Forkorus dan empat rekannya terpaksa harus mendekam di penjara karena perbuatan makar, namun sudah dibebaskan beberapa waktu lalu. Namun pernjara tiga tahun bagi Forkorus dkk sama sekali tidak memberikan efek jera, karena begitu lepas dari Lapas Abepura, ia sudah punya agenda untuk melanjutkan perjuangan Papua merdeka bersama para aktivis Papua merdeka lainnya yang selama ini “bermain” di luar negeri. http://politik.kompasiana.com/2011/10/19/negara-papua-barat-sudah-berdiri-404607.html dan http://politik.kompasiana.com/2011/10/21/pernyataan-anggota-dpr-papua-terkait-kongres-iii-papua-403335.html
3.Sementara agenda Papua merdeka di luar ngeri juga tidak kalah mengkhawatirkan. Tidak hanya para pelarian politik dari Papua yang menggerakannya tetapi juga mendapatkan dukungan dari negara asing. Seperti Benny Wenda di Inggris dengan lembaganya FWPC (Free West Papua Campaign) yang tak pernah lelah mengkampanyekan genosida di Papua. Selain itu juga ada lembaga yang telah terbentuk untuk memberikan advokasi hukum kepada para aktivis Papua merdeka, yaitu ILWP (International Lawyers for West Papua) yang dibentengi pengacara HAM terkenal dari Australia, Jeniffer Robinson. http://sosok.kompasiana.com/2013/05/22/sosok-wanita-australia-di-balik-success-story-benny-wenda--562358.html. Juga ada organisasi yang khusus dibentuk untuk menampung dukungan para politisi luar negeri bagi Papua merdeka, yaitu IPWP (International Parliement for West Papua), dengan beranggotakan orang-orang ternama seperti Ricard Di Natale dari Partai Hijau Australia, Powes Parkop dari PNG, Andrew Smith, Lord Harries, Lembik Opik dari parlemen Inggris. http://politik.kompasiana.com/2012/02/28/kita-sering-%E2%80%98dikerjain%E2%80%99-australia-438892.html
4.Gerakan Papua merdeka melalui agenda politik luar negeri yang cukup mengkhawatirkan adalah melalui kampanye Melanesian Brother Hood yang dilakukan oleh John Otto Ondowame dkk di Pasific Selatan. Mereka telah berhasil mempengaruhi organiasi kerjasama ekonomi negara-negara Pasifik Selatan MSG (Melanesian Spearhead Group) yang beranggotakan lima negara, yaitu Vanuatu, PNG, Fiji, New Caledonia dan Fiji untuk menerima Papua sebagai anggota MSG. Jika agenda ini berhasil, maka untuk pertama kalinya agenda Papua merdeka secara formal mendapat dukungan negara luar. Disinilah letak kekhawatiran kita bersama sebagai bangsa terhadap masa depan status politik wilayah Papua. http://luar-negeri.kompasiana.com/2014/07/15/menguak-penolakan-msg-terhadap-agenda-politik-kelompok-pembebasan-papua-668475.html
Dengan fakta-fakta sebagaimana saya uraikan di atas menjadi jelas bagi kita betapa berat pekerjaan rumah Jokowi untuk masalah Papua. Tidak hanya semata-mata bagaimana melanjutkan percepatan pembangunan di berbagai aspek bagi masyarakat Papua, tetapi juga bagaimana membangun lobi-lobi politik yang konstruktif dengan negara-negara yang teramat gemar mengangkat isu Papua ke forum-forum internasional.
Maka wajar kalau “pe-er” pertama yang dititipkan SBY kepada Presiden terpilih Jokowi adalah masalah Papua. Sama seperti Jokowi juga mengawali kampanyenya sebagai capres dari Papua. Artinya, Presiden terpilih Jokowi sebetulnya sudah memiliki referensi yang cukup, dan lebih-lebih kepedulian hati nuraninya untuk menempatkan permasalahan Papua sebagai agenda utama Pemerintahannya. Salut dan Proficiat untuk Presiden terpilih Jokowi.