Menilai Efektivitas Kartu Prakerja : Evaluasi Kebijakan dalam Perspektif Kebijakan Publik

Dalam siklus kebijakan publik, evaluasi merupakan tahapan penting yang menentukan keberlanjutan atau perbaikan dari sebuah kebijakan. Evaluasi bukan hanya kegiatan menilai efektivitas, namun juga refleksi atas proses perumusan dan implementasi kebijakan itu sendiri. 

Evaluasi menjadi instrumen vital untuk menilai sejauh mana tujuan kebijakan telah tercapai serta apakah kebijakan tersebut memberikan manfaat sesuai dengan yang direncanakan. Tanpa adanya evaluasi, kebijakan publik hanya akan menjadi dokumen administratif tanpa arah perbaikan.

Di Indonesia, banyak kebijakan sosial yang digulirkan pasca pandemi COVID-19, salah satunya adalah Program Kartu Prakerja. Program ini menarik untuk dikaji karena memiliki karakter kombinatif antara bantuan sosial dan peningkatan kompetensi tenaga kerja. 

Gambaran Umum Kartu Prakerja sebagai Kebijakan Publik

Kartu Prakerja diluncurkan pada tahun 2020 sebagai respons terhadap meningkatnya angka pengangguran akibat pandemi. Program ini bertujuan memberikan bantuan biaya pelatihan dan insentif kepada masyarakat usia produktif, baik yang sedang mencari kerja, terkena PHK, maupun yang ingin meningkatkan keterampilan. 

Dengan skema semi-bantuan sosial dan platform digital, program ini terbilang inovatif karena menggabungkan pendekatan pemberdayaan ekonomi dengan teknologi digital. Namun, seperti banyak kebijakan yang diluncurkan secara cepat, pelaksanaannya menuai banyak kritik dan sorotan publik. 

Masalah yang sering disoroti antara lain efektivitas pelatihan yang disediakan, pemilihan mitra platform digital, hingga transparansi dalam proses seleksi peserta. Oleh karena itu, Kartu Prakerja menjadi salah satu kebijakan yang menarik untuk dikaji dari aspek evaluasinya, terutama karena melibatkan dana publik yang cukup besar dan menjangkau masyarakat luas.

Evaluasi Desain dan Tujuan Kebijakan

Dalam tahapan evaluasi, aspek pertama yang ditinjau adalah kesesuaian antara desain kebijakan dengan tujuan yang ingin dicapai. Kartu Prakerja dirancang untuk meningkatkan kualitas SDM melalui pelatihan daring dan insentif keuangan. 

Namun, kritik muncul karena banyak pelatihan yang bersifat umum dan dinilai tidak relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Evaluasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) juga menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil peserta yang berhasil mendapatkan pekerjaan setelah mengikuti pelatihan, ini menandakan adanya celah antara ekspektasi awal dengan kenyataan lapangan.

Evaluasi Implementasi: Tata Kelola dan Efektivitas Pelaksanaan