Mohon tunggu...
haphap sari
haphap sari Mohon Tunggu... Auditor - Nur Mahasih Hapsari

Mahasiswa Program S1 Pendidikan Sosiologi, Universitas Negeri Malang

Selanjutnya

Tutup

Kebijakan

Infrastruktur Jalan di Pedesaan

10 Desember 2019   15:17 Diperbarui: 10 Desember 2019   15:28 1052
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Pemerintahan. Sumber ilustrasi: FREEPIK/Freepik

Pembangunan infrastruktur merupakan bagian dari pembangunan nasional.Pembangunan nasional merupakan usaha yang dilakukan sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Hal ini mengandung arti bahwa setiap kebijakan yang akan diambil yang berkaitan dengan pembangunan harus tertuju pada pembangunan yang merata di seluruh wilayah Indonesia dan diselenggarakan untuk kepentingan masyarakat agar hasil pembangunan tersebut benar-benar dapat dirasakan oleh masyarakat sehingga pada akhirnya dapat berdampak terhadap perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat Indonesia

Pembangunan infrastruktur jalan yang memadai merupakan hal yang penting karena mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Suatu daerah jika memiliki infrastruktur jalan yang baik maka perekonomianya dapat mengalami peningkatan, sebaliknya suatu daerah yang kebutuhan infrastruktur jalannya kurang baik/tidakterpenuhi maka perekonomian daerahnya dapat mengalami penurunan Peningkatan perekonomian suatu daerah akan menciptakan kesejahteraan masyarakat sehingga pembangunan infrastruktur jalan sangat penting.

Pembangunan infrastruktur sangat penting untuk lebih di perhatikan khususnya pada desa-desa yang masih sangat minim sarana dan prasarana infrastrukturnya. Namun saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan masih mengalami kendala, saat ini pembangunan infrastruktur yang dilakukan didaerah pedesaan umumnya masih terkendala oleh terbatasnya akses masyarakatperdesaan terhadap pengambilan kebijakan pembangunan yang  akan dilakukan didesanya, hal ini disebabkan oleh minimnya koordinasi atau hubungan antara pemerintah dengan masyarakat yang ada di desa terkait masalah pembangunan yang akan dilakukan.

Pemerintah terlihat hanya menjadikan desa sebagai objek pembangunan. Sehingga yang terjadi desa dipaksa untuk menerima program pembangunan dari pemerintah tanpa melihat pembangunan apa yang sesungguhnya dibutuhkan desa tersebut. Permasalahan tersebut menjadikanmasyarakat kemudian menganggap pembangunan-pembangunan yang telah dilakukan pada desa mereka hanya sebatas hadiah yang diberikan pemerintah dan bukanlah kebutuhan yang sebenarnya diperlukan oleh masyarakat. Dengan kondisi yang seperti ini menyebabkan infrastruktur yang telah terbangun tadi fungsinya menjadi tidak tepat sasaran, tidak tepat guna dan tidak tepat waktu yang pada akhirnya infrastruktur yang telah terbangun tadi tidak dapat menyelesaikan permasalahan yang ada.

 

Mohon tunggu...

Lihat Konten Kebijakan Selengkapnya
Lihat Kebijakan Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun