Dua Paradigma Hutang Luar Negeri

Salah-satu isu penting dalam Pemilihan Presiden kali ini adalah mengenai hutang luar negeri. Hutang luar negeri Indonesia pada 2019 ini mencapai Rp 5.260 trilyun. Sebuah jumlah yang amat besar. Banyak orang menyebutkan utang luar negeri yang besar ini akan menjadi beban di masa yang akan datang.

Di sisi lain, pemerintah Jokowi-JK menyatakan hutang luar negeri Indonesia masih sehat. Rasio hutang terhadap PDB masih berkisar di angka 30 persen. Hal ini belum melampaui amanat Undang-undang bahwa rasio hutang luar negeri terhadap PDB maksimal 60 persen.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemerintah Indonesia dalam hal ini Kementerian Keuangan mengelola hutang luar negeri dengan prudent atau kehati-hatian. Sri Mulyani mengatakan di media dibandingkan dengan negara-negara ASEAN lainnya rasio hutang Indonesia masih lebih rendah. Lihat saja Vietnam. Rasio hutangnya mencapai 62 persen. Bahkan dibandingkan Malaysia dan Singapura rasio hutang Indonesia masih lebih kecil.

Mengapa ada pihak-pihak tertentu menggembar-gemborkan masalah hutang luar negeri ke publik? Tentu saja berbagai kelompok kepentingan berusaha mempolitisasi masalah hutang luar negeri untuk menjatuhkan citra Jokowi.

Kalau kita pilah ada dua paradigma yang berbeda secara ideologis mengenai masalah hutang luar negeri ini. Pertama adalah kelompok liberal atau neoliberal. Ekonom neoliberal amat nyata di dalam pemerintah. 

Menurut buku teks kaum liberal atau neoliberal, hutang luar negeri ini sangat baik untuk pertumbuhan ekonomi asalkan digunakan secara produktif. Oleh karena itu, pengelolaan amat hati-hati. Sri Mulyani adalah salah-satu tokoh kelompok. Dalam buku teks neoklasik, hutang merupakan salah-satu penerimaan negara yang amat penting.

Kedua, kelompok nasionalis ekonomi. Kelompok yang dimotori Prabowo dan beberapa ekonom lainnya berbeda pendapat dengan pemerintah mengenai hutang luar negeri. Bagi mereka, hutang luar negeri merupakan bentuk penjajahan asing terhadap kedaulatan ekonomi kita. 

Hutang bukan cuma masalah ekonomi juga masalah politik. Negara-negara Barat menggunakan hutang luar negeri untuk menjerat negara-negara berkembang dengan tujuan menguasai ekonomi mereka.

Kelompok ini menggunakan paradigma strukturalis atau Marxis untuk menganalisis ketergantungan antara negara-negara berkembang dan terbelakang sebagai pinggiran (periphery) dengan negara-negara Barat sebagai pusat (center). 

Teori ini disebut sebagai teori sistem dunia yang diperkenalkan oleh Immanuel Wallerstein. Negara-negara pusat berusaha mengeruk keuntungan dari negara-negara semi-pinggiran dan pinggiran dengan menggunakan perusahaan-perusahaan multinasional.

Kelompok Prabowo menggunakan paradigma nasionalisme ekonomi untuk melindungi kekayaan sumber daya alam Indonesia. Mereka menuding pihak-pihak asing yang berusaha mengeksploitasi kekayaan alam Indonesia. Mereka menyebut ekonomi Indonesia terjajah.