Presiden Urus Karhutla, Lalu Apa Fungsi Kepala Daerah?

Musim kemarau berkepanjangan tahun ini kembali menyebabkan kabakaran hutan dan lahan (karhutla) yang luas di berbagai daerah. Sudah merupakan peristiwa rutin tahunan sebenarnya, tetapi yang namanya "musibah" di era kini dapat menjadi makanan empuk  pihak-pihak tertentu untuk menyerang dan menyudutkan pemerintah. 

Padahal kalau harus jujur, semenjak  era Jokowi, kasus peristiwa karhutla ini sudah mulai menampakkan titik terang soal penangananan dan pencegahannya. Sangat beda dengan era-era sebelumnya di mana pemerintah seolah "pasrah" saja dengan karhutla dan asapnya yang membikin sengsara jutaan rakyat--termasuk negeri jiran--dengan sikap menunggu padam sendiri kalau musim hujan sudah tiba.

Di masa Jokowi, kasus karhutla relatif dapat diminimalisir. Hal itu karena dia tidak lelah-lelah blusukan ke kawasan yang terbakar, memberikan perintah dan solusi menanganinya. Sebab kalau dibiarkan saja, tidak akan padam, kecuali kalau sudah musim hujan tiba. 

Karhutla tahun 2019 ini jelas membuat Jokowi pusing tujuh keliling. Menjelang pelantikannya pada 20 Oktober 2019 nanti, ada banyak peristiwa yang harus dia hadapi dan tangani. Masih adanya kelompok yang belum move on atau legowo dengan hasil Pilpres 2019, menjadi PR sendiri bagi Jokowi untuk menghadapinya. Kelompok-kelompok ini terus bermanuver dengan tujuan utama menggagalkan acara pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih 20 Oktober nanti. Berbagai isu terus digoreng termasuk menghangatkan isu yang sudah usang, yakni tuduhan pemilu/pilpres curang. 

Rencana pemindahan Ibu Kota ke Kalimantan Timur, pelemahan KPK, dan kini kebakaran lahan dan hutan di Sumatera dan Kalimantan, terasa seksi untuk diangkat ke permukaan untuk memojokkan pemerintahan Jokowi, dan sekaligus menguatkan klaim mereka bahwa Jokowi telah gagal memenuhi janji-janji kampanyenya.

Di sela kesibukan dan kepenatannya, Jokowi kemarin, Selasa 17 September 2019, telah meninjau kawasan yang mengalami kebakaran di Riau yang sudah lebih dari satu bulan. Kepala Negara didampingi Menko Polhukam Wiranto, Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kapolri Jenderal Tito Karnavian, hingga Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Siti Nurbaya. Presiden kembali menekankan pentingnya upaya pencegahan.

"Pencegahan itu lebih efektif. Tidak membutuhkan biaya banyak. Tapi kalau sudah kejadian seperti kita lihat sekarang ini, ini sudah kerja luar biasa, sudah lebih dari satu bulan," ujar Jokowi di lokasi.

Presiden tepat. Adalah lebih baik mencegah karhutla sejak dini daripada membiarkannya membesar hingga seperti sekarang ini. Ketika titik api sudah mulai muncul, para petugas mestinya memadamkannya saat itu juga. Dan ini sebenarnya bukan hal yang sukar untuk dilakukan. Semua tergantung pada niat dan tanggung jawab. 

Dan kalau ada kejadian seperti ini, kepala negara tidak semestinya terjun langsung ke lokasi untuk memantau dan memimpin upaya-upaya pencegahan. Lalu apa pekerjaan pejabat daerah semacam gubernur, walikota, bupati, camat, lurah dan perangkat pemerintah daerah lainnya kalau semua-semua mesti ditangani oleh presiden?

Yang lebih mengenaskan, ketika kebakaran sudah menghebat dan kepulan asap membuat ribuan masyarakat menderita, gubernur dan wali kota malah bepergian ke luar negeri? Gubernur Riau ke Thailand, sementara wali kota Pekanbaru ke Kanada? Ngapain? 

Jika hal ini benar adanya, maka amat sangat disesalkan perilaku kepala daerah yang tidak bertanggung jawab semacam ini. Sepenting apa sih kunjungan ke luar negeri itu dibanding tetap berada di tengah masyarakatnya yang tengah kesusahan dikepung asap? Lalu apa pekerjaan atau fungsi seorang gubernur dan wali kota kalau untuk mengatasi karhutla dan asap yang melanda daerahnya saja harus presiden?