Data KPK mencatat sebanyak 61 anggota DPR dan DPRD telah menjadi tersangka kasus korupsi sepanjang Januari-Mei 2018. Angka tersebut lebih dari separuh jumlah pejabat/karyawan swasta yang telah tertangkap komisi anti rasuah yang mencapai 118 orang. Sehingga sejak 2004, anggota DPR dan DPRD yang terlibat kasus korupsi telah mencapai 205 orang atau 24% dari total 856 orang (databox).Â
Ketua KPK, Agus Raharjo, mengatakan bahwa pelaku pejabat publik terbanyak diproses dalam kasus korupsi adalah para anggota DPR dan DPRD, yaitu dalam 255 perkara. Kemudian kepala daerah berjumlah 110 perkara. Mereka diproses dalam kasus korupsi dan ada juga yang dijerat pencucian uang. Ini baru data sampai Juni 2019. Setelah itu, sejumlah politisi kembali diproses (CNBC, 6 September 2019).
Maka berkaca dari fakta-fakta ini saja, rakyat sudah tidak simpati dengan niat DPR ini, yang belakangan malah diamini pemerintah. Tapi masih ada waktu bagi pemerintah untuk kembali memenangkan hati masyarakat, dengan misalnya membentuk dewan pengawas KPK berdasarkan pilihan pemerintah sendiri, yang integritas para anggotanya sudah teruji. Jangan malah DPR pula yang menunjuk dan menentukan dewan pengawas, itu sama saja membunuh KPK dua kali!
