Apa Salah Prabowo?

Debat capres pada Minggu, 17 Februari 2019 lalu membuat banyak orang tiba-tiba seperti kebakaran jenggot. Musababnya karena Jokowi mengingatkan soal lahan luas yang dimiliki oleh Prabowo. Dalam debat itu Jokowi menyinggung lahan Prabowo di Aceh dan Kalimantan Timur yang luas keseluruhan 350 ribu hektare. "Saya tahu Pak Prabowo punya lahan luas di Kalimantan Timur sebesar 220.000 hektare, dan 120.000 hektare di Aceh Tengah," kata Jokowi. 

Bukan asal "nuduh", sebab tanpa menunggu lama, Prabowo mengakui bahwa lahan di Aceh dan Kalimantan Timur itu berstatus HGU atau hak guna usaha. Artinya bukan milik pribadi, sebab nanti setelah masa kontrak habis,akan dikembalikan lagi kepada negara sebagai pemilik sah lahan-lahan tersebut.

Terbongkarnya "rahasia" soal lahan-lahan Prabowo yang luasnya konon 5 kali DKI Jakarta ini agaknya membuat para simpatisan tim suksesnya meradang tak alang-kepalang. Di arena debat, para simpatisan capres nomor urut 02 ini serta-merta merubung meja KPU dan Bawaslu untuk menyampaikan protes keras, sebab menurut mereka Jokowi telah melakukan serangan pribadi. Dalam aturan debat memang ada poin: dilarang menyerang pribadi lawan debat. 

Dalam berbagai kesempatan, Prabowo memang terus melancarkan kritik terhadap pemerintah. Selaku seorang calon presiden, melontarkan kritik terhadap pemerintah itu wajar-wajar saja. Sebab memang senjatanya hanya itu: melancarkan kritik, menyoroti kekurangan, dan berjanji akan melakukan yang lebih baik di masa depan, jika terpilih. Namun sering kali kritik itu terdengar berlebihan dan bahkan banyak yang hoax atau asal bunyi. Misalnya tentang rumah sakit yang menggunakan selang infus berulang-ulang oleh 40 pasien. 

Isi pidatonya yang lain itu adalah bahwa negara ini akan bubar, bisa rusuh. Masalah hutang luar negeri pun dilebih-lebihkan dengan harapan menakut-nakuti masyarakat luas. Padahal, apalah juntrungannya hutang luar negeri dengan rakyat kecil? Maka sangat bijak sekali ketika seorang ustadz dalam ceramahnya mengatakan bahwa rakyat kecil tidak usah sibuk mikirin hutang negara. "Lunasi saja cicilan sepeda motormu, kredit rumahmu, hutang di warung bayar. Itu-itu saja yang kita pikirkan sebagai rakyat kecil, gak usah sok ikut mikirin hutang negara yang sudah ribuan triliun rupiah itu".

Topik yang juga cukup sering dipidatokan oleh Prabowo adalah soal keprihatinannya kepada nasib rakyat kecil. Dalam waktu yang bersamaan dia juga mengecam dan menyindir segelintir elite politik yang hidup mewah dan nyaman. Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto pernah menyatakan kesenjangan ekonomi  antara penduduk miskin dan kaya semakin melebar di Indonesia. Indikator ketimpangan yang semakin melebar adalah distribusi penguasaan tanah di Indonesia yang, menurutnya, belum merata dan hanya dikuasai segelintir elite. 

Ketimpangan ini, menurut Prabowo tak hanya tercipta karena segelintir elite yang rakus, namun juga karena pemerintah abai menjalankan amanat Pasal 33 Undang-undang Dasar Tahun 1945. "Pasal 33 UUD 45 itu kunci kita, bunyinya perekonomian disusun usaha bersama sebagai asas kekeluargaan, bukan konglomerasi, bukan kapitalisme, tapi kekeluargaan," kata Prabowo dalam suatu kesempatan.

Ketika Jokowi membagi-bagikan sertifikat tanah bagi warga, hal ini pun tak luput dari "perhatian" Prabowo, sambil mengingatkan bahwa yang lebih dibutuhkan rakyat kecil adalah sepetak  lahan untuk usaha. Lalu dia dengan lantang mengingatkan bahwa 80 persen tanah dikuasai oleh 1 persen elite. "Segelintir orang menguasai hampir separuh kekayaan kita. Apalagi soal tanah, 1 persen populasi yaitu konglomerat menguasai 80 persen tanah kita," kata Prabowo saat berpidato dalam kampanye pasangan cagub-cawagub Jawa Barat, Sudrajat-Saikhu di Depok Jawa Barat, tahun lalu. Dan topik ini kerap dia ulang-ulang, termasuk dalam debat capres.

Tapi semua janji dan keprihatinannya soal tanah untuk rakyat kecil itu laksana bumerang yang memukul dengan telak ketika dalam debat capres putaran kedua itu Jokowi menyinggung soal lahan yang luas di beberapa tempat itu. Dan itu suatu kesalahan  yang dengan enteng membawa-bawa rakyat kecil dan berjanji akan menyejahterakan rakyat dengan cara membebaskan tanah dari para elite untuk dibagi-bagi ke rakyat. Sementara dia sendiri adalah bagian dari para elite yang jumlahnya hanya 1 persen tersebut. Dengan kata lain, bisa saja kita menduga bahwa diam-diam dia melakukan kebohongan. Dan itu kesalahan besar!

Para simpatisan 02 yang dengan spontan bereaksi menuding Jokowi telah melakukan serangan terhadap pribadi, juga sangat berlebihan. Mestinya kubu 02 tidak sembarangan menuduh pula, sebab yang diingatkan oleh Jokowi dalam debat itu adalah menyangkut aset negara, bukan milik pribadi Prabowo. Gara-gara informasi soal lahan yang luas ini, ada pula yang mengadukan Jokowi ke KPU dengan tuduhan melakukan pelanggaran aturan main debat. Respon Jokowi benar, "kalau perdebatan ini pun diadukan, mending tidak ada acara debat capres saja sekalian!"