Jangan Menolak Mentah! Mahasiswa Perlu Mengkaji Omnibus Law

Twitterland kembali merebak dengan tagar-tagar #MahasiswaBergerak #TolakOmnibusLaw #TolakUUCiptaKerja dan sebangsanya. Bagi yang sudah terbiasa di Twitterland Indonesia, sejak Jakarta Baru 2012 (Jokowi-Ahok), Indonesia Baru (Jokowi-JK), Pilkada DKI (2017), sampai Jokowi Jilid 2 (2019) pola-pola buzzer, bot di twitterland sangat mudah terdeteksi.  Tidak perlu aplikasi seperti Emprit Drone, cukup dengan terus aktif di twitter, akan bisa sense mana yang trending fabrikasi, atau natural.

Peta Politik Membaca Keadaan

Sudah menjadi rahasia umum, Partai Keadilaan Sejahtera adalah parpol yang memiliki kader ideologis yang selalu berseberangan dengan PDI-P dan Jokowi. Partai ini memiliki kekuatan di dunia digital terutama twitter yang tidak bisa dianggap remeh.  

Kekuatan inilah yang membikin Prabowo tergiur sehingga akhirnya Gerinda berselingkuh dengan PKS yang membelah politik Indonesia sampai sekarang.  Pola yang sama terjadi di kasus demo #OmnibusLaw ini.  

Tetapi kali ini, Gerindra sudah ada dalam pemerintahan.  Mau tidak mau PKS tinggal bertumpu kepada Demokrat, dan mungkin kelompok JK yang sekarang ini tidak memiliki partai untuk ditunggangi. 

Satu kelompok lagi yang selalu ada dalam bayangan permainan adalah keluarga Cendana yang biarpun partai gurem tapi memiliki kekuatan finansial yang kita tidak pernah tahu seberapa banyak.  Yang jelas, 35 tahun Soeharto sudah cukup menimbun kekayaan mungkin sampai puluhan turunan tidak habis.

Pilkada dan Pemilu 2024 adalah 2 milestone parpol-parpol berebutan posisi.  Sebab itu menggunakan peta politik yang ada untuk membaca Omnibus Law lebih penting daripada sekedar substansi dari Omnibus Law itu sendiri.  

Karena secara konsep, justru Jokowi sedang mencoba menunaikan janji politik dua kali jadi Presiden ini untuk membenahi aturan-aturan birokrasi sehingga bisa lebih efesien.  

Omnibus Law adalah usaha menyatukan UU-UU yang saling tumpang tindih untuk menjadi satu sistem terintegrasi sehingga mengefesiensi birokrasi.  Salahnya dimana bukan?  

Kata efesiensi itu adalah kuncinya.  Ketika efesiensi terjadi maka calo-calo bisnis akan tersingkir, dan lagi gerbong-gerbong (para pebisnis) yang mendukung masing-masing parpol juga akan terus bergerak mengikuti aliran uang itu.  Follow the money, we will see the devil!

 Gampangnya yang berteriak itu tidak kebagian kue!

Dimana Posisi Jokowi?

Modal politik,  dan sosial Jokowi saat ini sangat kuat.  Kalau saat ini dia tidak melakukan perombakan-perombakan yang fundamental justru saya akan kecewa.  Jokowi harus me-leverage posisi dia saat ini semaksimal mungkin. 

Setelah sukses dengan infrastruktur jalan tolnya, reformasi birokrasi adalah hal selanjutnya yang harus dilakukan.  Dan kita tahu, itu seperti berenang diantara hiu ganas.  Saat ini Jokowi sedang melakukannya.

Kejatuhan Ahok di 2017 adalah pelajaran paling berharga yang Jokowi sudah dapat. Itu sebabnya dia tidak segan-segan memulihkan posisi Ahok dengan mengangkat menjadi Komisaris Utama Pertamina.  Pilkada 2017, kalau kita boleh menengok, dimulai dengan kampanye Lebaran Kuda dari SBY yang melegenda.  

Tanpa malu-malu, AHY anak kemarin sore dipaksa menjadi cagub.  Hasilnya, kelompok JK yang waktu itu wakil Jokowi yang meraup kemenangan.  Bayangkan saat itu Demokrat, PKS, PAN, Gerindra, Cendana, dan ormas-ormas agama semuanya melawan Ahok.  

Bahkan saat itu Panglima TNI Gatot pun ternyata tidak senetral yang kita bayangkan.  Tito, sang Kapolri pun, tidak mampu menjaga Ahok lagi. Jokowi melihat itu.

Kekuatan sosial politik dan hukum (para hakim pun bermain) yang melengserkan Ahok itulah satu-satunya yang bisa menggoyang Jokowi diluar jalur pemilu.  4 tahun lagi dibawah Jokowi, para hiu ini akan kelaparan dan kesulitan makan.  Mereka berusaha terus mencari kesempatan. Masih datambah oportunis baru seperti Ridwan Kamil yang mencoba mencari posisi untuk 2024.   

Omnibus Law, Telaah Substanfif

1000 halaman Omnibus Law yang sudah diplintar-plintir disosmed tetap harus kita kawal bersama.  Tetapi bukan dengan jalan demo anarkis, apalagi dengan judul #MahasiswaBergerak. 

Mahasiswa-mahasiswa yang telah teracuni politik tidak jelas, bersama dengan SJW (Social Justice Warrior) yang seperti Covid19 ada dimana-mana justru lebih memprihatinkan daripada Omnibus Law itu sendiri.

Mahasiswa yang dipolitisasi dan hanya bisa berfikir sektarian tidak akan mampu melihat gambar besar. Bahkan mungkin tidak ingin melihat. Kekecewaan besar melihat anak-anak muda yang harusnya bisa lebih baik, tapi selalu gampang dipolitisasi. PR yang besar untuk melahirkan pemimpin-pemimpin baru Indonesia dimasa depan.

Terus bagaimana dengan telaah substanfinya sendiri?  Saya persilakan baca sendiri-sendiri.  Bisa setuju, bisa tidak. Silakan bawa ke Mahkamah Konstitusi (MK). Itu jalur yang seharusnya ditempuh.  

Apa hubungan mahasiswa bodoh dan covid19?  Sama-sama menular bro.  Dah gitu dulu.

Pendekar Solo