Pertumbuhan teknlogi komunikasi yang berkembang pesat. Masyarakat tidak bisa lepas dengan komunikasi. Komunikasi dapat merubah segala sudut pandang yang mungkin tidak kita ketahui. Dalam dunia global komunikasi sangat dibutuhkan dalam membangun kerjasama antar negara. Tanpa adanya komunikasi mungkin hubungan antar negara menjadi renggang. Maka oleh karenanya komunikasi internasional ada untuk mempermudah hubungan baik antar negara.
Globaliasi yang dihasilkan telekomunikasi telah merevolusi komunikasi internasional, sebagai konvergensi industri telekomunikasi, komputer dan media telah dipastikan bahwa lebih banyak informasi melewati dunia yang terhubung secara digital saat ini daripada sebelumnya dalam sejarah manusia.
Pada tahun 1980-an dan 1990-an perubahan ideologis mendasar dalam politik global karena menyebabkan perubahan perdagangan internasional pro-pasar yang berdampak besar pada komunikasi internasional. Oleh karena itu terbentuklah pembangunan infrastruktur komunikasi global.
Diawali dengan hadirnya Privatization Telecommunication,  yaitu Sejak berdirinya International Telegraph Union pada tahun 1865, regulasi telekomunikasi internasional adalah subjek kesepakatan multilateral, pengaturan standar umum untuk jaringan telekomunikasi di seluruh dunia dan biaya akses untuk penggunaan jaringan-jaringan.Â
Konvensi-konvensi ini didasarkan pada prinsip monopoli nasional dan subsidi silang, sehingga operator telekomunikasi nasional seperti Kantor Pos Inggris yang memiliki monopoli peralatan dan layanan di Inggris  bisa menjaga biaya terjangkau untuk pengguna kecil dengan subsidi dari internasional pendapatan telepon.
Pada 1980-an, kerangka peraturan ini dikritik karena tidak memperhitungkannya akun inovasi teknologi, seperti komputasi, kabel serat optik dan mesin faks. Perusahaan-perusahaan ini menentang nasional monopoli, dengan alasan bahwa lingkungan yang kompetitif akan meningkatkan layanan dan mengurangi biaya.
Pada tahun 1984, Presiden AS Ronald Reagan mengumumkan kebijakan 'open skies', melanggar monopoli publik dan memungkinkan telekomunikasi swasta jaringan untuk beroperasi di arena telekomunikasi nasional.Â
Setahun kemudian, pemerintahan Margaret Thatcher mengikutinya di Inggris, memungkinkan 51 persen dari British Telecom untuk diprivatisasi, sementara pemerintah Jepang diizinkan privatisasi parsial dari operator nasional, Nippon Telephone dan Telegraph (NTT).Â
Setahun kemudian, pemerintahan Margaret Thatcher mengikutinya di Inggris, memungkinkan 51 persen dari British Telecom (bekas tangan telekomunikasi Kantor Pos) untuk diprivatisasi, sementara pemerintah Jepang diizinkan privatisasi parsial dari operator nasional, Nippon Telephone dan Telegraph (NTT).
Pergeseran umum dari peran layanan publik telekomunikasi persaingan swasta dan deregulasi memiliki dampak besar pada internasional kebijakan telekomunikasi, yang dibentuk oleh AS, Inggris dan Eropa, semuanya yang memiliki perusahaan dengan ambisi global.
Dampak Perjanjian WTO tentang Komunikasi Internasional