Opini: Jalan Keluar atau Jebakan?

Sebelum diamankan, opini Dhandy yang telah tersebar dihujani banyak komentar dan banyak yang mempercayai sebagai hoax semata, meski informasi yang diunggahnya berdasarkan pemberitaan sejumlah media yang kredibel. Dandhy sempat mengaku tidak ada niat untuk menyebarkan kebencian, namun ia berusaha menjelaskan sebuah informasi. Penangkapan Dandhy tersebut mengundang berbagai opini pro dan kontra masyarakat. Dandhy sempat mempertanyakan bagaimana tweet tersebut dapat dikatakan sebagai "memprovokasi" kerusuhan di Wamena, padahal tweet tersebut diposting 5 jam setelah kerusuhan terjadi. Masalahnya tak hanya terdapat pada proses hukum. Dandhy juga menghadapi serangan netizen yang tidak sependapat dengannya tentang tweet tersebut di berbagai media sosial. Dandhy Laksono juga mengatakan serangan-serangan tersebut berasal dari akun-akun anonim maupun akun-akun dengan jumlah followers besar atau influencer. Menurut Dandhy, mereka semua memiliki satu kesamaan tujuan, yaitu terhadap kekuasaan. 

"Aku seperti sedang dilempar ke kerumunan mata yang lapar dan dikeroyok ramai-ramai," kata Dandhy kepada Tirto, Senin (30/9/2019). 

Menurut Dandhy, ia tidak pernah diserang se-masif itu oleh netizen karena image nya yang telah dituding sebagai ‘provokator’. Padahal jika dilihat dari berbagai sudut pandang, banyak juga akun-akun provokator yang berkomentar tentang tweet Dandhy yang menggiring ke arah kebencian. 

"Jadi, iktikadnya sudah terlihat busuk, sistematis, dan memang enggak ada yang lain [motifnya]. Bukan soal Papua. Mereka hanya peduli reputasi saya segera habis," kata Dandhy, yang pernah meliput selama tiga tahun di daerah operasi militer Aceh. 

Dandhy juga sempat mengatakan bahwa ia memiliki beberapa relasi atau kontak di Papua. Sebelum memposting tweet, Dandhy juga mencoba untuk tetap selalu melakukan konfirmasi yang valid ke sejumlah sumber-sumber tersebut, bahkan kadang ia sekedar akan memposting informasi yang telah disampaikan di media. Menurut Dandhy, terdapat korban tewas pertama kali yang terjadi di dalam konflik merupakan fakta yang sudah di verifikasi kebenarannya. Informasi resmi dari pemerintah pun tak bisa di ambil mentah-mentah. 

Praktik perundungan juga pernah diteliti oleh Peneliti Papua dari Human Rights Watch Andreas Harsono yang menilai bahwa bukanlah suatu hal baru mengenai praktik perundungan dan intimidasi terhadap orang-orang yang bicara soal Papua. Biasanya, praktik itu dialami oleh jurnalis lokal Papua, jurnalis asing yang akan meliput dan mengangkat isu tentang Papua, atau pejuang hak asasi manusia. 

Pemerintah Indonesia juga harus tegas dalam memberi sejumlah perlindungan terhadap seluruh warga di Wamena, terlepas dari latar belakangnya. Kepolisian diminta berhenti mengklasifikasi korban sebagai "pendatang" dan "orang asli Papua". Begitu juga karena pada saat ini terdapat sejumlah provokasi oleh sejumlah akun buzzer di media sosial, yang umumnya mengklasifikasikan korban sebagai "pendatang" atau suku tertentu serta menggiring opini negatif untuk mengajak membalas dendam. "Itu bisa memancing kemarahan dari orang-orang yang terafiliasi dengan korban yang ada di sana. Sedangkan kita ketahui korbannya dari dua sisi. Semua ada di situ. Semua. Baik orang asli Papua atau warga pendatang," kata Haeril.

Dalam kasus ini, dapat diambil pelajaran bahwa kita harus mengerti batas kebebasan kita dalam penggunaan media massa, terlebih media sosial serta mengerti dampak dan aturan-aturan hukum dalam bermedia. Kita bebas mengeluarkan pendapat atau opini kita namun jangan lupa untuk di filter terlebih dahulu dalam penggunaan kata serta maksud baik yang tersirat maupun tersurat. Jangan lupa juga bahwa resiko penggunaan media sosial sangatlah besar. Terutama ketika kita adalah public figure yang harus senantiasa memberi yang terbaik kepada penikmat karya kita. Dan tidak menutup kemungkinan ketika kita melakukan satu kesalahan, itu akan dapat berdampak kepada kehidupan nyata kita, tidak hanya di media sosial. Jadi, bijaklah dalam bermedia