Polri Telah Melanggar UU Perlindungan Anak dengan Tidak Mengeluarkan SKCK bagi Anak yang Ikut Unjuk Rasa

Sejak disahkan 5 Oktober Undang2 Omnibus Cipta Kerja, tidak ada satu haripun absen dari aksi unjuk rasa masyarakat untuk menolaknya. Materi tentang ketenaga kerjaan, khususnya hal2 yang berkaitan dengan kesejehteraan pekerja dan proses tercipta Undang2 Cipta Kerja menjadi bahan yang membakar unjuk rasa menjadi semakin panas. 

Dugaan berpihaknya pemerintah dan DPR kepada pengusaha untuk mengeksploitasi pekerja dan dengan diam2 serta culas ingin meloloskan Undang2 Cipta Kerja membuat rakyat menaruh simpati kepada pekerja. Simpang siurnya jumlah draf final menurut masyarakat menunjukkan itikad akal bulus para penguasa untuk bermain mata dengan pengusaha melecehkan hak2 buruh dan sekaligus merupakan ancaman terhadap sistim demokrasi. 

Permainan ini digambarkan oleh sebagian kalangan seperti adegan tirani suara terbanyak dengan niat jahat. Jadi bukan hanya sekedar sistim suara terbanyak untuk mengambil keputusan yang demokratis. Penjelasan Presiden Joko Widodo yang memyampaikan bahwa Undang2 Omnibus Cipta Kerja untuk mengurai sengkarut penciptaan lapangan kerja, tidak digubris. Walakin unjuk rasa di jalanan tidak pernah padam. Upaya untuk mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi atas UU Cipta Kerja sangat diharapkan menjernihkan dari segi hukum segala karut marut informasi yang terjadi.

Di tengah pusaran unjuk rasa nampak beberapa elemen masyarakat yang akrif terlibat. Kelompok yang menamakan dirinya buruh dan mahasiswa sangat dominan menyuarakan yang menurut mereka Undang2 Cipta Kerja mencederai rasa keadilan. Namun selain itu nampak kelompok anak2 baik seusia SLTP dan SLTA ikut berunjuk rasa. 

Banyak yang "disweeping" oleh aparat kepolisian diperbatasan daerah2 penyangga Jakarta baik yang menggunakan truk, bus atau kereta api adalah demonstran anak2. Beberapa yang tertangkap ditayangkan oleh media elekronik dijemput oleh orang tuanya ke kantor polisi. Ada adegan mencium kaki orang tuanya segala untuk memperlihatkan penyesalan telah ikut unjuk rasa yang tidak dimengerti maknanya oleh mereka. Yang paling meyedihkan ada yang tergilas pada waktu naik mobil pick up pada waktu melompat ke mobil untuk pergi berunjuk rasa.

Anak menjadi obyek bebas dari kejahatan.

Media sosial merupakan media yang akrab bagi anak2. Di Indonesia asal punya uang semua orang bisa membeli ponsel. Anak2 sekarang yang masih usia dinipun dibelikan handphone oleh orang tuanya. Sehingga informasi yang paling akrab dan mudah dijangkau oleh anak2 adalah melalui media handphone. Di satu sisi kita bisa memandangnya sebagai suatu langkah maju, tapi di sisi lain ada bahaya mengancam. 

Informasi yang disajikan oleh media sosial melalui ponsel tanpa saringan sama sekali. Orang2 yang mempunyai niat jahatpun dengan leluasa hadir langsung ke rumah, bahkan ke kamar kita melalui handphone. Anak2 yang belum punya literasi yang cukup akan gampang terpedaya oleh informasi2 sesat yang direkayasa oleh orang2 ahli dengan bungkus menarik. Ada istilah "grooming" merupakan proses membangun relasi dengan anak melalui internet atau teknologi digital lain untuk memfasilitasi kontak seksual secara daring atau luring dengan anak.

Modus lain ada yang dinamakan "sexting" didefinisikan sebagai pembuatan gambar seksual sendiri atau penciptaan dan penerusan gambar telanjang  ataupun nyaris telanjang melalui ponsel.

Anak2 Indonesia telah menjadi sasaran bebas menjadi obyek apa saja oleh orang2 tertentu dengan sistem dan pengetahuan yang canggih sesuai keinginan mereka.Termasuk ajakan berunjuk rasa untuk kepentingan politik atau kepentingan yang menguntungkan bagi yang mengajak.

Siapa saja pihak yang berkepentingan bagi anak harus melihat fenomena anak ikut unjuk rasa bukanlah pelaku, tapi korban. Termasuk polisi dalam tindakan2 represifnya menyikapi publik yang berunjuk rasa Undang2 Cipta Kerja harus hati2 memperlakukan demonstran anak. Alih2 menganggap mereka pelaku, walakin polisi harus melihat mereka sebagai korban.

Undang2 Perlindungan Anak.

Yang dimaksud dengan anak berdasarkan Pasal 1 (1) Undang2 Nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang2 Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak (UU Perlindungan Anak) adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.

Anak butuh perlindungan dalam tumbuh kembangnya, agar dapat hidup berpartisipasi secara optimal sesuai harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan, diskriminasi dan ajakan2 sesat.

Berdasarkan Pasal 15 UU Perlindungan Anak, setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan dari penyalahgunaan dalam kegiatan politik, pelibatan dalam kerusuhan sosial. Sehingga penangkapan oleh polisi dalam rangka mengamankan unjuk rasa UU Cipta Kerja harus diartikan sebagai untuk melindungi anak, bukan untuk menjadikan anak sebagai pelaku kejahatan. 

Undang2 telah mengamanatkan bahwa anak2 harus dilindungi dari penyalah gunaan dalam kegiatan politik dan pelibatan kerusuhan sosial. Apapun yang terjadi di lapangan dalam kerusuhan unjuk rasa anak adalah korban yang harus dilindungi. 

Tindakan apapun yang dilakukan polisi yang menjurus menjadikan anak sebagai pelaku dan tersangka dalam kerusuhan unjuk rasa UU Cipta Kerja adalah keliru. Tindakan yang benar yang harus dilakukan polisi adalah melacak media sosial, mencari pelaku yang telah mengajak anak untuk melakukan unjuk rasa. Pelaku yang mengajak tersebut yang senyatanya telah melakukan tindak pidana dan berdasarkan Pasal 87 UU Perlindungan anak dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun dan/atau denda hingga Rp100jt.

Begitu juga anak2 yang dibawa ke arena unjuk rasa dengan bus atau truk, seharusnya sopir truk langsung diamankan, minimal sudah bisa dikenakan Pasal 55 KUHPidana, turut serta dan menyediakan sarana terjadinya kejahatan. Kemudian dalam pemeriksaan bisa lebih digali dari sopir tersebut untuk mencari "actor intelectualnya".

Ancaman bahwa anak yang ikut berunjuk rasa kemudian dicatat dan akan dijadikan catatan ketika mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) oleh polisi jelas2 polisi telah melampaui kewenangannya dan tindakan tersebut berpotensi melanggar hukum. Apalagi keterangan Kapolres Depok yang tidak akan menerbitkan SKCK bagi pelajar yang tamat sekolah sehingga sukar untuk mencari pekerjaan nantinya. Lebih parah lagi ada wacana mengeluarkan anak2 yang ikut unjuk rasa dikeluarkan dari sekolah.

Ancaman2 sanksi yang akan ditimpakan kepada anak yang ikut unjuk rasa jelas merupakan perspektif yang keliru dari segi hukum. Polisi atau pihak2 yang ingin menghukum anak dalam konteks unjuk rasa bertentangan dengan Undang2 Perlindungan Anak yang butuh perlindungan. Seharusnya Polri dengan motto melayani dan melindungi adalah pihak yang terdepan secara UU melindungi anak, bukan justru menakuti2 dengan ancaman sanksi.