Toleransi dan Kebebasan Beragama di Negara USA dan Indonesia

Hak Universal Yang Diabadikan Didalam Konstitusi USA dan Indonesia

Hak asasi manusia merupakan kebebasan primer yang dimiliki oleh setiap individu tentang kepemilikan yang tidak boleh di ganggu. Kebebsan tersebut berkaitan dengan hak nyawa, hak harta, dan hak kehormatan. Maka United Nations mengeluarkan kebijakan melalui Undang-Undang Internasional Pasal 18 Deklarasi Hak Asasi Manusia yaitu "setiap orang memiliki hak untuk kebebasan berpikir, hati nurani dan beragama". Begitu juga di dalam amandemen konstitusi USA pertama yaitu " kongres tidak akan membuat undang-undang yang berkaitan denga pendirian agama, atau yang melarang pelaksanaan kebebasan beragama". 

Hal serupa juga terdapat di dalam idealogi negara Indoenesia yaitu Pancasila pada sila pertama "ketuhanan yang maha esa". Menurut Badan Pembinaan Idealogi Pancasila (BPIP), tafsir sila pertama pancasiala memiliki arti tentang kebebasan untuk beragama serta kebebasan untuk memeluk agama apapun. Namun meskipun penduduk dunia 80% adalah oarang-oarang beragama dan percaya Tuhan, dalam praktik sosialnya tidak mencerminkan sebagaimana layaknya nilai-nilai ketuhanan, misalnya intoleransi.

Idealogi kebebasan beragama sebagaimana yang diterapkan oleh negara USA dan Indonesia sangatlah berbeda dengan idealogi komunis yang pernah di terapkan di negara Uni Soviet. Karena idealogi negara yang memakai konsep komunisme itu sangat menentang adanya agama di dalam urusan sosial dan negara, bagi mereka, agama hanyalah sebuah ilusi pertobatan dan konstruk ketakutan terhadap konsep surga dan neraka. Maka sangat lumrah jika anggota-anggota partai komunis di Unisoviet sering mengkritik tentang agama dan menganggap agama adalah musuh. Karena doktrin di dalam agama hanya menghambat revolusi.

Ketika Partai Bolsevik berhasil menggulingkan kekuasaan Tsar di Uni Soviet. Seluruh sistem dan tata negara di ganti dengan sistem komunis dengan sistem ekonomi sosialis. Maka untuk melancarkan kegiatan produksi barang di pabrik harus menghilangkan agama. karena bagi mereka agama hanyalah sebuah batu sandungan. Tidak ada surga dan neraka. Namun kalau ingin menciptakan surga, solusinya adalah bekerja keras, untuk mencapai keberhasilan maka harus ada sistem kerja secara komunal dan kerja gotong royong.

Sumbangan Indonesia Dalam Upaya Kebebasan Beragama di Uni Soviet  

Setelah kemenangan Partai Komunis di Uni Soviet pada tahun 1917 banyak tempat-tempat ibadah yang di tutup, misalnya Masjid Saint Peterburg. Masjid ini merupakan masjid terbesar di Uni Soviet dengan tinggi 49 meter dan kubahnya setinggi 39 meter. Masjid ini terletak di pusat kota Saint Petersburg. 

Masjid ini dapat menampung sebanyak lima ribu jamaah. Pada tahun 1940, masjid ini dilarang. Jadi tidak ada aktifitas ritual di masjid ini. Namun masjid ini berhasil di bebaskan ketika ada kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet, sepuluh hari setelah Presiden Soekarno mengunjungu Uni Soviet, masjid tersebut berhasil di bebaskan. Begitu juga berkat kunjungan Presiden Soekarno ke Uni Soviet dapat di temukan makam Imam al-Bukhari di Samarkhand pada tahun 1961 yang sebelumnya makam tersebut telah hilang dan tidak dapat di jangkau situs sejarahnya.

Kebebasan Beragama di USA
Kebebasan beragama di USA sangat penting, hal tersebut di karenakan mayoritas penduduk USA percaya dengan Tuhan, yaitu sebesar 76% masyarakat USA adalah oarang-orang beragama. 

Ada sekitar 3000 kelompok agama yang ada di Amerika Serikat. Kebebasan beragama yang ada di Amerika Serikat dilatar belakangi oleh konsep kenegaraan Amerika Serikat yaitu tentang kerukunan keberagaman. Maka dari itu diperlukannya suatu bentuk sistem negara yang harus mengayomi semua masyarakat Amerika. Pemisahan agama dengan negara meruakan salah satu dari uapaya pemerintah Amerika Serikat untuk menjaga pluralitas bangsa Amerika. 

Hal tersebut di karenakan rata-rata masyarakat Amerika Serikat adalah pendatang yang berasal dari bangsa lain. Maka dalam sejarahnya, pembentukan amandemen konstitusi Amerika Serikat yaitu "kongres tidak akan membuat undang-undang yang menghormati pendirian agama, atau melarang melakukan praktik agama dangan bebas".