Guru, Coblos Siapa?

Pesta demokrasi pada bulan 17  April 2019 mendatang, sudah dipenuhi warna warni opini masyarakat dan telah mengisi semua sudut forum diskusi. Mulai dari warung kopi, seminar, media televisi, lembaga pendidikan, dan tentu saja segala ragam media sosial. Tema pemilihan presiden sebagai topik diskusi juga tak lagi terbatasi usia. Dari orang tua hingga anak-anak usia Sekolah Dasar (SD) sudah mampu menyuarakan nama siapa yang dianggap lebih baik. 

Betapa ramainya ini diperbincangkan para orangtua dan keluarga mereka, ditonton bersama, dan akhirnya menancap dalam pikiran mereka. Hubungan keluarga, pertemanan, professional mengalami dinamika yang tidak sederhana. Kalau perdebatan tidak bisa terhenti di meja makan,warung kopi, dan lainnya, berlanjutlah di halaman media sosial. Fenomena ini telah terlihat sebagai sebuah kondisi wajar dan bisa jadi "seharusnya" memang demikian. 

Menjelang debat ketiga yang akan menghadirkan para caon wakil presiden akan mengusung tema pendidikan, lapangan kerja, kesehatan, dan sosial budaya. Tema yang sangat lekat dengan profesi guru.  Bukan hanya karena gaji guru yang selalu menjadi salahsatu issue yang menarik sebagai sebuah standar keberhasilan pemimpin dalam mensejahterahkan kehidupan masyarakat, tetapi tema ini sebagian besar memang menjadi bidang garap guru. Oleh karena itu, para calon wakil presiden seprtinya harus banyak menggali informasi dan pengalaman para guru.  

Pada tema pendidikan, sudah pasti tidak bisa lepas dari peran guru. Lapangan kerja juga demikian, standar kelulusan akan dianggap sangat baik, saat lembaga pendidikan mampu melahirkan siswa yang siap diterima bekerja atau siap mendapatkan penghasilan. Tema Kesehatan? Pendidikan Jasmani dan Kesehatan telah menjadi bagian dari kurikulum dan melalui Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Universitas Kedokteran, Akademi Gizi, Keperawatan, dan lainnya adalah aktivitas pendidikan. 

Begitu juga dengan tema sosial budaya, lembaga pendidikan adalah tempat berkumpulnya pribadi yang beragam dengan segala keunikan, cara pandang, dan ragam pola pikir. Forum akademis yang menjadikan segala persoalan menjadi forum ilmiah. Dan tentunya, disebut sebagai forum ilmiah seharusnya mampu menciptakan lingkungan sosial budaya yang santun dan berkemajuan.

Sebagai seorang pendidik, (guru, dosen, dan semua profesi dalam bidang pendidkan) harus memasang kode etik dan rambu-rambu diri dalam suasana riuh pemilihan umum serentak ini. Karena guru bukan politisi, tetapi guru merupakan sosok yang seharusnya mampu menjadi pribadi yang lebih bijaksana dan obyektif. Oleh karena itu, dalam menyampaikan aspirasi, opini, dan hak pilih politik, guru perlu lebih hati-hati agar tidak mencederai hakikat kehidupan berbangsa dan bernegara yang penuh kesantunan. 

Meski tidak dipungkiri beberapa kasus hukum yang menjerat para guru juga tidak bisa dikatakan sedikit. Karena sebagai sosok yang seharusnya digugu dan ditiru atau tokoh yang patut diteladani, beberapa oknum guru juga masih belum cukup mampu mengemban amanah mulia tersebut. Tetapi kasus-kasus tersebut, tidak menjadi penghalang seorang guru akan kehilangan hak pilih. Sehingga wajar jika ada pertanyaan, "Adakah para calon legislatif, atau calon presiden dan wakil presiden akan memperhitungkan suara para guru sebagai penentu kemenangan mereka?"

Jika beberapa saat lalu, ramai dibahas topik berebut suara ulama', alumi, para jenderal, santri, do'a para kiai, emak-emak, dan suara milenial, tentu berebut suara guru harusnya menjadi pilihan yang potensial. Berikut ini data jumlah tenaga kependidikan tahun pelajaran 2017/2018, menurut kelompok umur 19 tahun dan 60 tahun tiap propinsi (statistik.data.kemdikbud.go.id). Di tingkat Sekolah Dasar adalah dengan jumlah total 96.056. Tingkat Sekolah Menengah Pertama jumlah total tenaga kependidikan 116.334, tingkat Sekolah Menengah Atas jumlah total tenaga kependidikan 53.395, dan Sekolah Menengah Kejuruan sebanyak 49.224 tenaga kependidikan. Jumlah suara sebesar ini tentu tidak bisa diabaikan. 

Dengan kantong suara 315.009 suara dikurang guru Pendidikan Usia Dini, Guru Ngaji, dan guru lainnya akan sangat membantu perolehan suara masing-masing calon legislative di daerah masing-masing dan tentu saja akan cukup signifikan bagi untuk mendobrak suara pemilih calon presiden dan wakil presiden nantinya.

Dalam gegap gempita menuju Pilpres 2019, kesejahteran para guru lebih signifikan sebagai topik daripada profesionalisme "pendidik" itu sendiri. Akhirya, bisa jadi stigma yang muncul adalah profesi guru sama sekali tidak menjanjikan kehidupan layak dan sejahtera. Terlepas banyak data dari berbagai media elektronik dan media cetak yang juga dengan transparan menyebutkan kasus gaji guru yang belum tersampaikan dengan baik, saya berharap di debat ketiga nanti, para calon wakil presiden nanti akan merumuskan program dan solusi untuk pendidikan yang lebih baik untuk menghadirkan generasi terbaik Indonesia. 

Persoalan yang ada dalam proses pendidikan kita, khususnya yang bertumpu pada pendidikan karakter melalui lembaga pendidikan harus menjadi fokus pemaparan dalam debat nanti. Para calon pemimpin di Indonesia ini sudah harus menyusun langkah untuk menciptakan sistem pendidikan terbaik seperti bangsa-bangsa lainnya.