Rekonsiliasi Prabowo-Jokowi, Siapa yang Diuntungkan?

Seminggu pasca pencoblosan dalam pilpres maupun pileg 17 April lalu, nampaknya belum membuat jagat nyata maupun maya bersedia kembali tenang. Alih-alih memberikan ketenangan, para elit dalam pergulatan pilpres masih terus memperpanjang perseteruan. Baik pada kubu petahana maupun oposisi. 

Bahkan, kini pergelutan politik nasional tak hanya menjadi wahana bagi peserta pemilu yaitu partai dan kandidat yang diusung. Namun lembaga survey, KPU dan BAWASLU pun sudah ikut masuk dalam pusaran. 

Diawali dari rilis quick count dari berbagai lembaga survey yang ditayangkan dalam banyak televisi nasional. Lembaga-lembaga survey cenderung memberikan hasil yang memenangkan petahana yakni Jokowi-Ma'ruf. 

Kubu oposisi dalam hal ini Prabowo-Sandiaga menganggap bahwa hasil-hasil tersebut bertolak belakang dengan data-data yang berhasil dihimpun oleh kubu 02. Lembaga survey dan pertelevisian nasional dianggap sengaja membangun opini publik bahwa pilpres dimenangkan kubu 01. 

Prabowo sendiri dalam konferensi persnya menyampaikan bahwa pihaknya telah memenangkan pilpres dengan dominasi suara mencapai 62 persen ketimbang petahana. Kemudian menyusul deklarasi kemenangan dan sujud syukur oleh prabowo beserta badan pemenangannya (BPN) di kediaman prabowo jalan kertanegara.

Tak hanya kubu 02, kubu 01 pun beberapa saat kemudian juga melakukan deklarasi kemenangan pilpres. Meski dinyatakan menang oleh berbagai lembaga survey dalam quick count, namun calon presiden Joko Widodo meminta pendukungnya dan masyarakat pada umumnya untuk menunggu hasil resmi dari KPU. 

KPU sendiri baru bisa menyampaikan hasil resmi pada pertengahan bulan mei. Hal ini membuat publik utamanya pendukung dan simpatisan kembali menunggu dalam kebimbangan dan ketidaktenangannya.

Ketegangan Elit dan Publik

Jagat maya kian bergejolak. KPU mendapat hembusan ketidakpercayaan publik. Pendukung kubu 02 mengaku banyak menemukan kecurangan dalam pilpres tahun ini. Bahkan banyak diantara elit BPN yang menuding bahwa kecurangan dalam pelaksanaan pemilu tahun ini bersifat sistematis dan terstruktur. 

Banyak video bertebaran yang menunjukkan adanya kecurangan di berbagai daerah, dijadikan dasar bagi netizen bahwa KPU dan Bawaslu tak dapat dipercaya. Seruan bagi Jokowi maupun Prabowo untuk menunggu hasil real count KPU membuat publik terus memberikan kontrol terhadap penginputan data hasil pilpres secara nasional.