BANDUNG - Memasuki Abad ke-20 dunia mencatat banyaknya kekerasan dan konflik sosial bernuansakan keagamaan. Masyarakat Indonesia tidak melupakan konflik horisontal berkekerasan di Ambon, Maluku Utara, Poso, dan sebagainya yang dikait-kaitkan dengan basis agama. Tragedi itu mengingatkan kita kepada Eboo Patel yang memperkirakan bahwa abad kedua puluh satu akan dibentuk oleh persoalan garis keimanan, setelah lebih dari seratus tahun sebelumnya cendekiawan Afro-Amerika "Du Bois" mencatat bahwa "Masalah abad kedua puluh adalah masalah garis warna kulit". Di kedua garis itu selalu ada yang totalitarian dan toleran. Yang pertama berkecenderungan untuk mengesampingkan yang lain dan yang kedua mengajak masing-masing untuk belajar untuk hidup bersama. Jelas M. Dian Nafi dalam acara workshop Peninngkatan Kompetensi GPAI yang diadakan Direktorat Pendidikan Agama Islam Ditjen Pendis Kemenag RI di Bandung.
Sambung Dian, di sisi lain dunia sedang menyaksikan menguatnya wacana umat yang diperhadapkan kepada negara bangsa. Umat seharusnya dapat memperkaya negara bangsa, karena di dalamnya terkandung solidaritas yang didorong oleh panduan etika dan kesenasiban sebagai suatu bangsa. Pengalaman masyarakat Medinah dalam membangun Piagam Madinah sebagai rintisan negara bangsa ketika di dalam pasal 1 disebut "sesungguhnya mereka adalah umat yang satu" (innahum ummatun wahidah) padahal peserta piagam itu berasal dari beragam suku dan keyakinan. Tutur jebolan pascasarjana UNJ ini
Panduan itu, misalnya dalam pengalaman masyarakat Muslim, bersendikan kepada nilai-nilai al-adālah (keadilan), al-hurriyah (kemerdekaan), dan al-musāwah (kesetaraan). Dan sejak Abad ke-14, dengan didorong oleh Al-Muwāfaqat karya Al-Syathibi (wafat 1388), masyarakat Muslim mengenal tujuan-tujuan syari`at (al-kulliyyat al-khams), yaitu: terjaganya agama, termasuk kemerdekaan untuk beragama dan berkeyakinan; terjaganya jiwa raga, termasuk kesehatan fisik dan mental; terjaganya akal, termasuk kemerdekaan berserikat dan mengemukakan pendapat; terjaganya keturunan, termasuk hak reproduksi; dan terjaganya harta, termasuk hak atas kekayaan intelektual. Tukas guru agama Islam ini
Dalam kenyataannya terjadi perkembangan yang patut dicermati, yaitu tekanan politisasi agama menempatkan umat sebagai arena bagi beragam kepentingan dan eksperimentasi ideologi.
Dalam situasi tersebut GPAI perlu membekali diri dengan informasi tentang perkembangan mutakhir tema-tema keagamaan dan kemanusiaan. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) dapat mengambil prakarsa terkait dengan kepentingan ini. Bekal yang dimaksud adalah yang memuat 3 (tiga) komponen sekaligus, yaitu, pertama sisi normatif dari tilikan agama, kedua sisi empirik dari realitas sosial masyarakat; dan ketiga, sisi kecakapan aplikatif untuk menyelesaikan persoalan konfliktual.
Bekal tersebut sangat berguna bagi GPAI saat memasuki arena pendidikan berbasis nilai. Pendidikan semacam ini bercirikan, pertama pendidikan merupakan upaya sadar dan terencana untuk mengembangkan potensi peserta didik dengan memanfaatkan modalitas kecerdasan intelektual, emosional, dan spiritual, kedua dibangun dari kesadaran bahwa bakat yang kuat merupakan pembuka sukses, tetapi karakter yang baik akan menentukan keberlanjutan sukses itu, ketiga menyeimbangkan muatan akademik dengan pembangunan watak di dalam pelaksanaan pembelajarannya, keempat pelaksanaan pendidikan dipadukan dengan kesadaran untuk menjaga integrasi bangsa dan kejayaan negara; dan kelima pelaksanaan pembelajaran menggunakan metode dialogis yang membangkitkan motivasi untuk berbuat yang terbaik bagi kepentingan bangsa dan negara. Imbuh pria yang dilahirkan di Sragen tersebut
