Jika Presiden Jokowi tetap membentuk pasukan Komando Operasi Khusus (Koopsus) TNI maka rezim pemerintahannya tidak demokratis. Ini pemikiran yang aneh.
Memangnya Koopsus TNI bertugas mengurusi politik? Apakah ada kewenangan Koopsus TNI untuk menguasai lini kekuasaan pemerintahan? Jelas tidak ada itu semua.
Koopsus TNI lahir untuk menindak terorisme yang membahayakan pertahanan dan kedaulatan NKRI. Syaratnya: atas perintah khusus bila dianggap kesatuan elit TNI lain kewalahan menanggulangi terorisme.
Syarat selanjutnya: menggerakkan Koopsus TNI atas pertimbangan dan kajian khusus pula. Jadi bukan asal diperintahkan untuk menumpas terorisme.
Sungguh jauh kan dari urusan politik. Tak tampak juga ada celah merebut kekuasaan dan menjadikan militer mendominasi dalam aktivitas pemerintahan dengan pembentukan Koopsus TNI.
Di mana tidak demokratisnya Presiden Jokowi? Cerna baik-baik, tugas Koopsus TNI tidak berbenturan dengan pasukan elit milik 3 matra -AD, AL, AU--. Koopsus TNI tak juga mencaplok peranan pasukan elit TNI AD, AL, AU, untuk menindak terorisme.
Wong menggerakkan Koopsus TNI saja tidak sembarangan. Perlu ada pertimbangan dan kajian khusus. Berarti masih memberikan prajurit 3 matra TNI untuk beraksi.
Tidak ada tumpang tindih fungsi dan kewenangan dapat disimpulkan dengan pembentukan Koopsus TNI. Masih ada keluwesan dari pasukan elit TNI unsur 3 matra.
Semua masih demokratis ruang yang dilakukan Presiden Jokowi untuk kinerja menjaga pertahanan NKRI. Sebaiknya tidak asal 'mbacot' sebab kepalang nyinyir terhadap pemerintah.
