Wacana soal masukya militer ke jabatan sipil kembali menyeruak. Hal itu seiring dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 37 Tahun 2019 tentang Jabatan Fungsional Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Mereka menilai Perpres tersebut bisa menjadi dalih masuknya militer ke sejumlah jabatan-jabatan sipil. Namun tunggu dulu. Menurut hemat penulis, pemerintah pasti tak mungkin gegabah memasukan TNI untuk menempati pos-pos jabatan sipil.
Presiden Joko Widodo maupun Wakil Presiden Jusuf Kalla adalah sosok-sosok yang negarawan. Mereka tahu mana yang terbaik untuk bangsa dan negara. Terkait militer masuk jabatan jabatan sipil ini, berkali-kali ditegaskan bahwa hal itu masih sebatas wacana.
Lagi pula, penempatan para anggota TNI di beberapa kementerian selama ini sudah cukup maksimal. Misalnya BNPT, Kementerian Pertahanan, hingga Basarnas.
Kalau berkaca kepada pernyataan Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan ketika itu, beberapa kementerian sejatinya butuh kemampuan dan kompetensi Anggota TNI. Misalnya saja Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).
Luasnya perairan Indonesia menjadi celah bagi para pencuri kekayaan laut bangsa kita. Maka dari itu, dibutuhkan personel yang mampu menguasai medan lautan untuk melakukan pengawasan dan penguatan pertahanan.
Secara tidak langsung Luhut ingin mengatakan bahwa, kalapun nantinya keberadaan TNI dibutuhkan di kementerian, akan disesuaikan dengan porsi dan kemampuan si anggota TNI. Tidak gegabah dan asal menempatkan saja.
Kita harus percaya bahwa pemerintah berkomitmen tinggi dalam mewujudkan pemerintah yang berintegritas. Termasuk bagaimana menempatkan SDM-SDM berkualitas di pos-pos sipil. Jangan langsung menuduh bahwa ketika ada wacana militer masuk pos sipil, kita lantas berujar itu adalah bagian 'deal-deal' politik atau untuj menyenangkan militer.
