Provokasi di media sosial memang terjadi hampir di semua negara, termasuk Indonesia. Provokasi umumnya terjadi di masa tahun politik, ketika kampanye. Antar simpatisan bisa saling serang, agar calon pilihannya bisa melaju ke kursi kekuasaan. Bentuk serangannya adalah saling menebar kebencian, mencari kejelekan dan kelemahan lalu disebarluaskan, sampai menebar informasi bohong alias hoaks.
Provokasi dan hate speech ini terus menjamur, dan terjadi hampir di seluruh dunia. Di Indonesia sendiri, kepentingan yang berlindung dibelakangnya banyak sekali. Tidak hanya ada kepentingan politik di balik munculnya provokasi, tapi isu radikalisme dan intoleransi juga seringkali melatarbelakangi munculnya provokasi dan hate speech. Tujuannya tak lain dan tak bukan adalah untuk mendiskreditkan pemerintahan. Kenapa? Karena kelompok radikal masih ingin terus mengganti Pancasila menjadi khilafah. Karena itulah, mereka terus menciptakan kekacauan baru, agar pemerintah dianggap tidak bisa mengatur roda pemerintahan, dan ada pembenaran untuk memunculkan khilafah.
Konsep ini tentu tidak benar dan harus kita tolak. Untuk itulah perlu penguatan literasi bagi seluruh masyarkat. Karena provokasi akan terus muncul sampai kapanpun. Belakangan, provokasi terkait kebijakan pembatalan haji juga dimunculkan oleh pihak tertentu. Bahkan, ada juga penceramah yang juga ikut membuat suasana tidak kondusif, karena masyarakat menjadi bingung karena tidak tahu harus mendengarkan siapa. Pemerintah bilang A, tapi penceramah bilang B. Bagi masyarakat yang literasinya rendah, mereka berpotensi bisa menjadi korban provokasi yang bisa memicu terjadinya konflik juga terus mendapatkan hasutan.
Isu pembatalan haji ini tentu bukanlah keinginan pemerintah Indonesia. Bagi masyarakat yang sudah mendaftar dan tinggal berangkat, tentu akan mengalami kekecewaan. Karena tahun 2020 yang lalu, juga tidak ada pemberangkatan haji, karena Arab Saudi benar-benar ditutup bagi warga negara asing. Di tahun 2021, ini setidak hanya ada 11 negara saja yang diperbolehkan masuk ke Arab Saudi. Dari 11 negara tersebut, tidak ada nama Indonesia. Dan hingga saat ini, belum ada perubahan kebijakan dari pemerintah Arab Saudi.
Karena ada kebijakan tersebut, pemerintah Indonesia kemudian memutuskan untuk membatalkan pemberangkatan haji di 2021. Apa pertimbangannya? Selain ada kebijakan dari pemerintah Arab Saudi, perlu persiapan yang tidak sebentar. Jika sampai sekarang masih belum ada keputusan, dikhawatirkan persiapannya kurang dan Jemaah yang akan dirugikan. Pertimabangan berikutnya adalah tentu masih dalam masa pandemi covid-19. Meski sudah divaksin dan salah satu syarat masuk Arab Saudi juga adalah sudah divaksin, tapi potensi terpaparnya covid masih terbuka. Jika harus menjalani isolasi di negara lain, dikhawatirkan akan membuat agen perjalanan dan Jemaah yang kebingungan.
Atas beberapa pertimbangan itulah, pemerintah memutuskan untuk tidak memberangkatkan. Dan pemerintah juga memperbolehkan bagi Jemaah yang ingin mengambil uangnya, tanpa harus kehilangan daftar tunggu yang telah didapatkan. Persoalannya, ada saja pihak-pihak yang mempolitisir isu ini, sehingga informasinya menjadi simpang siur. Ingat, setiap negara termasuk Indonesia, perlu ada upaya untuk mengendalikan penyebaran covid-19. Tidak hanya dikendalikan, kalau bisa dikurangi sampai benar-benar menghilang. Pemerintah punya kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, untuk kepentingan masyarakat luas. Mari tetap kedepankan protokol kesehatan, agar kita semua bisa terhindar dari paparan covid-19. Salam literasi.
