Ada anggapan bahwa agama dengan politik adalah dua unsur yang harus dipisahkan. Karena menyatunya agama dalam kehidupan politik akan mengakibatkan upaya-upaya penjualan ayat-ayat untuk kepentingan pribadi, ada kecenderungan agama menjadi kedok dan lain sebagainya.
Agama adalah Way of Life. Pandangan hidup manusia, Falsafah dan ideologi yang harus senantiasa ditanamkan dalam hati setiap orang. Yang namanya Way of Life tentu saja harus selalu mewarnai setiap langkah seseorang. Kehidupan beragama tidak hanya sebatas ibadah ritual, Hubungan
manusia dengan Tuhannya, Shalat, puasa, kebaktian, semedi, bertapa, tetapi lebih dari itu. Kehidupan beragama seseorang harus ada sejak dia bangun sampai tidur kembali. Pengamalan keberagamaan seseorang tidak hanya sebatas di Masjid, Gereja, Pura atau Sinagog, tetapi lebih dari itu, masuk kamar mandi, tidur, sampai berhubungan suami isteri sekalipun harus dilandasi dengan nuansa keberagamaan. Dalam arti ada aturan-aturan tertentu yang harus dijalankan. Agama di sini bisa diartikan Ajaran agama, Norma, Etika, Adat Istiadat, dan lain sebagainya yang merupakan pandangan hidup seseorang.
Bukan hal yang mudah ketika kita berusaha membawa nilai-nilai ke semua unsur kehidupan, apalagi jika kita memproklamirkan (bukan mengklaim) sebagai golongan penyeru kebaikan. Bukan hal yang mudah membawa status mulia, seperti Ustad, Kiai, Pendeta, Guru, Santri, Mahasiswa Universitas yang berbasis agama. Karena seribu kali berbuat baik, itu hal yang lumrah karena memang itu lahannya. Tetapi ketika sekali terjerumus kedalam perbuatan negatif, sekecil apapun, maka dampaknya akan luar biasa sekali. Bukan saja dirinya akan diperolok-olok, tetapi nilai yang berdiri di belakangnya juga akan terbawa ikut serta. Seolah Agama ikut berperan dalam kejahatan itu, seolah Partai ikut menyumbang terhadap perilaku negatif politisinya, seolah Guru itu mengajarkan apa yang sering dilakukannya. Berat...
Tapi seberat apapun jika kita sudah berideologi bahwa agama (nilai) harus dibawa kemanapun kita pergi, mau tidak mau harus dijalani dan itu sebagai kontrol terhadap sepak terjang kita, sebagai cermin dalam setiap tindak tanduk kita, apakah yang kita lakukan salah atau benar, menjadi cambuk ketika kita berbuat salah dan menjadi penyemangat ketika apa yang kita lakukan diyakini kebenarannya.
Termasuk dalam hal berpolitik. Dalam berpolitik kita harus membawa agama, dalam berusaha dan berbisnis kita juga harus membawa agama, agar apa yang kita usahakan tidak kebablasan. Ada kontrol dan ini fungsi utama. Tidak ada manipulasi, tidak ada mark up, tidak ada unsur penipuan, tidak ada barang dagangan yang tidak layak. Itu dalam berbisnis.
Ketika kita membawa agama ke ranah politik, maka si pelaku harus berprinsip bahwa politik dan agama harus sejalan. Bukan agama yang mengikuti kemauan politik (dan ini yang dikatakan berkedok agama. Yang dikategorikan berkedok atau menjual ayat adalah ketika agama bukan sebagai asasnya, tetapi ketika pemilu dia berdalil tentang agama, atau mencari fatwa dari para alim ulama sebagai pembenaran dari sikapnya yang sebenarnya salah), tapi politiklah yang harus sesuai dengan agama. Contohnya, bagaimana seorang pemimpin tidak berlaku sewenang-wenang, bagaimana seorang wakil rakyat menyampaikan amanah rakyatnya, bagaimana seorang politisi tidak memanipulasi anggaran dengan kedok tender dan studi banding keluar negeri, bagaimana wakil rakyat mempunyai kepekaan sosial terhadap masyarakat disekelingnya. Dan bagi saya, terlepas politisi itu berasal dari partai agamis, nasionalis, komunis atau lainnya, ketika berbuat salah ya tetap salah. Ketika kita mau obyektif, tingkat kesalahan yang dilakukan harus mendapat ganjaran yang setimpal pula. Tidak melakukan penghukuman yang berlebih kepada politisi berbasis agama sementara yang berbasis non agama, itu dianggap hal yang biasa. Korupsi ya korupsi, mencuri ya mencuri. Titik.
Seringkali kita terjebak kedalam penghujatan kepada nilai-nilai agama itu sendiri ketika sang Politisi melakukan sebuah kesalahan. Apakah itu karena poligaminya, karena berjenggotnya, karena baju kokonya. Tidak ada yang salah dengan semua itu. Kalaupun mau menyalahkan, ya salahkan si pelakunya tanpa ada embel-embel dibelakangnya. Resiko ketika sebuah nilai dibawa ke area publik.
Apakah benar, sistem yang memisahkan agama dan politik lebih baik daripada sistem yang menyatukan agama dan politik? Belum tentu juga. Terus bagaimana sistem yang di luar negeri, sistem yang sekuler ternyata lebih baik dan lebih maju daripada sistem yang katanya sistem agamis? Kata siapa? Sistem boleh sekuler, tetapi personalnya, mereka membawa nilai, membawa agama kedalam dadanya, ke dalam hatinya untuk diaplikasikan di ranah publik, politik, bisnis, sosial, budaya dan sebagainya. Sementara sistem, negara, partai, institusi keagamaan yang kelihatannya tidak lebih baik, itu karena personalnya mengabaikan nilai-nilai dalam kehidupannya. Tidak menjadikan nilai sebagai cermin, sebagai cambuk, sebagai kontrol terhadap sepak terjangnya. Oleh karena itu saya berani mengatakan, bahwa walaupun seorang politisi itu berasal dari partai berbasis agama, tetapi ketika kehidupan politiknya dipenuhi dengan intrik, manipulasi, penipuan, mark up, maka dia sama saja dengan orang yang tidak beragama. Karena Agama tidak lagi dijadikan sebagai Way Of Life bagi dirinya ....
Jadi ketika Agama sudah menjadi ideologi yang mendarah daging, tidak ada lagi istilah berkedok agama atau Politik itu kotor ...
