Kabupaten Siak secara historis adalah sebuah Kerajaan Melayu Islam yang pernah termasyur sampai ke Melaka dan Johor. Adat dan budayanya bersendikan syariat Islam yang disebut adat bersendi syarak, dan syarak bersendikan kitabullah.
Setelah Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, kerajaan Siak dengan Sultan terakhir adalah Sultan Syarif Kasim II, menyatakan kerajaannya bergabung dengan Republik Indonesia. Dari proses yang banyak terjadi dalam Kerajaan Siak menghasilkan berbagai adat dan kebudayaan. Agar warisan ini tetap mengakar dimasyarakat Siak perlu diperkuat dengan payung hukum agar adat dan budaya tidak hilang dengan kemajuan zaman seperti saat ini.
Lahirnya Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa  telah mengukir perubahan secara signifikan terhadap status desa,  penyelenggaraan pemerintahan dan arah pembagunan desa.
Sudah tiga tahun implementasi UU Desa ini berjalan tentu banyak hal yang sudah dihasilkan sehingga menjadikan desa sebagai fokus utama pembangunan. Desa bukan hanya menjalankan kewenangan atau perpanjangan tangan dari pemerintahan daerah namun desa memiliki kewenangan yang luas sehingga menempatkan desa sebagai subyek pembangunan. Tentu, subtansi yang berbeda dengan undang undang sebelumnya.
Pertamaadalah, terbuka ruang untuk eksistensi desa dan desa adat. Di dalam UU Desa, dimana sebutan untuk desa dapat dirubah, namun tetap disesuaikan dengan kondisi wilayah masing-masing. Di Kabupaten Siak yang terdiri dari 122 desa, Â penamaan desa menjadi Kampung kini telah ditetapkan oleh Pemkab melalui Perda Nomor 1 tahun 2015 termasuk penamaan Kepala Desa juga berubah nama jadi Penghulu.
Selain itu, Â upaya melestarikan warisan budaya dan sejarah untuk 8 desa di Kabupaten Siak ditetapkan menjadi kampung adat, diantaranya, Kampung Adat Lubuk Jering (Kecamatan Sungai Mandau), Kampung Adat Kampung Tengah (Kecamatan Mempura), Kampung Adat Kuala Gasib (Kecamatan Koto Gasib), Kampung Adat Akit Penyengat (Kecamatan Sungai Apit), Kampung Adat Sakai Minas (Kecamatan Minas), Kampung Adat Sakai Mandi Angin (Kecamatan Minas), Kampung Adat Sakai Bekalar (Kecamatan Kandis) dan Kampung Adat Sakai Libo Jaya (Kecamatan Kandis).
Inilah bukti konkret implementasi UU Desa dalam rangka pengakuan desa sebagai warisan budaya dan sejarah, apalagi secara historisnya Siak merupakan pusat budaya melayu di propinsi Riau
Kedua, Pemilihan Kepala Desa dilaksanakan secara serentak untuk satu kabupaten dan Kepala Desa bisa mencalonkan kembali sampai 3 kali masa jabatan 18 Tahun, seperti Pemilihan Kepala Desa atau Penghulu serentak yang diikuti 34 desa/kampung dari 13 kecamatan  di Kabupaten Siak pada tanggal 18 Oktober 2017 lalu dengan partisipasi calon dan pemilih yang cukup tinggi misalkan ada salah satu desa yang bakal calon sebanyak 7 orang, namun setelah lolos tes calon menjadi 5 orang. Ini membuktikan bahwa UU Desa memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk berperan aktif dalam menetukan arah pembangunan melalui pesta demokrasi ditingkat desa.
Sejak dikucurkan Dana Desa tahun 2015 sebesar Rp 20,76 triliun oleh Pemerintah Pusat, di kabupaten Siak provinsi Riau mendapatkan alokasi sebesar Rp 34,37 M. Setiap desa telah mendapatkan Dana Desa diantara 360 - 390 juta.
Tahun 2016 Dana Desa dinaikkan jumlahnya menjadi Rp 46,98 triliun, atau dua kali lipat lebih besar dibanding tahun 2015, besarnya Dana Desa yang di kucurkan memberikan dampak untuk alokasi di setiap kabupaten. Di kabupaten Siak tahun 2016 telah mendapat Dana Desa sebesar Rp 77,10 M dan setiap desa mendapatkan sebesar 590 - 684 juta.