Mohon tunggu...
Habib burrohman
Habib burrohman Mohon Tunggu... Penulis - teman yang asyik, suka ngopi, menulis dan diskusi

yakin usaha sampai

Selanjutnya

Tutup

Humaniora

Antara Covid-19 dan Himbauan Pemerintah yang Sama-sama Menghantarkan pada Pintu Gerbang "Kematian"

30 Maret 2020   13:55 Diperbarui: 30 Maret 2020   14:47 249
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Humaniora. Sumber ilustrasi: PEXELS/San Fermin Pamplona

sekedar kritik untuk pemerintahan kota/daerah dan pemerintah pusat. saya rasa perlu di pertimbangkan matang-matang dampak virus corona ini, terutama perihal kebijakan pemerintah di beberapa daerah yang menghimbau agar para perantau tidak mudik ke kampung halamannya demi mencegah penyebaran virus, hal ini baik dan saya pun mendukung penuh kebijakan dan himbauan ini.

saya ambil contoh salah satu kota yang memberi himbauan seperti di atas adalah kabupaten cilacap yang langsung disampaikan oleh bupati kabupaten Cilacap bapak Tatto suwarto pamuji pada laman fanspagesnya hal ini dilakukan atas pertimbangan untuk memutus mata rantai penyebaran virus corona, himbauan ini juga di lakukan agar selaras dengan anjuran dari gubernur jawa tengah bapak Ganjar Pranowo.

namun mari coba kita analisa himbauan ini tentunya dengan adem yaah.... :)

Dalam hal ini perihal kebijakan atau himbauan yang di berikan pemerintah kabupaten yang mencoba selaras dengan pemprov yaitu perihal kebijakan dan himbauan *untuk tidak mudik bagi perantau* kecuali yang kepepet.........haha

Saya sangat mendukung penuh himbauan dan kebijakan ini dan saya juga mengikuti himbauan ini dan insya Allah tidak mudik...
Karena saya yakin seperti kata presiden ghana
"Pemerintah mungkin bisa menghidupkan kembali kota dan perekonomian tapi tidak untuk menghidupkan kembali orang mati"

Namun dalam hal kebijakan ini ada beberapa point yang menurut saya kurang sistematis dan efektif.

seperti halnya Jika memang ingin serius perihal himbauan maka pertegas terkadang himbauan ini seperti larangan, saya pribadi bingung dilarang atau sekedar pulang aja nanti periksa kesehatan dan karanitana 14 hari (seperti halnya anjuran di kabupaten cilacap).

kebijakan ini perlu di edukasi kepada seluruh masyarakat bisa melalui perangkat desa untuk menyampaikan kepada seluruh masyarakat perihal himbauan ini secara serius (paten dilarang/pulang saja nanti di tes kesehatan di kampung)

Karena hawatir Bisa saja   pulang tanpa cek kesahatan.

Bisaa saja looohhh walau sudah ada upaya aparatur desa yg sudah menghimbau untuk wajib lapor.

kemudian  Jika serius dengan kebijakan yg menggunakan diksi pemelihan kata * himbauan * Saya rasa perlu adanya niat yang baik pemerintah untuk memikirkan "nasib perantau yg rela untuk tidak mudik, padahal kerjaan sudah tidak ada, penghasilan tidak ada, dan mungkin untuk makan dan tempat tinggal sudah mulai susah dan tidak ada"

lalu piyee nasibe?

Kalo saya perantau yang enak,saya merantau untuk kuliah dan tinggal di rumah saudara, makan dll terjamin.

lalu saudara seperngapakan saya yg lain piye? yang kuli? yang kerja kasar lainnya? fakta di lapanga banyak para perantau yang berkeluh kesah di akun sosial medianya di mulai dari yang bingung sudah otw pulang tapi di cegat di tengah jalan dan disuruh balik lagi sampai yang mengeluh kerjaan distop kita mau tidur dan makan bagaiaman jika masih dikota saja!

miris kondisi ini memang!
Baik bagi yang di kampung dan perantau yang stay dan juga yang mudik,
Segala kemungkinan terburuk perlu kita pikirkan.

Saran saya mungkin pemerintah telah memiliki data perantau asal "cilacap" atau kota lainnya yang tersebar di setiap kota.

Apa bila bisa menyediakan posko di setiap kota untuk warga cilacap dengan di beri subsidi makanan dan cek kesehatan baik tuhh
Perihal anggaran dana saya rasa pemerintah lebih tau entah dari apbd, kerjasama antara pemkab dan pemprov atau anggaran darurat lainnya atau mungkin bisa dengan ide kreatif lainnya agar tidak terlantar nasib perantau.

Saya rasa lebih adil karena setiap warga negara punya hak yg sama. itu jelas termaktub dalam UUD kita.
Dan itu berarti segala kebijakan yang keluar harus adil  pada setiap element masyarakat dalam konteks ini kan ?

Covid 19 udah bikin panik masyarakat,
psikis mulai gak stabil, di tambah himbauan yang kurang efektif nambah bikin eror endas nantinya.

pro dan kontra akan selalu ada yang terpenting bagaimana menyikapi setiap situasi dan yang lebih penting adalah memutus mata rantai penyebaran covid 19 dengan cara yang tepat.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Humaniora Selengkapnya
Lihat Humaniora Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun