Solusi PPDB Sistem Zonanisasi, Jadikan Semua Sekolah Menjadi Favorit Terlebih Dahulu

PPDB (Penerimaan Peserta Didik Baru) sistem Zonanisasi mulai diberlakukan tahun ajaran baru ini di seluruh Indonesia. Kita harus mengakui bahwa di dalam pelaksanannya masih sangat jauh dari apa yang diharapkan, kalau tidak mau dibilang amburadul. 

Tidak usah jauh-jauh melihat, di DKI Jakarta dengan segala fasilitas penunjang yang ada dan yang menjadi tolak ukur pendidikan saja masih belum dikatakan baik dalam penerapannya.

Ide sederhana dari sistem zonanisasi adalah pemerataan pendidikan, di mana salah satu tujuan besarnya adalah penghilangan sekolah-sekolah favorit. Karena dirasa dengan adanya sekolah favorit maka banyak sekolah-sekolah lain menjadi tidak dilirik atau malah kekurangan siswa. Dengan sistem zonanisasi ini diharapkan pemerataan siswa. Jadi di manapun di Indonesia yang namanya sekolah negeri itu sama kualitasnya.

Namun pada hakekatnya masih banyak hal yang menjadi perhatian dalam penerapan sistem ini. Pemerintah yang membuat kebijakan tampaknya masih bingung sendiri dengan aturan yang dibuat. Mari kita tinjau satu demi satu dengan pemikiran yang jernih juga hati yang bersih.

Letak sekolah baik yang tidak merata

Hal ini yang menjadi pokok permasalahan terbesar sebenarnya. Untuk menerapkan sistem ini hal yang paling utama adalah keberadaan sekolah itu sendiri. Bagaimana jika sekolah yang baik hanya ada di tengah kota atau di pusat keramaian (karena selama ini sekolah tersebutlah yang mendapat perhatian dan dianggap favorit). Di tempat kami bahkan letak 2 sekolah SDN dan SMPN yang selama ini dianggap favorit letaknya berdekatan tidak (sampai 100 meter).

Nah bagaimana dengan anak-anak yang jauh dari kedua sekolah tersebut? Bukannya arah pengembangan kota dan penduduk selalu ke daerah pinggiran bukannya di pusat kota? Sedangkan pemerintah belum bisa menyediakan sekolah yang setara baik fasilitas fisik dan gurunya? Bahkan ada sekolah dasar negeri yang letaknya tepat di pinggir sungai. Bagaimana orang tua tidak kuatir memasukkan anaknya ke sana?

Hak anak yang rajin dan pintar untuk mendapatkan fasilitas terbaik

Ada berita di sebuah surat kabar ketika seorang anak yang sangat berprestasi pada akhirnya membakar semua piagam yang dia miliki karena tidak bisa masuk sekolah favorit yang sudah diidamkan sejak dia masuk sekolah. Betapa mirisnya hal tersebut. Bisa saja dia masuk sekolah di dekat rumahnya. Tetapi pastinya dia sudah bisa mngukur bahwa dirinya tidak bisa berkembang maksimal.

Contoh anak yang dari SMA di daerah rangking 1 terus dengan segudang prestasi. Pada saat masuk univ dia tidak bisa mendaftar ke UI atau ITB hanya karena zonanisasi. Mungkin begitu pemikiran anak tersebut. Adalah suatu penghargaan apabila ada anak yang di atas rata-rata mendapatkan fasilitas yang baik. Jangan dipaksakan harus mengikuti sistem, terlebih sistem tersebut baru uji coba.

Sebaran penduduk tidak merata karena perubahan tata ruang daerah

Boleh dibilang letak sekolah sekolah favorit berada di pusat kota. Padahal saat ini arah perkembangan hunian berada di pinggir kota. MUngkin 10- 20 tahun yang lalu saat sekolah itu berdiri di sekelilingnya maih banyak penduduk dan perumahan. 

Tetapi perubahan jaman menjadikan daerah tersebut menjadi daerah bisnis dan pertokoan. Hal ini juga yang harus dintisipasi dengan perlakuan zonanisasi ini.

Solusi: Jadikan semua sekolah favorit

Mungkin tujuan akhir dari sistem ini adalah menjadikan semua sekolah favorit atau kalau diperhalus semua sekolah mempunyai mutu yang sama, mutu yang baik tentunya. Itulah yang ideal. Tetapi sekali lagi, janganlah hal itu dimulai dari para siswa. Kasihan mereka. Tetapi mulailah dari pemerintah. 

Bangunlah sekolah-sekolah negeri baru di luar sekolah favorit yang ada dengan standar dan kualitas yang baik. Buat sistem rolling guru-guru yang dianggap terbaik untuk mendidik dan mengajar di sekolah-sekolah yang selama ini bukan favorit.  Intinya adalah pemerintah wajib menyediakan sarana dan prarana terlebih dahulu baru bicara pemerataan.

Bukan perkara mudah juga meningkatkan sarana dan prasana pendidikan, butuh dana yang tidak sedikit, jadi, bagaimana solusinya? Sebenarnya pemerintah sendiri dulu sudah memiliki sistem, bisa kembali pergunakan sistem Rayon.

Dalam sistem ini beberapa sekolah yang secara kualitas baik, digolongkan menjadi satu. Baik dari cara penerimaan maupun standar kelulusan serta sistem ujiannya. Nanti akan didapat mungkin ada beberapa kelompok. Anggap yang paling baik itu Rayon A mungkin isinya sekarang adalah sekolah favorit semua. Rayon B di bawahnya sedikit dan seterusnya.

Para murid dan orang tua tentunya harus tahu bahwa konsekuensi masuk ke rayon A. Misalnya nilai UN nya harus sekian, nanti nilai kelulusan harus sekian, kalau tidak bisa ya tidak perlu memkasakan diri. Dengan begitu para orang tua bisa mengukur kemampuan anaknya. 

Adakan evaluasi kalau 1 tahun tidak bisa mengikuti pelajar di Rayon A. maka anak tersebut harus pindah sekolah yang ada di Rayon B, bila perlu adakan denda. Sehingga pada saat pendaftaran orang tua dan anak sudah tahu konsekuensi logisnya mendafatar di sekolah-sekolah yang ada di Rayon A.

Tugas pemerintah adalah menaikkan mutu sekolah sekolah di bawah Rayon A. Apabila sekolah di Rayon Rayon B mau Rayon A. Maka perbaiki sedikit demi sedikit fasilitas yang ada di Rayon B guna mengejar ketinggalan yang ada. Hal ini lebih masuk akal ketika perbaikan tersebut berkesinambungan tanpa harus mengorbankan anak didik.

Terakhir sebagai orang tua yang mempunyai anak masih sekolah dasar. Kalau boleh usul ke pemerintah sebaiknya sistem zonanisasi ditinjau ulang untuk saat ini. Idenya baik sekali tapi dalam implementasi masih butuh waktu yang panjang untuk persiapan.

Banyak daerah daerah yang sangat-sangat tidak siap akan hal ini. Janganlah suatu sistem seperti dipaksakan kepada anak didik. Ibarat ada peraturan setiap anak didik harus naik angkutan umum. Padahal bus yang layak tersedia cuma 2 bus yang baik. Selebihnya harus harus pakai sekelas mikrolet atau metromini yang pengap dan panas.

Sediakan dulu fasilitasnya yang mumpuni, dari segi fisik sekolah terutama juga kualitas gurunya. Tidak susah mendata sekolah-sekolah karena di setiap kabupaten sudah ada dinas pendidikan. Nanti pada saat ketersediaan sekolah yang baik sudah 80 persen dari sekolah yang ada baru nanti kita bicara lagi sistem zonanisasi.