Sumber dari foto dari: https://www.jawapos.com/surabaya/14/12/2020/coblosan-ulang-di-tps-046-kedurus-dpt-452-yang-mencoblos-hanya-131/
Baru saja saya didatangi tim sukses dari salah satu Paslon Pilkada. Orang tersebut memberi amplop, namun saya menolaknya, lalu saya berikan ke anak kecil yang belum mempunyai hak pilih dalam pemilu. Saya menolak pemberian amplop itu karena saya anggap sebagai money politik. “Lu ambil uangnya, timbal baliknya lu harus coblos calonya”
Siapa yang ngasih uang itu ? Tentu saja dari para cukong yang membekingi pilkada dan hampir seluruh pilkada lainya di Indonesia. Dalam kotestasi Pemilukada, sang calon bupati tidak sepenuhnya menggunakan uang pribadi. Namun ada suntikan dana dari para cukong yang mensponsori biaya kampanye, perekrutan timses, hingga membiayai lembaga survei demi mendongkrak popularitas sang Paslon yang secara metodologis, sebetulnya abal-abal.
Ketika Paslon yang didanai cukong menang, maka cukong tersebut meminta timbal balik berupa proyek. Beragam proyek-proyek yang menggunakan dana APBD nantinya akan digarap oleh perusahaan dari cukong cukong yang mendanai sang Paslon selama pilkada.
Money politik dan paktik percukongan dalam kontes pilkada dan pilkada lainya di seluruh Indonesia sangat berbahaya. Praktik ini nantinya bisa menimbulkan korupsi bagi kepala daerah yang terpilih. Bupati jadi lebih berpihak pada cukong. Kita sudah sering melihat beragam berita dimana bupati sering ditangkap oleh KPK karena terlibat suap atau menerima gratifikasi dengan kontraktor suasta yang selama pilkada telah membiayai ongkos pilkadanya.
Akibatnya pembangunan di daerah bersifat eksklusifisme. Pembangunan daerah tersebut hanya menguntungkan segelintir orang tertentu saja. Bukan pembangunan yang dirasakan oleh semua masyarakat publik.
Dalam ajang Pemilukada, terus terang saya agak kurang minat datang ke TPS. Skeptisme saya tumbuh karena lebih dari 80 persen (Sumber dari Mahfud MD) mengatakan bahwa calon kepala daerah di Indonesia lebih banyak dibiyai cukong. Calon kepala daerah yang terpilih dengan biaya para cukong sangat berbahaya bagi demokrasi.
Sebagai warga negara yang memiliki kedaulatan penuh atas hak bersuara, tentu saya sangat berharap lembaga pemilu mampu memberantas money politik. Atau melarang adanya praktik percukongan. Jika bupati tidak bisa mendanai biayai kampanye murni pakai uang sendiri, Lembaga Pemilu harus berani menyetopnya.
Seorang calon kepala daerah harus dipilih dan dilihat dari integritasnya, kapasitas keilmuwan dalam memimpin, kemampuan berlogika, komitmen memperkuat demokrasi, dan kemapuan memberdayakan masyarakat. Bukan dipilih karena baking uang dari para cukong.Bagi yang golput dan memilih datang ke TPS silahkan, itu hak kalian masing-masing. Yang penting tetap rukun. Dalam hal ini peran filsafat sangat ditentukan karena politik memerlukan kemampuan memikirkan masalah secara mendalam untuk menentukan solusinya.
Dalam hal ini peran filsafat sangat ditentukan karena politik memerlukan kemampuan memikirkan masalah secara mendalam untuk menentukan solusi dari permasalahan. Filsafat sendiri adalah seluruh aktifitas untuk berfikir secara mendalam tentang pertanyaan-pertanyaan besar dalam hidup manusia. (untuk apa akita hidup? Apakah Tuhan itu ada? Bagaimana kita dalam bermasyarakat? Bagaimana agar kita bisa menjadi manusia yang baik?) dan pertanyaan itu semua akan bisa dijawab secara rasional, kritis, dan sistematis melalui Filsafat.
Melalui filsafat mereka yang mempelajarinya akan mempunyai beberapa keterampilan antara lain: mampu berfikir secara logis dalam menangani masalah-masalah kehidupan, mampu membentuk argumen secara lisan dan non lisan secara sistematis, dan mereka akan dilatih menjadi manusia yang mampu berfikir luas, mendalam, kritis, rasional, dan komunikatif.
