KORUPSI e-KTP, SALAH SIAPA?
Guslin Al-Fikrah (Aktivis Gema Pembebasan Kota Kendari)
Korupsi di negeri ini sudah menjadi virus yang dapat menyebar dimanapun dan kapanpun. Bahkan virus tersebut sudah menginveksi banyak lini dalam sistem pemerintahan kita. Mulai dari korupsi sapi sampai korupsi dana haji.
Parahnya kali ini korupsinya tidak dilakukan sendiri, tetapi secara berjama’ah. Jakarta kompas menyebutkan ada puluhan Komisi II DPR menerima fee dari uang yang dianggaran dalam proyek e-KTP.Â
Megaproyek e-KTP mulanya direncanakan senilai Rp 6,9 triliun. Kemendagri menyiapkan anggaran sebesar Rp 6 triliun pada 2010 untuk proyek yang direncanakanrampung pada 2012 ini. Setelah ditenderkan, anggaran e-KTP menjadi Rp 5,9 triliun. Ada 5 korporasi yang menjadi pemenang tender dalam proyek ini. (detik.news.com)
Dalam proses tender ini 41% dari dana e-KTP dibagi-bagi dan 51% sisanya digunakan untuk menjalankan proyek.
Mantan Direktur Pengelola Informasi Administrasi Kependudukan, Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Sugiharto mendapatkan uang sejumlah 3.473.830 dollar AS, dan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Irman memperkaya diri sebesar Rp 2.371.250.000, 877.700 dollar AS, dan 6.000 dollar Singapura. (kompas.com)
Atas kasus ini negara ditaksir mengalami kerugian sebesar Rp 2,3 triliun. Dari angka tersebut, sebanyak Rp 250 miliar dikembalikan kepada negara oleh 5 korporasi, 1 konsorsium, dan 14 orang. (detik.news.com)
Salah Siapa?
Kasus korupsi sering terjadi sealain ketidakseriusan pemerintah menangani kasus korupsi, juga dikarenakan pemerintah hanya sibuk menyelamatkan kekuasaan masing-masing daripada memplototi kasus seperti ini. Â
Selain pemerintah, korupsi yang terulang juga dikarekan sistem demokrasi memiliki pondasi yang sangat lemah sehingga melahirkan peraturan-peraturan yang lemah pula, dan pada dasarnya sistem demokrasilah yang mendidik para penguasa menjadi koruptor.
