Sholahuddin Mz
Sholahuddin Mz karyawan swasta

Laki-laki pencari Tuhan. Lahir di Boyolali, Jateng. Saya hanya seorang "mualaf" yang tak pernah lelah belajar mengenai kehidupan. Mencintai kebenaran, tapi membenci semua bentuk pembenaran. Bekerja di sebuah penerbitan pers di Solo. "Hidup harus berpihak pada kebenaran" menjadi prinsip hidup saya.

Selanjutnya

Tutup

Hukum Artikel Utama

UU Pers, "Lex Specialis" Setengah Hati

9 Januari 2019   12:04 Diperbarui: 11 Januari 2019   02:12 776 4 2
UU Pers, "Lex Specialis" Setengah Hati
merdeka.com/luthfi rahman

Langkah Rektor Universitas Negeri Semarang (Unnes) Fathur Rokhman yang melaporkan jurnalis serat.id Zakki Amali ke polisi kembali memantik perdebatan mengenai penyelesaian masalah pemberitaan, khususnya oleh mereka yang merasa dirugikan oleh pers.

Fathur Rokhma menempuh jalur pidana karena tidak terima terhadap laporan investigasi  Zakki di serat.id yang membahas dugaan sang rektor melakukan plagiasi (penjiplakan) karya ilmiah.

Kalangan jurnalis mendesak agar perselisihan yang terkait produk jurnalistik harus diselesaikan melalui mekanisme di Undang-undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers, tidak melalui jalur pidana.

Kubu rektor berkukuh artikel karya Zakki Amali bukan produk jurnalistik karena serat.id hanya dianggap sebagai blog atau media sosial, bukan media yang terverifikasi Dewan Pers.

Sang Rektor menganggap wajar saja menempuh jalur pidana dengan tuduhan Zakki Amali melanggar pasal 27 ayat 3 UU No 11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal itu berbunyi "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi dan /atau dokumen elektronik yang dimiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik". Dia merasa jadi korban, tercemarkan nama baiknya.  

Secara prinsip saya sependapat semua sengketa, perselisihan yang terkait dengan pemberitaan harus diurai sesuai mekanisme UU Pers, misalnya dengan hak jawab, hak koreksi atau penyelesaian via Dewan Pers.

Namun ada hal yang harus dipahami, tidak ada kaidah yang mengharuskan orang yang merasa dirugikan oleh pers harus menempuh melalui UU Pers. Tidak ada keharusan pula kepolisian menggunakan jalur UU Pers.

UU Pers Khusus

Bagaimanaun tuntutan agar setiap sengket pers diselesaikan melalui mekanisme UU Pers secara otomatis mendudukkan UU No 40/1999 ini sebagai lex specialis atau UU yang berlaku khusus.

Dengan aturan hukum khusus itu maka pelanggaran pidana terkait tugas jurnalistik bisa diselesaikan melalui UU tersebut. Persoalannya sejak awal UU ini tidak dirancang untuk menjadi lex specialis. Tidak aturan khusus soal itu.

Karena itu bila terjadi sengketa terkait pemberitaan masyarakat atau pihak yang dirugikan bisa menggunakan UU lain, seperti KUHP maupun UU ITE.  Dalam UU pers tidak mengatur, misalnya, kasus pencemaan nama baik, berita palsu, dan sebagainya. 

Di UU tentang Pers tidak mengatur persoalan yang terkait delik pers seperti di KUHP maupun UU ITE. UU Pers lebih banyak mengatur soal kehidupan pers secara umum.

Di UU itu hanya ada satu pasal yang ada ancaman hukuman, dalam hal ini pidana, yakni BAB VIII tentang Ketentuan Pidana. Pasal itu menyangkut ancaman tindakan orang yang menghalang-halangi wartawan yang tengah menjalankan tugas jurnalistik, serta sanksi hukum bagi perusahaan yang terkait pemberitaan dan opini yang melanggar norma-norma agama, rasa kesusilaan dan asas praduga tak bersalah, serta pers yang tidak melayani hak jawab serta larangan memuat iklan yang melanggaran ketentuan.

Kemudian perusahaan pers yang melanggaran ketentuan pendirian badan hukum serta tidak transparan dalam mencantumkan alamat, pengelola secara terbuka melalui media yang bersangkutan serta percetakan bagi penerbitan pers. 

UU Pers ini tidak memadai sebagai lex specialis. Menurut Sirikit Syah (2011), perlunya UU Pers dalam kasus sengketa media (media disputes), bukannya KUHP karena UU Pers dianggap lex specialis sebagai pernyataan itu dianggap tidak jujur kepada masyarakat.

Menurut dia, ada satu syarat aturan hukum dianggap khusus hanya bila ada pasal yang sama di dua aturan yang berbeda  (lex specialis dan lex generalis).

Sementara aturan tentang pencemaran tidak diatur dalam UU Pers, maka desakan agar kasus-kasus pencemaran nama baik, dst tidak dapat diselesaikan melalui UU ini. Publik atau objek berita bisa dirugikan karena tidak terakomodasi dalam UU itu.

Selama ini hanya ada nota kesepakatan antara Dewan Pers dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia agar setiap sengketa terkait pemberitaan diselesaikan melalui mekanisme UU Pers lebih dulu. MoU tersebut adalah No : 2/DP/MoU/II/2017 dan No : B/15/II/2017 tentang Koordinasi Dalam Perlindungan Kemerdekaan Pers dan Penegakan Hukum Terkait Penyalahgunaan Profesi Wartawan. 

MoU

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2