Demo buruh selamanya hanya ditujukan kepada para pengusaha. Intinya mereka menuntut kenaikan upah dari para pengusaha. Pengusaha sebenarnya juga dalam posisi sulit. Kenaikan upah yang diminta buruh otomatis menaikkan cost atau menaikkan komponen biaya. Jalan satu-satunya untuk mengatasi itu tentunya menaikkan harga produk. Tapi itu tak selamanya memungkinkan, karena konsumen akan lari atau daya beli masyarakat masih rendah.
Namun, buruh harus ingat bahwa komponen biaya perusahaan pun banyak terserap untuk membayar berbagai pungutan liar maupun setengah liar kepada kalangan birokrasi. Selain itu tak efisiennya distribusi barang akibat buruknya infrastruktur.
Nah, disini jelas, bahwa segala urusan hal legal formal, pengusaha seringkali harus menyediakan sejumlah dana besar agar urusannya lancar dan tak dipersulit birokrasi (isinya PNS). Hampir semua pengusaha mengalami hal demikian.
Buruknya infrastruktur juga menyebabkan pembengkakan biaya yang harus dikeluarkan para pengusaha. Siapa pula yang menyebabkan buruknya infrastruktur negeri ini? Tentu kementerian atau dinas-dinas terkait yang berurusan dengan infrastruktur negeri ini (isinya PNS juga).
Jalan rusak tak kunjung diperbaiki karena birokrasi lebih suka belanja mobil dinas atau kunjungan dinas yang tak penting.
Jembatan baru dibangun lekas ambruk karena uangnya ditilep orang-orang di dinas atau kementerian terkait.
Nah, ongkos yang dikeluarkan pengusaha akibat pungli dan buruknya infrastruktur negeri ini angkanya lebih besar dari biaya untuk menggaji para buruhnya!
Jadi, bila pungli kepada pengusaha bisa dihapus dan para PNS tak korupsi atau menghamburkan APBN/APBD-nya, tapi lebih mengutamakan pembangunan infrastruktur maka niscaya pengusaha akan cukup uang untuk menyejahterakan para buruhnya!
