Mohon tunggu...
Zhakaria Guruh Oktobi Prime
Zhakaria Guruh Oktobi Prime Mohon Tunggu... Administrasi - Pekerja hotel di Yogyakarta

Administrator

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud & Agama

Perilaku Organisasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman

3 Juli 2021   11:25 Diperbarui: 3 Juli 2021   11:30 135 1 5
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Lihat foto
Perilaku Organisasi di Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman
Ilmu Sosbud dan Agama. Sumber ilustrasi: PEXELS

Dahulu sebelum adanya Mal Pelayanan Publik (MPP) Kabupaten Sleman, masyarakat yang akan mengurus keperluan administrasi kependudukan atau yang berhubungan dengan pelayanan publik lainnya akan direpotkan urusan birokrasi yang berbelit-belit seperti harus dari satu kantor pindah ke kantor instansi pemerintah lainnya, belum lagi masyarakat tersebut bertempat tinggal yang cukup jauh jaraknya hal ini tentu menyulitkan karena biaya transportasi yang dikeluarkan, waktu yang terbuang, dan tenaga. Diluncurkan pada 15 Mei 2019 Mal Pelayanan Publik Kabupaten Sleman merupakan pelayanan terpadu generasi ketiga yang dinilai sebagai langkah pembaruan bagi sistem pelayanan publik. MPP dianggap lebih efisien dan lebih progresif karena memadukan berbagai banyak organisasi publik pemerintah memadukan pelayanan dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan peran pihak swasta dalam satu gedung terpadu.

Tidak mudah menjadikan begitu banyak organisasi publik/organisasi birokrasi di Indonesia dijadikan satu tempat dalam gedung yang terpadu. Sebagai contoh pelayanan publik:

  1. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman berkaitan dengan link pemerintah pusat Kementerian Dalam Negeri dalam hal ini kepengurusan e-ktp, akta kelahiran, akta kematian, kutipan akta pernikahan, dan surat-surat lainnya.
  2. BPJS Kesehatan Cabang Sleman berkaitan dengan link BPJS Kesehatan pusat di Jakarta dalam hal ini berurusan dengan premi iuran asuransi kesehatan yang ditanggung BPJS Kesehatan.  
  3. SIM Corner, SKCK Corner, dan Samsat Online yang berkaitan langsung dengan instansi POLRI dan pendapatan asli daerah.
  4. Advice Planning / OSS, berkaitan dengan perizinan berusaha untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang bekerja sama antara Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Sleman dan Kementerian Koperasi dan UMKM Republik Indonesia.
  5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Sleman misalnya pembuatan kode billing pajak dan pembuatan NPWP bekerja sama dengan Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia.

Peranan sumber daya manusia merupakan kunci sukses dari pencapaian pelayanan publik yang baik dan prima dalam suatu tujuan organisasi. Perilaku organisasi mencakup segala hal yang berhubungan dengan tindakan manusia itu sendiri yang bergabung dalam suatu organisasi pemerintah atau swasta, yaitu aspek pengaruh organisasi terhadap manusia dan juga sebaliknya pengaruh manusia itu sendiri terhadap organisasi. Perilaku organisasi dalam banyaknya organisasi pelayanan publik seharusnya diawali dengan landasan dari perilaku individu, individu dalam memasuki lingkungannya harus membawa beberapa unsur yang telah membentuk karakteristik dan kedisiplinannya. Seperti yang sudah disebutkan bahwa pentingnya perilaku organisasi yang baik dalam pelayanan publik akan memberikan positif seperti pelayanan yang berkualitas. Pemerintah mempunyai peran yang penting untuk menyediakan layanan publik yang prima bagi semua penduduknya yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Pasal 1 ayat (1) sebagai berikut “Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan penyelenggara pelayanan publik.”

Adapun adanya faktor lain seperti kemampuan sumber daya manusaia (SDM) aparaturnya untuk mewujudkan kualitas pelayanan publik tersebut. Dengan tidak mengesampingkan arti penting faktor lainnya, pada konteks inti yang membahas pelayanan publik yang berkualitas tinggi, maka kiranya pemahaman dan penekanan aspek kompetensi aparatur pelaksana pelayanan publik sangat relevan untuk diterapkan. Peran pelayanan dalam MPP dikombinasikan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi sebagai jawaban atas tantangan revolusi industri 4.0 yang sedang tren di hadapi oleh dunia saat ini. Di suatu sisi penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pelayanan publik lebih mudah diakses dan menambah unsur kenyamanan dalam mendapatkan pelayanan kepada masyakarat. Saling terintegrasinya berbagai sektor pelayanan publik organisasi pemerintah atau swasta tak hanya integrasi pelayanan semata, tujuannya untuk meningkatkan nilai Ease of Doing Business dan kemudahan perizinan atau non perizinan di Kabupaten Sleman.

MPP merupakan salah satu cara untuk mewujudkan perilaku organisasi birokrasi 4.0 di masa depan yaitu percepatan pelayanan, fleksibilitas kerja, akurasi pelayanan, dan efisiensi birokrasi. Maka harapan dengan adanya MPP mampu membentuk para aparaturnya yang modern memiliki pola pikir untuk berkinerja tinggi, selalu memberikan pelayanan yang terbaik, dan menerima saran/kritik dari masyarakat. Sehingga ini akan berdampak besar akan tumbuhnya industri mikro dan kecil, kemudahan investasi, memperkuat daya saing global dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Mohon tunggu...
Lihat Konten Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud & Agama Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
VIDEO PILIHAN
LAPORKAN KONTEN
Alasan