Potret Guru Saat Ini Merupakan Wajah Indonesia di Masa Depan

Fungsi guru dalam memajukan sebuah bangsa tidaklah menjadi perdebatan. Semua kita sepakat bahwa kualitas bangsa ditentukan oleh kualitas guru. Jika kita sepakat bahwa kualitas guru hari ini adalah potret bangsa kita jauh kedepan, mengapa kita tidak total memberikan dukungan agar kualitas kehidupan guru dimajukan? Mengapa debat tentang mutu guru menjadi perdebatan panjang?

Fakta yang kita lihat bahwa sekolah yang memiliki guru yang berkualitas menghasilkan siswa yang berkualitas. Apa sulitnya membangun guru yang berkualitas? Bukankah guru yang berkualitas akan berdampak semua sendi kehidupan? Mengapa kita masih berdebat tentang metode meningkatkan kualitas guru? Dari semua pertanyaan ini menunjukkan bahwa kita kurang serius meningkatkan mutu guru.

Berbagai upaya dilakukan meningkatkan mutu guru. Salah satu caranya adalah sertifikasi guru. Tetapi cara itu tidak menunjukkan hasil yang baik. Sebab, sertifikasi membuat guru fokus kepada bagaimana cara agar dana sertifikasi berjalan lancar. 

Apapun dilakukan guru agar dana sertifikasi tidak terhalang. Caranya adalah melakukan daya dan upaya agar persyaratan untuk dana sertifikasi lancar. Fokus agar dana sertifikasi guru lancar mengurangi fokus guru agar menghasilkan siswa berprestasi atau siswa yang berkualitas.

Syarat agar dana sertifikasi lancar adalah jam mengajar minimal 24 jam dalam seminggu atau ada kegiatan menjaga perpustakaan dan jabatan struktural. Syarat jam mengajar minimal 24 jam dalam seminggu membuat guru Mata Pelajaran (Mapel) selalu kuatir jika guru mata pelajaran yang sama didatangkan ke sekolahnya. 

Tidak sedikit Kepala Sekolah melakukan ancaman kepada guru yang tidak disukainya dengan mendatangkan guru baru yang yang satu Mapel. Jika jam mengajar kurang dari 24 jam, tidak ada tugas dan jabatan struktural maka dana sertifikasi dihentikan.

Guru yang memiliki sertifikasi pun sesungguhnya bukan karena pertimbangan kompetensi tetapi ditentukan oleh jumlah uang negara. Jadi, guru yang lulus sertifikasi tidak berdasarkan standar kompetensi tetapi berdasarkan jumlah uang negara yang tersedia. Dalam konteks inilah banyak guru yang mengeluh kenapa tidak lulus uji sertifikasi berulang kali padahal sudah belajar keras. Dalam hal ini, guru yang tidak menyadari akan menimbulkan kegelisahan.

Ada argumentasi yang mengatakan bahwa sertifikasi guru itu tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan guru. Jika itu argumentasinya, maka guru tidak diperlakukan adil oleh negara karena jumlah guru yang mendapatkan dana sertifikasi sangat terbatas. 

Syarat untuk mendapatkan dana sertifikasi bagi guru yang telah memiliki sertifikasi itupun tidak tulus karena syaratnya menimbulkan konflik sesama guru satu Mapel. Guru satu Mapel konflik dingin dan berharap akan keberpihakan kepala sekolah.

Jika murni dana sertifikasi itu bagi kesejahteraan guru maka tidak perlu syarat jumlah jam mengajar. Sejatinya, guru yang memiliki sertifikasi secara otomatis mengajar anak bangsa dengan spenuh hati dan sepenuh jiwa. 

Guru yang telah memiliki sertifikasi mengajar bukan karena syarat agar dapat dana sertifikasi tetapi demi kontribusinya bagi bangsa dan negara. Syarat jam mengajar dan syarat lainya mencederai kepercayaan bangsa dan negara kepada kesadaran guru kita. Karena itu, syarat jam mengajar dan lainya harus dihapus oleh pemerintah. Dengan penghapusan ini diharapkan guru fokus kepada kualitas.

Gagalnya program sertifikasi guru meningkatkan mutu guru membuat Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Mendikbud Ristek) menyampaikan bahwa dana sertifikasi dibatalkan dan diganti dengan cara yang berbeda. Nampaknya, Mendikbud Ristek menyadari ketidakadilan dana sertifikasi kepada guru. 

Selain Mendikbud Ristek memunculkan isu pembatalan dana sertifikasi dengan model lain pemberian kesejahteraan bagi guru, Kemendikbud Ristek juga memunculkan gagasan merdeka belajar dengan membuat program guru penggerak. Program guru penggerak dimulai dengan menguji guru menjadi Pengajar Praktek (PP) guru penggerak.

Kehadiran PP guru penggerak memunculkan pertanyaan apakah PP ini mampu meningkat mutu guru sebagai Calon Guru Penggerak (CGP)? Apa yang dilakukan kepada PP sehingga dianggap mampu sebagai guru pendamping CGP? Proses kehadiran PP yang diharapkan meningkatkan mutu CGP menjadi Guru Penggerak apakah memadai? PP itu lulus hanya dengan ujian cara daring, tentu sangat subjektif. Pertanyaan lebih mendalam adalah bagaimana kompetensi yang menguji PP?

Bagaimana jika guru yang lulus PP ternyata perilaku sehari-hari tidak baik dalam keseharian? Tidakkah resiko ini mencoreng makna guru? Bukankah yang utama dalam pendidikan adalah moral? 

Bagaimana sistem daring yang meluluskan PP tanpa mengetahui perilaku keseharian? Dalam konteks inilah sejatinya membutuhkan rekomendasi kepala sekolah dan dinas pendidikan di Kabupaten dan Kota. Para PP itu tidak teruji oleh waktu sehingga diragukan mampu meningkatkan mutu guru. Apalagi guru yang PP meninggalkan sekolahnya untuk tugasnya sebagai PP ke daerah lain. 

Jika kita serius meningkatkan mutu guru, sejatinya negara menghadirkan para cendekia belajar bersama guru. Para guru besar dari eks IKIP dan Universitas terkemuka difasilitasi oleh negara hadir ke guru-guru di kota dan desa. 

Guru besar dari Ilmu pendidikan, teknologi, ilmu-ilmu sosial dan budaya sangat baik bertemu langsung dengan guru dengan cara pelatihan yang sistematis. Para ilmuwan dan praktisi sejatinya diperkenalkan dengan guru agar ilmunya diperbarui (upgrade) secara terus menerus.

Perkembangan ilmu dan teknologi harus disikapi negara dengan serius dengan mutu guru kita. Sehebat-hebatnya guru jika tidak diperbarui terus menerus maka siswa siswa kita akan bosan belajar. 

Guru yang inovatif dan kreatif membutuhkan ilmu paling mutakhir dan pengalaman yang luas. Karena itu, negara juga harus fasilitasi guru untuk memperluas wawasannya ke berbagai tempat yang berbeda untuk tujuan memutakhirkan pengetahuan guru. Kita harus menyadari bahwa kualitas guru hari ini merupakan potret Indonesia kedepan.

Selamat hari guru.