Semua Hidupmu Terkait Kebijakan Politik

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) secara serentak tanggal 9 Desember 2020 tugasnya adalah memilih pemimpin yang baik. Pemimpin yang baik akan mampu memenuhi kebutuhan rakyat dengan baik. 

Selama ini apakah kita tidak memiliki pemimpin yang baik? Apa yang terjadi selama ini sehingga rakyat sulit bangkit dari berbagai kesulitan? Apa persoalan selama ini  sehingga  kesulitan dan ketidakberdayaan rakyat selalu berulang?

Andaikan pemimpin itu  berpihak kepada rakyat maka dipastikan rakyat itu akan sejahtera. Pertanyaanya adalah pakah pembangunan itu berdasarkan kebutuhan rakyat atau diciptakan program untuk kepentingan pemimpin? Jumlah dana  yang terbatas  dari Anggaran  Pendapatan Belanja Daerah (APBD)  prioritasnya untuk kebutuhan rakyat yang mendesak atau untuk kolega Bupati atau Walikota? Prioritas kepentingan bersama Bupati/Walikota dengan anggota DPRD? Jika dijawab dengan jujur maka ketemulah jawabnya.

Mengapa para ilmuwan, aktivis  atau komunitas yang berasal dari  suatu daerah  tidak nyambung bekerjasama dengan pemerintahan? Mengapa perusahaan swasta pusing menyalurkan dana sosial (CSR) ke daerah? Jawabanya adalah acapkali pegawai pemerintahan yang harus dilayani. Sejatinya pegawai pemerintahan daerah yang mencari  ilmuwan, aktivis, CSR untuk memenuhi  kekurangan dana untuk mengerjakan program kebutuhan rakyat. Pemerintah Daerah (Pemda)  fokus menghabiskan APBD saja. Itupun sering tersanjung uang komisi.

Jika aparat pemerintah masih senang dengan uang komisi, maka sampai kapanpun daerah itu akan merana. Bandingkan jika paradigmanya Pemda menginventarisasi masalah kebutuhan rakyat yang mendesak dan rencana pembangunan jangka panjang dengan baik  kemudian mengalokasikan dana  secara jujur dan melibatkan berbagai komponen untuk membangun maka hasilnya akan berbeda.

Fakta  yang terjadi adalah  APBD minimal bahkan kurang, itupun banyak berlomba atau berebut untuk mendapatkan dana komisi. Jika perilaku ini terjadi maka tidak mungkin pembangunan berjalan dengan baik.  Dampaknya adalah kericuhan yang berkelanjuitan. Apalagi jika perilaku ini ditindaklanjuti aparat hukum, aktivis, dan berbagai pihak yang nakal, maka sempurnalah penderitaan rakyat. Persoalan berputarputar yang berakibat saling menyakiti. Beberapa waktu lalu jaksa di tangkap di Riau karena memeras puluhan kepala sekolah terkait dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).

Suburnya wartawan bodrek atau kini disebut wartawan silaturahmi  dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) yang memantau kesalahan  pejabat dan ujungnya "berdamai" disuatu daerah merupakan ciri daerah yang masih kumuh. Andaikana pemerintahan dikelola dengan baik, maka secara otomatis wartawan bodrek atau wartawan silaturahmi dan LSM  yang ujungnya "damai"  secara otomatis berhenti atau mati. Sebab mereka bisa tegas  dan informasipun terbuka.

Andaikan pemimpin di daerah niatnya baik untuk membangun daerah, maka kita sangat mudah mengakses data. Data yang mudah diakses akan dianalisis banyak orang seperti ilmuwan, aktivis, pemerhati lingkungan, sosial dan berbagai kalangan. 

Analisis itu akan memunculkan ide dan gagasan yang hebat untuk dikontribusikan ke suatu daerah. Peluang itulah yang sejatinya dimanfaatkan pemerintah untuk menerima masukan-masukan dari publik. Jika pemerintahan  tertutup, maka sulit publik mengakses data. Karena data sulit diakses maka gagasan pun tidak akan muncul.

Masyarakat banyak yang peduli Danau Toba seperti masyarakat yang berada di perantauan. Jika ditanya secara jujur mengapa masyarakatnya banyak yang tidak sejahtera karena pertanian belum mendapat sentuhan teknologi maka  di satu sisi  jawabannya adalah Pemkab belum memiliki Sumber Daya Manusia (SDM) yang baik untuk mengelola pemerintahan dengan baik.