Di sisi lain banyak masyarakat kawasan Danau Kendala pertama adalah perantau tidak percaya dengan pemerintah daerah akan kejujuran. Kendala kedua para perantau memiliki ilmu pengetahuan tetapi tidak memiliki dana untuk mengimplementasikan keilmuwannya. Keilmuwan itu bisa saja diimplementasikan dengan dana APBD apabila isu itu kebutuhan rakyat yang mendesak. Â Isu seperti ketersediaan air bersih, tekonologi pangan, pengelolaan sampah, Â sistem pengelolaan keuangan dan lain sebagainya.
Sejatinya Bupati atau Walikota menginventarisasi sejumlah gagasan mereka yang peduli kemudian menginventarisasi lembaga-lembaga yang mungkin bisa membantu. Pemimpin harus mampu melakukan sinkronisasi seluruh  kebutuhan rakyat yang mendesak, lembaga atau perorangan yang dapat membantu, sumber-sumber keungan yang bisa membantu. Jika sikap serba terbuka maka kebutuhan dan jawaban akan sinkron.
Posisi kita sekarang adalah banyak Bupati atau Walikota maupun Gubernur anti kritik. Pemimpin kita tidak memiliki kapasitas mendengar kritik dan belum mampu membedakan kritik yang baik dan tidak baik. Kemudian ditambah sulitnya mengakui sebuah kesalahan. Akibatnya, konflik dan derbat kusir publik. Pemimpin yang nihil kapabilitas dibela mereka yang mendapat kua atau proyek dari pemimpin. Konflik dan debat kusir yang sesungguhnya inti persoalannya adalah pemimpin tidak memiliki kapasitas dan jauh dari sikap melayani.
Pilkada 9 Desember 2020 sudah dekat, karena itu waktunya kita memilih pemimpin yang memiliki kapasitas dan semangat melayani. Jika tidak, persoalan kita selalu itu itu saja berulang. Kita lelah dan  debat kusir tanpa makna. Padahal, kita ingin sama-sama sejahtera. Kesejahteran akan terwujud jika pemimpin bijak, rendah hati dan mau melayani. Sebaliknya, kita merana jika pemimpin arogan dan sibuk membela diri. Sejatinya pemimpin yang melayani yang selalu membuka diri. Jika masih menutup diri maka raung-ruang gelap itu  berdampak kemiskinan yang berkelanjutan.
Pendapat yang mengatakan bahwa siapaun Bupatinya, siapapun Walikotanya, siapapun Gubernurnya tidak mengubah hidup gua adalah kekeliruan yang besar.Â
Jika Walikota/Bupati atau Gubernurmu memberikan kebijakan gratis anakmu sekolah dan anakmu kuliah dengan kemiskinanmu maka kesuksesan anakmu membuatmu bisa naik haji, memiliki rumah, dukungan usaha atau seluruh aktivitasmu. Kita harus sadar bahwa hidup kita diatur oleh kebijakan politik, termasuk jaminan sosialmu. Harga sembako, kebutuhan obat dan pakaian pun diatur oleh kebijakan politik