Mohon tunggu...
Gurgur Manurung
Gurgur Manurung Mohon Tunggu... Lahir di Desa Nalela, sekolah di Toba, kuliah di Bumi Lancang Kuning, Bogor dan Jakarta

Petualangan hidup yang penuh kehangatan

Selanjutnya

Tutup

Analisis Artikel Utama

Politik Bernurani untuk Meruntuhkan Oligarki

28 September 2020   07:17 Diperbarui: 29 September 2020   02:06 359 27 8 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Politik Bernurani untuk Meruntuhkan Oligarki
ilustrasi oligarki politik. (sumber: KOMPAS)

"Rakyat harus sadar, bahwa demokrasi itu terwujud hanya dengan pemilih rasional. Rakyat yang rasional dihasilkan para cerdik pandai (intelektual)."

Kontraversi pembahasan mantan narapidana khususnya mantan koruptor dan kejahatan yang terkait orang yang pernah melakukan kecurangan terhadap rakyat diperblehkan konstitusi kita menuai kritik tajam dari publik. 

Para aktivis banyak yang menentangnya. Demikian juga isu oligarki politik yang disinyalir membangun kekuatan kekuasaan dengan harta kekayaan yang melimpah.

Mengapa mantan narapidan, oligarki kekuasaan yang seorang Bupati istrinya anggota DPRD bisa lolos menjadi kandidat? Konstitusi kita memang memperbolehkanya, tetapi protes masyarakat ini ditentukan oleh rakyat sendiri di Pilkada 9 Desember 2020.

Para Gubernur, Walikota, Bupati yang membangun oligarki mengapa lulus di Komisi Pemilihan Umum (KPU)? Memang lulus di KPU karena konstitusi kita tidak melarang, tetapi ada keputusan yang tertinggi yaitu keputusan rakyat. Rakyatlah yang memutuskan apakah kandidat yang oligarki menang atau kalah. Kemudian, oligarki kan memiliki uang yang sangat banyak.

Oligarki itu memuluskan kekuasaan dan bisnis untuk kekuasaan. Sebab eksekutif seperti Bupati memiliki istri sebagai anggota DPRD yang sejatinya mengawasi, mengontrol dan membuat regulasi. Bagaimana bisa menghindari konflik kepentingan (conflict of interest)?

Mereka yang memahami dan menghindari konflik kepentingan adalah orang yang paham etika, menjaga martabat dan tinggi peradaban. Mereka yang memaksakan oligarki adalah orang yang tidak menyadari bahwa public tidak habis energinya untuk membahas keluarganya. 

Kritik dari public dan jawaban penguasa dalam membenarkan diri menghabiskan energi. Padahal, runtuhnya rezim Suharto karena isu Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN). 

Kini, muncul lagi KKN itu: di Daerah ada yang Bupati istrinya Anggota DPRD. KKN itu kini muncul di mana-mana dan mendapatkan pembenaran yang kontekstual.

Argumentasi bahwa kalau mampu mengapa tidak? Mereka juga kan dipilih rakyat. Mereka memang dipilih rakyat, tetapi tidak bisa dihindari bahwa kekuasaan dan uang menjadi faktor penentu kemenangan. 

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x