Dalam konteks kekinian, patut diduga para Paslon atau orang-orang disekitarnya masih percaya pengumpulan massa yang banyak mempengaruhi pemilih.
Betapa sedihnya, dalam konteks kekinian dengan risiko pengumpulan massa menjadi kluster baru Covid-19 dan ternyata tidak berkorelasi dengan terpilihnya Paslon.
Tahun 2000 an ketika masi awal reformasi saya memiliki teman yang menjadi ketua partai baru di sebuah Kabupaten. Kawan ini sangat serius membangun eksistensi partai di daerahnya. Ketika mau pelantikannya sebagai ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dia mengundang ketua umum partai dari Jakarta.Â
Dalam rangka menunjukkan eksistensinya dia mengundang masyarakat perwakilan dari setiap desa. Dia mengumpulkan massa yang sangat banyak.
"Risiko itu kita tangguli jika hanya dan jika kita semua komponen bangsa secara sadar akan risiko Pilkada serentak ini. Dampak dari kesadaran ini adalah semua kita belajar taat kepada protokol kesehatan dan minimalisir konflik sesame kandidat."
Ternyata, ketika dihitung biaya kawan itu stress memikirkannya. Betapa mahalnya biaya mengumpulkan massa. Kawan itu terlilit utang karena mengumpulkan massa yang sangat banyak. Mengumpulkan massa dengan biaya sendiri. Tidak menyangka jumlah biaya sebanyak itu.
Risiko paling tinggi dari Pilkada 9 Desember 2020 adalah munculnya kluster baru Covid-19. Risikonya adalah penularan Covid-19 yang tidak terkendali. Lalu, jika hal yang kita kuatirkan itu terjadi, siapa yang akan bertanggung jawab?
Mengapa hal-hal yang tidak berguna seperti pengumpulan massa masih dilakukan? Bagaimana kampanye yang paling efektif dan efisisen dalam konteks Covid-19 agar tidak menjadi kluster baru?
Penyelenggara Pemilu KPU dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) harus tegas. Sebab, risiko Pilkada menjadi kluster sangat berbahaya. Bagaimana bangsa ini mengatasi jika Pilkada serentak di 270 daerah yaitu 9 provinsi, 224 kabupaten, dan 37 kota menjadi kluster baru?
Kita memahami, di berbagai daerah Rumah Sakit belum memadai untuk menyembuhkan mereka. Betapa mengerikan jika Pilkada menjadi kluster baru.
Menyadari bahwa jika Pilkada tahun 2020 menjadi kluster baru menjadi tragedy bagi negeri kita tercinta maka secara realistis KPU, Bawaslu dan semua komponen bangsa tidak siap mengatasi jika terjadi maka semua kandidat dan pendukungnya harus menyadari agar taat kepada protokol kesehatan. Ketaatan kita kepada protokol kesehatan sekaligus kampanye bagi kita untuk menarik simpati pemilih.
