Mohon tunggu...
Edukasi

Sistem Pemerintahan Presidensial dan Parlementer

1 Desember 2018   06:29 Diperbarui: 1 Desember 2018   06:57 31717 0 1 Mohon Tunggu...

Berdasarkan Pembukaan UUD 1945 Alinea IV yang berbunyi, "bahwa kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu disusun dalam suatu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat, " dan Pasal 1 Ayat 1 UUD 1945, yang berbunyi, "Negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik," dapat diketahui bahwa bentuk negara Indonesia adalah kesatuan, dan bentuk pemerintahannya adalah Republik.

Sedangkan berdasarkan Pasal 4 Ayat 1 yang berbunyi, "Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan pemerintahan menurut Undang-Undang Dasar," hingga menyatakan Presiden Republik Indonesia memegang kekuasaan sebagai kepala negara dan sekaligus kepala pemerintahan, dapat diketahui bahwa sistem pemerintahan di Indonesia menganut Sistem Pemerintahan Presidensial.

Tetapi menyimpang dari yang terdapat dalam UUD 1945 yaitu Indonesia menganut sistem pemerintahan presidensial, dalam praktik sistem pemerintahan banyak unsur-unsur sistem pemerintahan parlementer yang masuk ke sistem pemerintah di Indonesia. Hingga dapat dibilang sistem pemerintahan di Indonesia merupakan gabungan dari sistem pemerintahan presidensial dan parlementer.

Seperti pembahasan dalam acara The Election Channel Roadshow yang diselenggarakan Metro TV di Sasana Budaya Ganesha (Sabuga) Bandung. Sistem presidensial saat ini dianggap belum diterapkan secara utuh hingga lebih ke semi presidensial dan itu belum dianggap cukup baik dan efektif karena sebagian kewenangan yang dianggap strategis masih dipegang DPR, padahal sebaiknya diputuskan oleh presiden. Dalam pembahasan juga disebutkan wewenang presiden harus dikembalikan karena dengan begitu keadaannya tidak akan seperti sekarang yang memang menerapkan sistem presidensial, tetapi titik beratnya lebih ke legislatif.

Sebenarnya apa itu sistem pemerintahan presidensil dan sistem pemerintahan parlementer serta apa perbedaan keduanya? Hal-hal tersebut akan dibahas lebih lanjut.

Sistem Pemerintahan Presidensil

Sistem pemerintahan presidensil yang disebut juga sistem kongresional adalah suatu sistem pemerintahan dimana memiliki ciri-ciri antara lain :

1.Presiden menjadi kepala pemerintahan dan kepala negara

2.Presiden memiliki hak prerogratif (istimewa) hingga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan eksekutif

3.Kekuasaan eksekutif tidak bertanggung jawab pada legislatif

4.Kekuasaan eksekutif terpisah jelas dengan legislatif

5.Kekuasaan eksekutif presiden dipilih langsung oleh rakyat atau melalui badan perwakilan rakyat

Sistem Pemerintahan Parlementer

Sistem pemerintahan parlementer adalah suatu sistem pemerintahan yang parlemennya memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan yang dimana memiliki ciri-ciri antara lain :

1.Parlemen adalah pemegang kekuasaan di pemerintahan

2.Perdana menteri menjadi kepala pemerintahan dan presiden atau raja menjadi kepala negara

3.Perdana menteri memiliki hak prerogratif (hak istimewa) hingga dapat mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri yang hanya bertanggung jawab pada kekuasaan legislatif

4.Kekuasaan eksekutif  bertanggung jawab kepada kekuasaan legislatif

5.Kekuasaan eksekutif presiden ditunjuk oleh legislatif

6.Kekuasaan eksekutif dapat dijatuhkan oleh legislatif

Perbedaan Sistem Pemerintahan Presidensil dan Parlementer

PresidensilParlementer

1 Presidensil : Badan eksekutif lebih stabil kedudukannya karena tidak tergantung pada parlemen

Parlementer : Badan eksekutif atau kabinet kedudukannya  sangat tergantung pada mayoritas dukungan parlemen sehingga sewaktu-waktu kabinet dapat dijatuhkan oleh parlemen

2 Presidensil : Masa jabatan badan eksekutif lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

Parlementer : Kelangsungan kedudukan badan eksekutif atau kabinet tidak bisa ditentukan berakhir sesuai dengan masa jabatannya karena sewaktu-waktu kabinet dapat bubar

3 Presidensil : Masa pemilihan umum lebih jelas dengan jangka waktu tertentu

Parlementer : Masa pemilihan umum dapat berubah-ubah dengan jangka waktu tertentu

4 Presidensil : Legislatif bukan tempat kaderisasi untuk jabatan-jabatan eksekutif karena dapat diisi oleh orang luar

Parlementer : Parlemen menjadi tempat kaderisasi bagi jabatan-jabatan eksekutif, dengan alasan pengalaman mereka dimanfaatkan dan menjadi bekal penting untuk menjabat di  eksekutif

5 Presidensil : Kekuasaan eksekutif di luar pengawasan langsung legislatif sehingga dapat menciptakan kekuasaan mutlak

Parlementer : Adanya pengawasan yang kuat dari parlemen terhadap kabinet sehingga kabinet menjadi berhati-hati dalam  menjalankan pemerintahan

6 Presidensil : Sistem pertanggungjawaban kurang jelas

Parlementer : Sistem pertanggungjawaban dalam pembuatan dan pelaksanaan kebijakan publik jelas

7 Presidensil : Pembuatan keputusan atau kebijakan publik umumnya hasil tawar-menawar antara eksekutif dan legislatif sehingga dapat terjadi keputusan tidak tegas

Parlementer : Pembuat kebijakan dapat ditangani secara cepat karena mudah terjadi penyesuaian pendapat antara eksekutif dan legislatif. Hal ini karena kekuasaan eksekutif dan legislatif berada pada satu partai atau koalisi partai

8 Presidensil : Pembuatan keputusan memakan waktu yang lama

Parlementer : Pembuatan keputusan memakan waktu yang cepat

Sumber :

http://www.zonanesia.com/2014/10/sistem-pemerintahan-indonesia-sekarang.html  

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_presidensial

https://id.wikipedia.org/wiki/Sistem_parlementer  

https://nasional.kompas.com/read/2009/03/07/02461094/Sistem.Presidensial.Belum.Berjalan.Utuh...

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x