Ditetapkannya ibukota RI yang baru oleh Pemerintah menjadi NUSANTARA, kembali menuai pro dan kontra, utamanya oleh lembaga legislatif (DPR), pengamat dan tentu saja para ahli sejarah. Semua disertai dengan opini juga perkiraan-perkiraan mengenai cocok atau tidak cocoknya NUSANTARA sebagai ibukota RI, jika benar-benar pemerintah RI akan berkantor di sana.Â
Tak tanggung-tanggung, sejarah Majapahit dan Mahapatih Gadjah Mudah dengan sumpah Palapanya pun diangkat lagi. Arti Nusantara sebagai 'pulau di antara' yang mempersatukan seluruh kepulauan Indonesia pun diungkapkan lagi. Tak ketinggalan, bincang-bincang pojok ala para pekerja seperti kami pun tak luput. "Menjadi tidak sexy untuk tidak dibahas", kata teman saya.Â
Seberapa pun pro kontra, hendaknya pemerintah benar-benar memperhatikan konsep pembangunan, terutama persoalan yang bakal timbul seiring berpindahnya ibu kota ke lokasi baru.Â
Kriminalitas, eksploitasi sumberdaya alam, ledakan penduduk, dan persoalan sosial lainnya hendaknya tak sekedar dalam konsep tetapi benar-benar dikawal agar pembangunan kota baru lebih banyak manfaatnya daripada nestapanya.
