Menakar Relevansi Keberadaan Pasal Makar dan Penghinaan Presiden

Akhir-akhir ini, terutama semenjak gonjang-ganjing penolakan hasil real count Pilpres versi KPU dari kubu paslon 02, yang mengakibatkan ajakan  people power, gerakan kedaulatan rakyat atau apapun itu namanya, dua pasal ini menjadi bahan perbincangan hangat dimanapun, terutama Pasal tentang Makar.

Berbagai kalanganpun ramai adu argumen mengenai perlu tidaknya pasal ini dan kapan pasal ini perlu digunakan. Banyak silang pendapat antara kalangan LSM, polri dan pemerintah tentang penggunaan pasal ini. Pihak LSM menuding pemerintah terlalu gegabah menggunakan pasal ini dan mengarah pada rezim otoritarian yang tidak demokratis, sedangkan pihak Polri dan pemerintah mengatakan bahwa hal tersebut dilakukan sebagai upaya meredam ancaman disintegrasi dan menciptakan keadaan aman.

Pasal Makar (Pasal 104, 106 dan 107 KUHP) masih diberlakukan hingga saat ini walaupun pasal ini pernah diajukan Judicial Reviewnya ke Mahkamah Konstitusi oleh sebuah LSM pada tahun 2005. Pasal Penghinaan Presiden yaitu pasal 134, pasal 136 bis dan pasal 137 KUHP sudah tidak berlaku lagi karena diajukan Judicial Reviewnya ke MK oleh LSM yang sama melalui putusan No 013-022/PUU -IV/2006.

Walaupun mungkin pendapat saya ini pasti akan ditentang oleh LSM yang katanya Pro Demokrasi dan HAM, menurut saya kedua pasal ini masih sangat relevan diterapkan di Indonesia walau kedua pasal itu merupakan warisan Hindia Belanda dan dibuat dalam rangka melindungi Ratu/ Raja Belanda.

Pasal ini masih relevan diterapkan di Indonesia karena alasan-alasan sebagai berikut:

1. Indonesia adalah negara yang sangat rentan disintegrasi. Di negara yang indah dan sangat saya sayangi ini beragam Ras bersatu, beragam agama bersatu, beragam golongan bersatu sehingga berbagai kepentinganpun saling beradu dan bersentuhan di Indonesia yang menurut saya rentan ditunggangi oleh pihak pihak yang tidak bertanggung jawab. Pasal Makar dan Pasal Penghinaan Presiden diperlukan untuk menjaga legitimasi negara. Bayangkan saja, bagaimana nanti kalau orang dengan seenaknya sendiri menganjurkan makar dan menghina pemimpin negara ini? Pastinya bukan hanya presidennya yang terganggu, tetapi negara dan pasti stabilitas perekonomian. Pasal penghinaaan untuk warga negara biasa saja ada, akan sangat aneh jika pasal penghinaan untuk Presiden yang notabene pemimpin kita tidak ada. Di negara lain yang notabene juga negara demokrasi seperti Polandia dan Turki serta bbrp negara lain di dunia juga diterapkan pasal penghinaan thd presiden atau pemimpinnya,

2. Indonesia adalah Negara Kepulauan (Archipelago State) dengan lokasi terpisah-pisah dan rentan perpecahan. Almarhum Dosen saya pengajar Hukum Pertahanan Keamanan dan Bela Negara di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta bapak Alm Dr. M. Ali Zaidan, SH, MH, mengatakan bahwa model negara kepulauan seperti Indonesia memang harus punya aturan-aturan hukum yang berbeda dengan negara yang bukan berbentuk kepulauan yang mengakomodasi keadaan spesial tersebut. Memang ada doktrin yang menjaga tetapi perlu perangkat hukum yang mumpuni. 

Di Indonesia kita mengenal doktrin Hankamrata yaitu Pertahanan Keamanan Rakyat Semesta, dimana rakyat ikut andil dalam membela negara. Ajakan makar, people power, revolusi atau penghinaan terhadap presiden sangat bertentangan dengan doktrin hankamrata karena mengarah ke berpotensi disintegrasi. Itulah yang dijaga oleh Polri dan Pemerintah. 

Jangan pakai alasan seperti yang KZ katakan, kita tidak punya pasukan tidak mungkin makar. Itu alasan yang mengada ngada. Massa yang tidak terkendalipun malah eksesnya bisa lebih mengerikan dari tentara, dan itu yang harus dijaga. Jangan nanti dibilang karena ada pasal pasal ini menumbuhkan militerisme dan anti ham dan demokrasi ya, tentu saja tidak. Pasal ini tetap perlu menurut saya namun proses peradilannya saja yang diatur semanusiawi mungkin dan tidak melanggar hak hak asasi manusia.

Kedua pasal ini saya pikir justru sangat baik meredam berbagai pendapat pendapat kasar, ujaran kebencian dan hoax, karena akan menjadi rambu rambu bagi masyarakat Indonesia saat ini gemar melontarkan statement statement yang merusak persatuan dan kesatuan bangsa.

Indonesia sebagai negara kepulauan dengan berbagai macam etnis, agama dan golongan, tidak bisa plek plek mengakomodasi konsep ham dan demokrasi dari negara lain, terutama demokrasi  dan HAM ala barat maupun demokrasi dan HAM dengan konsep islam. Kita punya demokrasi Pancasila dan HAM ala Indonesia yang harus kita gali dan kembangkan sendiri. Hak Asasi Manusia menurut saya, di semua belahan bumi punya pokok pikiran yang sama yaitu penghargaan manusia sebagai makhluk Tuhan tapi tidak universal untuk semua bangsa dan negara.

Dulu saat kuliah saya sempat mengkritisi kata Universal Declaration of Human Rights karena seperti menyama ratakan konsep ham diseluruh penjuru bumi dengan kata Universal nya itu dan mengarahkan kiblat Hak Asasi Manusia di belahan dunia manapun seperti model yang ada di dunia barat. Padahal HAM itu menurut saya berlaku Universal tapi Konsepnya tidak Universal, karena keadaan tiap tiap negara yang berbeda beda. Hal ini yang amat saya tentang. 

Kedua pasal ini sangat perlu di Indonesia bahkan akhir akhir ini menjadi urgent sifatnya karena kalau kita tidak punya dua pasal ini untuk menjaga Indonesia,ada kemungkinan 50 tahun ke depan negara Indonesia tinggal jadi catatan sejarah. Hal ini dikarenakan  sangat sulitnya menjaga keutuhan suatu negara kepulauan. Sebagai contoh saja Timor Timur sudah lepas dari ibu pertiwi, apakah mau wilayah yang lain juga lepas? Satu lagi, kita bisa mengambil contoh Negara Malaysia yang juga menerapkan Undang-Undang Hasutan yang hampir mirip dengan pasal makar untuk menjaga negara mereka, padahal pulau mereka tidak sebanyak Indonesia, kenapa Indonesia justru mempertentangkan keberadaan pasal makar dan menghapus pasal penghinaan presiden. Lucu kan?

3. Negara ini bersatu karena usaha dari para pendiri kita. Sebetulnya saya kagum pada pendiri bangsa kita, sebab sangat mustahil sebenarnya menyatukan negara kepulauan yang multikultural serta multireligi seperti Indonesia. Apa kita rela negara ini terpecah pecah menjadi kepingan kepingan negara kecil?sehingga usaha dari para pendiri bangsa tersebut menjadi tidak ada artinya.

4. Pasal makar adalah Delik Formil bukan Delik Materil, ini mengandung implikasi bahwa walaupun belum kejadian atau makar belum terjadu tetapi pelaku makar sudah bisa dilaporkan. Kemarin agak sedikit kesal dengan pendapat beberapa LSM yang seolah- olah memutar balikkan fakta dan melakukan pembodohan terhadap masyarakat. Pasal makar ini dibuat untuk memenuhi salah satu Fungsi Hukum yaitu sebagai alat pencegahan, seperti halnya OTT operasi tangkap tangan, walaupun misalnya transaksi penyuapan belum terjadi, tetapi pihak yang akan melakukan sudah bisa dilaporkan dan diperiksa. Jadi mohon para aktifis LSM itu bijaksanalah dalam memberi pendapat karena Indonesia konsep hukum dan HAM nya beda dengan negara lain

Saya sedikit merasa lega sebenarnya ada usaha memasukan pasal penghinaan presiden tersebut ke dalam RUU KUHP 2018, selain itu juga karena pasal penghinaaan presiden ancaman pidananya lebih ringan dari makar, tapi lagi lagi sayangnya ditentang oleh LSM dan berbagai kalangan dengan mengatasnamakan HAM dan Demokrasi. Tidak sadarkah mereka kita bangsa yang unik? Tidak malukah mereka mendompleng konsep negara lain karena dana LSM yang mereka terima berasal dari negara asing yang tentu saja ingin bermain dan punya kepentingan terselubung di Indonesia. 

Berhentilah Indonesia menjadi bangsa pengekor. Tidak usah jadi negara jadi jadian ala Barat ataupun negara jadi jadian ala Arab, kita harus menjadi diri sendiri. Kita harus bangga karena punya sistem hukum, demokrasi dan hak asasi manusia sendiri ala negara ini. Tegakkan Demokrasi Pancasila, Kembangkan Negara Hukum The Rule of Pancasila, ga usah ikut ikutan The Rule of Law serta Gali Konsep Hak Asasi Manusia ala Indonesia . Satu lagi  saya mendukung seratus persen para pakar hukum yang memasukkan Pasal Makar dan Pasal Penghinaan Presiden masuk RUU KUHP,karena alasan yang sederhana, masakkan pasal penghinaan terhadap kepala negara asing dan duta besar diatur dalam pasal 142 dan 143 KUHP tidak diminta judicial reviewnya sedangkan pasal penghinaan presiden dihapuskan?

Kok lebih mementingkan kepala negara bangsa lain dari bangsa sendiri? 

Salam damai dan Salam Waras....