Saya juga mengerti dan mengamini alasan pembuat UU mengatur hal ini karena tingginya kemungkinan dokumen elektronik dipalsukan atau diretas dan kemungkinan akan menumpuknya kasus di kepolisian kalau semua tweet atau chat di medsos ditindaklanjuti.
Berbeda dengan kebanyakan kasus yang ada bukti videonya seperti kasus HS yang kemarin mengancam Jokowi, kasus Ratna Sarumpaet Kasus Ahmad Dani serta Kasus Anak RJ yang mengancam Jokowi, bukti video lebih mudah diajukan sebagai bukti permulaan menetapkan tersangka apalagi bentuk orisinilnya, sebagaimana diatur dalam pasal 1 butir 14 kuhap jo pasal 5 UU ITE. Kemungkinan kurangnya bukti inilah yang membuat kesulitan aparat kepolisian memprosesnya.
Satu hal lagi agar bapak Dahnil Anzar lebih mengerti betapa berat tugas polisi. Sejak maraknya media sosial, kasus hate speech dan penghinaan sangat meningkat tajam dan merupakan kasus yang menempati urutan pertama terbanyak untuk diproses sejak tahun 2017.
Jika kita lihat gelagat ini, kepolisian juga wajib memilah milah kasus untuk ditangani, dengan alasan, apabila puluhan ribu kasus tersebut ditindak lanjuti berapa banyak uang negara yang habis? Berapa banyak penjara yang diperlukan dan ditambah untuk memenjarakan pelaku kasus hate speech yang sangat meningkat tajam itu?
Sekarang saya tanyakan lagi apa masyarakat Indonesia rela pajak dinaikkan untuk biaya pemenjaraan terpidana hate speech yang begitu banyak? selain pertimbangan beratnya kerja kepolisian padahal mereka juga harus menangani kasus lain
Bapak Dahnil Anzar yang terhormat, Anda tidak perlu heran jika kasus penghinaan Jokowi lebih didahulukan untuk ditangani ketimbang kasus FZ, FH dan FI, karena dalam pasal 104 sampai pasal 129 kuhp (tentang Makar) diatur tentang kejahatan terhadap presiden dan wakil presiden (saya juga yakin klo ada pasal tentang kejahatan terhadap Wakil Ketua MPR pasti juga akan cepat ditangani polisi). Selain itu masalah asas utilitas, kasus mana yang perlu ditangani lebih dulu juga pasti jadi pertimbangan polisi.
Walau ide bahwa presiden dan presiden sebagai simbol negara merupakan pemikiran yang feodal, tapi sudah selayaknya kita sebagai warga negara dari bangsa yang beradab dan bermoral menghormati presiden dan wakil presiden kita.
Selain itu menurut saya FZ, FH, dan FI pun sering sekali mengucapkan ujaran yang tidak mengenakkan di sosmed tapi saya lihat juga belum ada yang diproses maksimal, selain belum banyak yang mengadukannya.
Jadi, bapak Dahnil Anzar bijaksanalah. Di era medsos ini kalau polisi tidak bisa memilah milah kasus maka semua masyarakat Indonesia yang menurut saya telah terjangkiti virus nyinyir di medsos akan masuk penjara semua dan tidak ada lagi orang yang tinggal di luar penjara, karena berbicara kasar di medsos sudah menjadi tren saat ini. Dan itu yang membuat saya prihatin.
Mohon kepada bapak, sebagai individu yang terpelajar juga lebih berhati-hati dalam lisan dan berujar, sehingga tidak memancing kekeruhan di masyarakat Indonesia yang sudah sangat menipis keramahannya dewasa ini.
Akhir kata, hukum bukan hanya soal kepastian keadilan tetapi juga soal keseimbangan, kemanusiaan, dan keselarasan. Akanlah tidak adil jika FZ dan FH yang saya lihat terkadang seenaknya berbicara dan sering sekali menyinggung perasaan orang lain mengadukan orang yang mungkin baru sekali menghujatnya. Di mana keadilannya? Mohon dipertimbangkan karena Hukum itu bukan ilmu pasti tapi ilmu tentang kemanusiaan.
Salam Damai dan Terima Kasih.
