Pelatihan langsung praktek itu lebih efektif daripada belajar hanya dengan teori, mungkin itulah argumen kenapa simulasi pengamanan pemilu harus dilakukan Polda Metro Jaya dengan Bawaslu. Menjadi pertanyaan kenapa simulasi aksinya di gedung Bawaslu? Memang sudah tidak ada tempat lain? Tentu menjadi kontraproduktif dan menimbulkan kemacetan yang parah, kenapa dilakukan pada hari kerja? Cukup dilakukan oleh internal polisi saja, kenapa musti di-publish besar-besaran di media? Kalau bukan narsis dan lebay namanya?
Beberapa aksi dan demonstrasi pemuda dan mahasiswa memang memilih titik yang strategis karena menginginkan bahwa aspirasi mereka tersalurkan, baik itu sampai kepada pejabat terkait dan juga masyarakat luas, sehingga harus menarik kalangan media/jurnalis. Agar bisa diliput, disorot kamera atau diberitakan oleh media dengan mudah dan murah, demonstrasi para Pemuda/Mahasiswa menggunakan tak-tik dengan cara menduduki titik-titik tempat yang paling strategis.
Namun kenapa polisi juga ikut-ikutan narsis untuk bisa tampil di media dengan memilih objek vital yakni di gedung Bawaslu? Sekitar 1.300 anggota polisi dilibatkan dalam simulasi itu. Akibat latihan itu, ruas Jalan MH Thamrin sempat mengalami kemacetan. Kepadatan kendaraan terlihat dari Jalan Sudirman dari Blok M hingga Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta Pusat. Kemudian, Jalan Raya Tanah Abang juga terjadi penumpukan kendaraan. Selain itu, di Jalan Gatot Subroto juga kemacetan terlihat parah dari Semanggi sampai depan Jamsostek (detik.com)
Tentu saja ini merugikan para pengguna jalan akibat macet yang ditimbulkan. Kenapa tidak saja simulasi dilakukan di tanah lapang, halaman Monas misalnya, atau di daerah yang sepi lainnya yang memiliki gedung yang hampir sama dengan bangunan Bawaslu? Jika ingin menarik perhatian media/pers, bukankah kegiatan yang diselenggarakan oleh aparatur pemerintah, biasanya terdapat pula dana untuk transport undangan media/pers? Sehingga tidak harus show up unjuk kekuatan di tempat yang vital?
Drama simulasiyang menurut saya tidak logis adalah demonstran yang membekali diri dengan bom dengan daya ledak, demonstran Pemilu bukan lah para teroris yang hendak melakukan teror dan menghancurkan bangunan dengan bom! Ini Indonesia, bukan timur-tengah Bung. Kebanyakan aksi protes pemilu di Indonesia adalah massa bayaran, seberapapun besarnya bayaran yang diberikan, massa tidak akan berani membawa bom peledak. Se-chaos apapun aksi, paling banter para demonstran membekali diri dengan bom molotov (botol yang sebelum dilempar, dibakar dengan sumbu pendek berminyak). Dan justru anehnya bom molotov tidak ada dalam simlulasi ini.
Selain itu, drama lain yang irrasional di era politik Indonesia kekinian adalah mereka menyandera Ketua dan Sekretaris Jenderal Bawaslu, Muhammad dan Gunawan Suswantoro. Kedua orang penyelenggara pemilu itu berhasil dibebaskan dan dilarikan ke rumah sakit. Sampai sekarang saya belum pernah membaca berita tentang aksi/demonstrasi PEMILU di Indonesia hinggamenyandra Bawaslu. Tentu dengan mensosialisasikan drama ini ke masyarakat, tentu kan sama saja mengajari masyarakat, “kalo kalian ingin berdemo karena tidak puas dengan hasil Pemilu, nanti ya sandra saja pimpinan Bawaslu-nya!”
Drama simulasi pengamanan pemilu yang dilakukan Polda Metro Jaya dengan Bawaslu. bagi saya ini sangat menggelikan. Kisruh dengan menggerakan massa anarkis tidak akan terjadi, demokrasi Indonesia kian matang terkonsolidasi, partai politik di Indosnesia kian dewasa, tidak lagi mengingnkan adanya kerusuhan akibat kekalahan yang dideritanya. Sebenaranya Pemerintahsudah bisa mempetakan daerah-daerah mana yang potensial terjadinya kerusuhan pada saat pemilu 2014 nanti, berdasarkan pemilukada yang telah dijalankan pada pemilu 2014, Sehingga langkah preventive bisa dilakukan.
Selain di Bawaslu, latihan serupa akan digelar di KPU, MK, dan DPR,” kata Komandan Pelatihan Kombes Pol Marolop Manik. Point saya. Simulasi ini harus serius dievaluasi, masyarakat tentu mendukung simulasi ini demi terciptanya keamanan saat pemilu nanti, tapi juga dengan tidak mengganggu kenyamanan masyarakat. Dan patut diingat pemerintah, bahwa rakyat Indonesia kini sudah dewasa, mereka tidak ingin terprovokasi hanya karena urusan politik kepentingan sesaat. Demokrasi Indonesia sudah kian matang.
Seknas JAMAN
