Surat Terbuka Untuk Bapak Joko Widodo
Menantang Revolusi Mental
Matahari Terbit Dari Timur ke Barat,
Seperti Halnya Indonesia yang Terbentang Berpijar dari Sabang sampai Merauke
Bulan April yang lalu, beredarlah pemberitaan di Kompas.com tepatnya pada 16 April 2014, tentang pesan Pemimpin Redaksi Kompas, Rikard Bagun, kepada bapak perihal kondisi pemerintahan sekarang yang tidak sinergis dengan pemerintahan daerah. Tak hanya itu, jika bapak masih ingat, Pak Rikard juga menyatakan pandangannya bahwa saat ini kita masih belum berdaulat di bidang politik dan ekonomi.
Saya akan mencoba mengajak Bapak kembali mengingat salah pernyataan Bapak Rikard yang seperti perumpamaan pada artikel Kompas.com itu, “Jangan lupakan Indonesia timur, Pak Jokowi. Matahari terbit di timur.”
Sebelum menuliskan ini, sesungguhnya saya baru saja membaca sebuah buku yakni laporan penelitian lapangan tentang pemetaan sistem pelayanan kesehatan di Kabupaten Jayawijaya, Provinsi Papua pada tahun 2006. Adapun laporan ini dibuat oleh Sekretariat Keadilan dan Perdamaian (SKP) Jayapura dan diterbitkan oleh Lembaga Studi Pers Pembangunan (LSPP).
Laporan itu mungkin dari segi data tidak terlalu valid lagi untuk mengeneralisir konteks ekonomi, sosial, politik Indonesia Timur saat ini, namun setidaknya sejarah yang terekam adalah pembelajaran yang baik. Bukankah bangsa yang besar adalah bangsa yang tidak pernah melupakan sejarahnya? Fakta-fakta yang saya temukan dan saya jabarkan di dalam surat ini sesungguhnya hendak mencoba mengajak Bapak bersama-sama menganalisis dan mencoba membenahi rekam jejak menyedihkan ini.
Tahukah Bapak, bahwa menurut laporan UNDP tahun 2004, Jayawijaya adalah kabupaten terendah dalam pencapaian Indeks Pembangunan Manusia (IPM)? Tak hanya itu, Jayawijaya juga menempati posisi tertinggi dalam Indeks Kemiskinan. Tentu kedua hal ini saling berhubungan, bukan Pak? Kemiskinan akrab dengan jaminan kesehatan yang juga minim. Padahal, hak untuk sehat adalah bagian dari Hak Asasi Manusia sesuai Pasal 28H Amandemen UUD 1945. Sehingga, pembangunan kesehatan semestinya merupakan pemenuhan hak warga negara dan pelayanan umum (public good and services) atas kesehatan.
Maka, izinkanlah saya Pak Jokowi, melalui surat ini membeberkan beberapa keprihatinan berdasarkan laporan tersebut yang bisa menjadi senjata Bapak dalam menjalankan amanat dari Bapak Rikard terkait pembangunan Indonesia Timur.
Sesungguhnya Otonomi Khusus (Otsus) bagi Papua yang diberlakukan tahun 2001 diharapkan membawa solusi bagi hajat hidup warga Indonesia di tanah cendrawasih tersebut. Namun sayangnya, kita bisa nyatakan bahwa solusi tersebut tidak memberikan dampak yang diharapkan. Lihat saja Kabupaten Jayawijaya masih dilanda Kejadian Luar Biasa (KLB) Kolera sepanjang Maret-April 2006. Tak hanya itu, angka kematian ibu dan bayi masih tergolong tinggi yakni sekitar 60% tahun 2006.
