"Misalnya saja obat, kita banyak sumber daya yang punya khasiat untuk cancer depressant, namun belum diteliti sejauh mana kita bisa mengkomersialisasikan sumber daya ini, sampai jadi obat yang bisa dipasarkan," ujar Samedi.
Dikutip dari TEMPO, dalam artikel berjudul "RUU Konservasi Mandek, Posisi Indonesia Lemah di KTT Biodiversity," pasalnya revisi UU itu mandek akibat masalah klasik birokrasi di Indonesia yaitu ego sektoral antar-kementerian. Penasehat Senior Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Efransjah, mengatakan aturan pemanfaatan sumber daya alam hayati sudah mendesak. Isu ini menurut dia sama pentingnya dengan perubahan iklim sehingga perlu kesadaran kuat di tingkat politik nasional.
Efransjah mengatakan Indonesia tidak berdaya ketika biodiversitasnya diambil dan tidak mendapatkan nilai ekonomi sepeserpun. Konferensi ini juga memiliki ketentutan yang meminta negara-negara peserta konferensi memiliki kebijakan atau aturan nasional ihwal pemanfaatan sumber daya genetik. Nah, Indonesia tercatat masih belum punya payung hukum akibat UU No.5/1990 yang revisinya menggantung.
TEMPO menyebut, konferensi "UN Biodiversity Conference" yang berlangsung pada 13-29 November 2018 di Sharm El Sheikh, Mesir melibatkan 196 negara yang punya tujuan utama untuk konservasi, pemanfaatan sumber daya genetik, dan pembagian manfaat sumber daya genetik. Hingga konferensi berakhir, perdebatan keras terjadi pada bagian pembagian manfaat sumber daya genetik atau di forum itu dikenal dengan Acces and Benefit Sharing (ABS). Pasalnya, ada dua blok yang bertarung habis-habisan perihal pembagian manfaat.
Indonesia berada dalam kubu Like-Minded Megadiverse Countries atau LMMC, yakni kelompok negara-negara kaya keanekaragaman hayati. Beberapa negara LMMC lainnya, yaitu Malaysia, Filipina, negara-negara kawasan Amerika Latin, dan negara-negara di Afrika.Â
Sementara golongan negara kaya teknologi seperti Jepang, Korea Selatan, Swiss, dan negara-negara yang tergabung dalam Uni Eropa berkeberatan memberikan pembagian manfaat penggunaan sumber daya genetik. Pada titik itulah Indonesia melalui perjuangan yang berat untuk bisa mendapatkan pembagian manfaat yang adil.
 Hal penting lain dalam konferensi ini adalah negosiasi tentang Digital Sequence Information (DSI) yang mana membahas dengan a lot terkait hasil pengembangan bioteknologi.Â
DSI berbicara pemanfaatan Deoxyribo Nucleic Acid atau DNA makhluk hidup, contohnya seperti; mikroba, virus, tanaman, binatang. Selain itu, penelitian biologi sintetis untuk menciptakan organisme hidup buatan di laboratorium juga memicu kontroversi.
Dalam salah satu wawancara saya dengan Asisten Deputi Pelestarian Lingkungan Hidup Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Dida Gardera potensi ekonomi sumber daya genetik di Indonesia sebenarnya sangat dinamis. Seperti yang sudah pernah dimuat dalam Harian Bisnis Indonesia, potensi ekonomi itu sebesar US$19,4 miliar bahkan  berpotensi lebih besar lagi.
Indonesia sebagai negara megabiodiversitas karena memiliki 552 unit kawasan konservasi dengan total 27,12 juta hektare. Terkait dengan landasan hukum keanekaragaman hayati, yakni UU No. 5/1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Dida mengaku memang perlu direvisi tetapi secara konsep masih valid. Sejumlah masukan untuk revisisebenarnya sudah masuk ke DPR, sehingga perombakan UU diprediksi signifikan.Â
Dida juga menerangkan pentingnya revisi UU Nomor 5/1990 ini bertujuan agar lebih hati-hati dalam merumuskan industrialisasi atas sumber daya genetik. Dia ingin aturan itu nantinya tetap mengedepankan konservasi tanpa melupakan manfaat bagi ekonomi.
