Setiap tahun, miliaran rupiah dari APBD Lamongan dialokasikan untuk berbagai sektor pembangunan, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, hingga pemberdayaan ekonomi masyarakat. Anggaran tersebut seharusnya menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi daerah, menciptakan lapangan kerja, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun, realitas di lapangan sering kali berkata lain. Jalanan berlubang tetap menjadi keluhan warga, proyek-proyek pembangunan berjalan lambat atau bahkan mangkrak, sementara sektor UMKM yang seharusnya menjadi tulang punggung ekonomi daerah masih menghadapi berbagai kendala. Hal ini menimbulkan pertanyaan besar: apakah APBD benar-benar dikelola dengan baik dan berdampak nyata bagi masyarakat, atau justru hanya menjadi formalitas administratif yang tidak menghasilkan perubahan signifikan?
Lebih jauh lagi, ada dugaan bahwa pengelolaan APBD tidak sepenuhnya berjalan transparan. Isu tentang penyalahgunaan anggaran, proyek fiktif, hingga permainan politik dalam distribusi dana sering mencuat di berbagai daerah, tak terkecuali di Lamongan. Jika memang ada ketidakefektifan dalam penggunaan anggaran, apakah ini murni akibat perencanaan yang kurang matang, atau ada oknum-oknum yang bermain di balik layar? Masyarakat tentu berhak tahu sejauh mana dana publik ini benar-benar digunakan untuk kepentingan pembangunan dan bukan sekadar menjadi angka-angka di laporan tahunan.
Seperti yang belum lama ini menggemparkan warganet lamongan yaitu  postingan sebuah akun anonim di Instagram yang membeberkan beberapa dokumen penyalahgunaan dana anggaran daerah yang bukan sedikit jumlahnya, tentu saja hal itu membuat warganet lamongan heboh. Namun, benar tidaknya dokumen-dokumen tersebut juga masih dipertanyakan, belum ada bukti atau tanggapan dari pihak terkait mengenai hal tersebut, hal hal seperti ini yang menjadi pertanyaan bagi Masyarakat lamongan terkait bagaimana dan untuk apa APBD di kabupaten lamongan ini berjalan?
Untuk menjawab semua pertanyaan ini, perlu mengkaji lebih dalam bagaimana APBD Lamongan dialokasikan, sejauh mana efektivitasnya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi, serta apakah ada indikasi penyalahgunaan yang menghambat pembangunan daerah.
Struktur dan Alokasi APBD Lamongan serta Implikasinya Terhadap Pembangunan Ekonomi
APBD Lamongan bersumber dari berbagai pendapatan daerah, seperti dana perimbangan dari pemerintah pusat, pendapatan asli daerah (PAD), serta sumber lain seperti bantuan keuangan dan hibah. Setiap tahunnya, anggaran tersebut dialokasikan ke sektor-sektor prioritas misalnya infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi Masyarakat dengan tujuan untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan warga. Namun, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa meskipun terdapat pertumbuhan yang cukup signifikan pada Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Lamongan, peningkatan ini belum tentu tersebar merata. Secara nominal, nilai PDRB Lamongan mengalami fluktuasi di tengah tekanan eksternal dan pemulihan ekonomi pasca pandemi. Data terbaru menunjukkan bahwa pada tahun 2020, nilai nominal PDRB tercatat sebesar Rp39,169,59 miliar. Meskipun pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi di tahun tersebut, pada tahun 2021 nilai PDRB pulih menjadi Rp41,042,89 miliar. Seiring dengan pemulihan ekonomi yang terus berjalan, data proyeksi dan publikasi BPS menunjukkan tren pertumbuhan positif: pada tahun 2022, nilai PDRB diperkirakan mencapai sekitar Rp43,100 miliar, meningkat menjadi sekitar Rp45,255 miliar pada tahun 2023, dan proyeksi untuk tahun 2024 menunjukkan nilai mendekati Rp47,500 miliar. Angka-angka ini menandakan bahwa meskipun terjadi fluktuasi karena dinamika pandemi, sektor ekonomi Lamongan menunjukkan kapasitas pemulihan yang cukup baik. Jika dilihat secara riil (menggunakan harga konstan 2010), tren pertumbuhan juga menunjukkan peningkatan secara bertahap. Pada tahun 2020, nilai PDRB riil dicatat sebesar Rp26,972,65 miliar, kemudian pulih menjadi Rp27,896,54 miliar pada tahun 2021. Dengan pemulihan dan peningkatan aktivitas ekonomi, nilai PDRB riil diperkirakan mencapai sekitar Rp29,300 miliar pada tahun 2022, meningkat menjadi sekitar Rp30,757 miliar pada tahun 2023, dan mencapai proyeksi sekitar Rp32,295 miliar pada tahun 2024. Data riil ini memberikan gambaran bahwa meskipun tekanan harga dan inflasi turut mempengaruhi nilai nominal, pertumbuhan volume produksi barang dan jasa di Lamongan mengalami peningkatan yang menunjukkan peningkatan produktivitas dan daya saing ekonomi daerah.
Data tersebut mengindikasikan bahwa meskipun APBD dialokasikan untuk mendukung sektor-sektor strategis seperti infrastruktur, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi, manfaat dari alokasi anggaran belum sepenuhnya terserap oleh masyarakat secara merata. Terlepas dari peningkatan angka PDRB, tantangan dalam pemerataan kesejahteraan dan penciptaan lapangan kerja masih tetap ada, yang mengharuskan peningkatan transparansi, pengawasan ketat, dan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan anggaran daerah. Dengan demikian, pertanyaan penting yang perlu diajukan adalah: apakah setiap rupiah yang dialokasikan benar-benar membawa dampak positif bagi kesejahteraan masyarakat, atau masih ada ruang untuk perbaikan dalam manajemen dan implementasi APBD?
Secara keseluruhan, meskipun terdapat peningkatan PDRB baik secara nominal maupun riil dari tahun 2020 hingga 2024, realisasi di lapangan menunjukkan bahwa dampak positif tersebut belum merata.
Evaluasi Dampak APBD terhadap Pembangunan Ekonomi
Efektivitas APBD dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Lamongan menjadi pertanyaan penting yang perlu ditinjau lebih mendalam. Di satu sisi, alokasi dana APBD mendukung sejumlah proyek pembangunan yang telah memberikan dampak positif, seperti perbaikan infrastruktur jalan dan dukungan terhadap pengembangan UMKM. Data pertumbuhan ekonomi Lamongan menunjukkan bahwa sebelum pandemi, pertumbuhan mencapai lebih dari 5% pada beberapa tahun (5,50% pada 2017, 5,44% pada 2018, dan 5,43% pada 2019). Namun, pandemi COVID-19 menyebabkan kontraksi sebesar -2,65% pada 2020, yang menunjukkan bahwa dampak eksternal dapat mempengaruhi efektivitas penggunaan APBD. Meski pada 2021 terjadi pemulihan dengan pertumbuhan 3,43%, data tersebut mengindikasikan bahwa manfaat dari alokasi anggaran belum sepenuhnya terserap oleh sektor-sektor produktif dan seringkali manfaat tersebut belum dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
