Inovasi teknologi tak dapat disangkal semakin maju. Neuralink karya Elon Musk cukup membuat kita terkagum. Bagaimana otak kita bisa tersambung perangkat elektronik. Atau rekayasa genetis via CRISPR yang mengejutkan. Di masa depan, akan ada bayi yang lahir tanpa perlu imunisasi.
Di lingkungan sekitar, kita akan menemui mobil otonom. Drone yang bisa mengantar barang kita langsung di depan pintu. Atau kulkas, vacuum cleaners, sampai kamera CCTV yang tersambung perangkat AI. Kemajuan teknologi pesat. Namun sekaligus menakutkan.
Di tahun 2020, dengan lebiih dari 3 dasawarsa internet berada dalam genggaman kita. Apa yang ditawarkan teknologi bukan lagi inovasi. Tetapi begitu banyak persoalan pelik yang mengikuti.
Seperti terakumulasi sejak lama, beberapa isu berikut akan meledak dalam waktu dekat.Â
Pertama, kebocoran data pengguna. Kebocoran data users yang kian ramai patut menjadi perhatian. Tidak saja pemerintah. Tapi publik dan korporasi teknologi. Kebocoran data pengguna bukan hanya merugikan pribadi, namun korporasi sampai pemerintah.
Contoh seperti kasus besar Cambridge Analytica yang terjadi medio 2015 lalu. Bagaimana dengan gim sederhana via Facebook, 80 juta users dipetakan dan di-profiling identitasnya. Sehingga dieksploitasi guna kepentingan politik pada kampanye Trump di 2016.
Di Indonesia, kebocoran data users malah dianggap "normal". Data Dukcapil berupa nomor KK dan KTP elektronik diperjualbelikan bebas via sosmed beberapa waktu lalu. Bahkan data Dukcapil pun kabarnya dapat diakses perusahaan swasta atas nama pencegahan penipuan. Walaupun aturan akan akses ini belum pasti.
Kedua, isu privasi yang kian seksi. Tapi banyak yang tidak peduli. Mendefinisikan privasi untuk konteks Indonesia memang cukup rumit. Karena jiwa sosial dan komunal kita begitu tinggi. Kehidupan di sosmed seolah tanpa batas pasti. Pengguna tidak peduli mana hal pribadi yang harus di-share dan mana yang seharusnya tidak dibagikan.
Sedang di belahan bumi Barat berbeda. Banyak yang resah dengan pelacakan lokasi yang terus nyala. Atau aplikasi gurem yang membagi data pribadi tanpa izin. Sampai isu gawai yang menguping.
Dan kasus pelanggaran privasi macam ini sampai diatur dalam regulasi mereka. Tapi sepertinya tidak dengan negara kita. Atau mungkin belum. Sampai ada kasus yang merugikan kita secara ekonomis.
Ketiga, distorsi disinformasi atau hoaks. Walau hoaks sudah melanda sejak 2014 di negeri kita. Namun gejala hoaks mereda tidak tampak. Kini malah seolah teramplikasi. Bukan saja individu yang terdampak. Namun sampai sendi-sendi demokrasi.
