Giri Lumakto
Giri Lumakto Guru

Digital Ethicist, Educator | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital, Teknologi, Bahasa, dan Budaya | University of Wollongong, Australia | Kompasianer of The Year 2018 | Best Specific Interest Nominee 2018 | LinkedIn: /girilumakto Medium & Twitter: @lumaktonian | Email: lumakto.giri@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Menantikan Fenomena "Ojol Bubble"

6 April 2019   16:56 Diperbarui: 8 April 2019   03:41 716 26 12
Menantikan Fenomena "Ojol Bubble"
Ilustrasi: KOMPAS/PRIYOMBODO

GoJek dan Grab sudah mengubah iklim transportasi dan ekonomi. Peraihan nilai ekonomis dengan moda ride sharing sudah merambah ke beragam niche. Fiturnya kini bukan lebih dari sekadar mengangkut orang dari lokasi asal menuju tujuan. 

Aplikasi GoJek dan Grab kini merupakan Super App. Fitur yang ditawarkan GoJek mulai dari fitur pijat ke rumah sampai fitur uang digital. Grab kini kabarnya akan menyediakan fitur travel dan kesehatan.

Dengan ratusan ribu mitra atau driver. Baik GoJek dab Grab menjadi pemain besar perusahaan teknologi di Indonesia. Kini status decacorn kedua mogul ride sharing di Indonesia pun didapatkan. Decacron berarti kedua perusahaan tersebut bervaluasi diatas IDR 144 triliun (USD 1 miliar).  

Selain membuka banyak lapangan pekerjaan. Kedua perusahaan ini telah membuka akses dan konektivitas penyedia barang dan jasa. Simbosis mutualisme antara kedua perusahaan tadi dengan banyak bisnis kecil maupun besar, tentu memberi manfaat ekonomis tinggi. 

GoJek dan Grab Icons - Ilustrasi: belihape.id
GoJek dan Grab Icons - Ilustrasi: belihape.id

Namun, dibalik pesatnya GoJek dan Grab sebagai aplikator ojek online (ojol) di Indonesia. Ada problema nyata dan subtil yang kian terakumulasi. Bagai sebuah bubble atau balon. Masalah-masalah ini akan meledak di satu masa. 

Pertama, dari sisi legal atau hukum ojek online (ojol) sepeda motor tetap dilarang. Menurut UU No. 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, sepeda motor bukanlah angkutan umum. 

Masalah lain, baik GoJek dan Grab bukanlah perusahaan dan penyedia layanan transportasi. Kedua aplikator adalah penyedia layanan piranti lunak dan aplikasi untuk memfasilitasi pelayanan antara pengemudi dan konsumen.

Ada wacana diskresi untuk ojol berdasar UU No 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Wacana diskresi pada ojol dikaitkan dengan pertimbangan mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu. Ojol dianggap memiliki kemanfaatan dan kepentingan umum yang signifikan. 

Namun tetap, Kemenhub tidak lalu mengubah UU No. 22 tahun 2009 yang menyatakan motor bukanlah angkutan umum. Adapun pertimbangan khusus untuk ojol dalam hal ini yang masih perlu diatur.

Helm GoJek dan Grab - Ilustrasi: transportasi.co
Helm GoJek dan Grab - Ilustrasi: transportasi.co
Kedua, masalah kesejahteraan mitra meliputi tarif layanan dan asuransi kesehatan. Sejak beberapa tahun ke belakang, banyak mitra ojol meminta kenaikan tarif. Dan sampai akhir Maret 2019 lalu, akhirnya Kemenhub menetapkan tarif baru. 

Yang dahulu masih IDR 1.600/km kini menjadi IDR 2.500/km. Tarif baru ojol ini masih dibagi ke dalam 3 zonasi. Dan mulai 1 Mei 2019 mendatang, semua aplikator ojol diharap menerapkan tarif baru ini.  Walau, Kemenhub belum mengatur sanksi bagi yang tidak menerapkan aturan tarif baru ini. 

Belum adanya kejelasan jaminan asuransi kesehatan bagi pengemudi juga pelik untuk diregulasi. Karena pengemudi ojol diposisikan sebagai mitra aplikator yang bersifat freelance dan tidak terikat kontrak. Sedang asuransi kesehatan seperti BPJS belum mengatur konsep kemitraan seperti itu.   

Ketiga, problema perilaku berkendara dan evaluasi kendaraan ojol. Walau idealnya pengendara angkutan umum dites kelayakan berkendara. Realitasnya pada ojol, banyak mitra yang begitu serampangan berkendara. Sistem rating untuk mitra ojol pun dirasa belum cukup efektif untuk mengawasi hal ini.

Kondisi kendaraan mitra ojol pun tidak menjadi perhatian khusus aplikator ojol. Syarat sepeda motor mitra minimal diproduksi tahun 2011. Masih sering dijumpai motor yang tidak layak jalan. Seperti lampu sein yang tidak menyala, ban motor yang sudah aus, sampai headlight yang tidak berfungsi.

Problem yang muncul akibat perilaku mitra dan sepeda motornya tidak diatur, diawasi, dan diurusi oleh aplikator. Dengan dasar S&K, kedua aplikator jelas tidak bertanggung jawab atas tindakan atau perilaku ojol. Karena toh kedua aplikator hanyalah perusahaan aplikasi dan perangkat lunak.

Keempat, potensi tindak kriminal baik oleh mitra, konsumen, atau pengemudi ojek pangkalan (opang). Mulai dari beragam aksi kejahatan mitra oleh konsumen atau pihak lain. Sampai konflik antar pengemudi ojol dan opang yang pada ujungnya merugikan konsumen.

Tahun lalu, dua orang remaja melakukan kekerasan dan perampasan sepeda motor pengemudi ojol di Panakukang, Sulsel. Ria Nurhayati seorang pengemudi ojol tewas ditangan penjambret di Jaksel kemarin (05/04/2019). 

Atau sebaliknya, pengemudi ojol yang melakukan kekerasan kepada konsumen di JakPus tahun lalu. Belum lagi konflik ojol versus opang yang telah dan berpotensi terjadi di beberapa daerah seperti Jakarta, Bandung, Sukabumi, Jember, Makasar, dll.

Walau kini ada aduan ke customer care via sosmed dan fitur aplikasi digencarkan aplikator. Namun masalahnya kembali, apakah aplikator menanggung biaya berobat/kerahiman atau kerusakan motor mitra. Begitupun dengan konsumen ojol yang mengalami kecelakaan.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2