Mohon tunggu...
Giri Lumakto
Giri Lumakto Mohon Tunggu... Pegiat Literasi Digital

Digital Ethicist, Educator | Pemerhati Pendidikan Literasi Digital, Teknologi, dan Budaya | Awardee LPDP di University of Wollongong, Australia 2016 | Kompasianer of The Year 2018 | Best Specific Interest Nominee 2018 | LinkedIn: girilumakto | Medium & Twitter: @lumaktonian | Email: lumakto.giri@gmail.com

Selanjutnya

Tutup

Sosbud Artikel Utama

Jurnalisme, Badai Disinformasi, dan Indonesia

1 Februari 2019   14:17 Diperbarui: 1 Februari 2019   20:22 559 12 2 Mohon Tunggu...
Lihat foto
Jurnalisme, Badai Disinformasi, dan Indonesia
Question Mark oleh qimono - Foto: pixabay.com

Kebenaran di era disrupsi 4.0 bukan lagi sebuah konvensi sosial. Setiap orang dengan perspektif dan 'lingkungan digitalnya'. Kini memiliki kebenarannya masing-masing. 

Tak jarang, keyakinan akan kebenaran ini begitu personal dan komunal. Terbentuklah era post-truth dimana kebenaran diamplifikasi kebebasan berpendapat via sosial media atau sosmed.

Distribusi 'kebenaran' via konten digital pun kini kian masif dan disruptif. Selain mengandung kebenaran yang relatif. Tak jarang karena agenda dan propaganda ekonomis dan politis. Konten macam ini pun bisa berisi misinformasi, disinformasi dan malinformasi. 

Sedang jurnalis idealis sebagai gate keeper kebenaran kian kewalahan. Selain berpacu dengan waktu dan trending sosmed. Tak kadang tekanan ruang redaksi, faktor ekonomi organisasi, dan kepentingan oknum/kelompok mengurai potensi ancaman.

Sedang publik kini kian haus publik akan informasi yang baru dan aktual. Sedang dalam kebaruan dan aktual, kadang sisi faktual tidak begitu diindahkan. 

Dan tak jarang banyak jurnalis dan yang 'mengaku jurnalis' turut dalam bandwagon konten cepat dan aktual. Dalam memproduksi konten kadang mereka tidak faktual dan kredibel kontennya. Dan dalam hal distribusi, asal bisa 'nyangkut' dalam trending topic maka akan mendapat banyak klik.

Disinformasi kini menjadi konsumsi publik. Akibat dari daya rusak disinformasi sudah banyak kita lihat. Seperti dugaan Pemilu US tahun 2016 yang disusupi hackers Rusia untuk menggiring opini via Facebook. 

Di Pemilu Brazil, Bolsonaro dan pendukungnya diduga menyebarkan propaganda negatif via bomb broadcast WhatsApp. Atau Duterte dan pendukungnya yang tak jarang membredel informasi dianggap mengancam rezimnya via Facebook.

Gesekan sosial dan persekusi tak jarang juga dipicu disinformasi. Facebook dianggap menginstigasi pecahnya pengusiran dan genosida Rohingya di Myanmar. Begitupun hoaks penculikan anak, sentimen agama, dan kasta via WhatsApp di India yang telah merenggut ratusan nyawa. Hoaks penculikan anak ini juga terjadi dan memakan korban di Mexico bahkan di Indonesia.

Buku Journalism Fake News & Disinformation dari UNESCO - Ilustrasi: unesco.org
Buku Journalism Fake News & Disinformation dari UNESCO - Ilustrasi: unesco.org
Sedang pengungkapan fakta dari propaganda misinformasi ini berjalan lambat. Jurnalis pun keteteran mengikuti berita hoaks baru yang viral. Dan problematika ini bukan saja terjadi di negara berkembang di Indonesia. Tak hanya US, Uni Eropa kini gigih melawan penyebaran mis/disinformasi ini.

UNESCO pun kini turut bertindak. Badan dunia ini melihat badai informasi yang disruptif ini merugikan. Selain membuat ranah jurnalisme mengalami turbulensi. Publik pun kini mendapati informasi yang tidak sehat dan cenderung provokatif dan merusak. Dan tak jarang memicu konflik sosial.

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
  3. 3
  4. 4
VIDEO PILIHAN
KONTEN MENARIK LAINNYA
x